TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wali Kota Padang Fadly Amran merespons sejumlah kritik yang disampaikan Anggota DPRD Kota Padang terkait penanganan kekeringan di beberapa wilayah.
Ia menilai masukan tersebut sebagai bagian dari dinamika pengawasan dan kerja bersama, namun menekankan pentingnya penyampaian kritik yang didukung data serta kondisi faktual di lapangan.
Fadly Amran menjelaskan, Pemerintah Kota Padang telah lebih dulu mengambil langkah konkret dengan menggelar rapat koordinasi lintas instansi bersama BPBPK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna memetakan persoalan kekeringan yang terjadi di sejumlah titik.
Baca juga: Warga Kapalo Koto Keluhkan Minimnya WC dan Listrik Usai Huni Hunsela, 10 Unit MCK Segera Rampung
“Sekitar lima hari lalu kami sudah duduk bersama untuk memetakan persoalan ini. Alhamdulillah, hasilnya mulai terlihat," ujar Fadly Amran melalui keterangan resminya, Rabu (28/1/2026).
Kata dia, daerah Irigasi Lubuk Minturun yang menjadi kewenangan Pemko Padang saat ini sudah kembali dialiri air.
"Bahkan sebelumnya, aliran di sisi kanan dI Koto Tuo juga sudah normal,” sebutnya.
Selain itu, Pemko Padang juga telah melakukan pendataan menyeluruh terhadap wilayah terdampak kekeringan.
Data tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan dukungan penanganan kepada Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK).
Menurut Fadly, sedikitnya terdapat 264 titik kekeringan yang telah didata secara rinci, lengkap dengan nama dan alamat lokasi.
Baca juga: Andre Rosiade Nilai Lambannya Respons Pemko Hambat Penanganan Krisis Air Padang
Selama proses penanganan berlangsung, pemerintah daerah bersama berbagai pihak terkait tetap menjalankan langkah darurat berupa pendistribusian air bersih ke masyarakat.
“Hingga saat ini, total air bersih yang telah disalurkan mencapai sekitar 27 hingga 28 juta meter kubik ke wilayah-wilayah yang membutuhkan,” ungkapnya.
Fadly Amran menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan terus bekerja dengan intensitas tinggi dalam menangani dampak pascabencana hidrometeorologi.
Ia menyebut, sinergi antar pihak menjadi kunci utama dalam upaya pemulihan.
“Kami melihat semua pihak bergerak maksimal, mulai dari DPR RI, kementerian melalui balai, pemerintah provinsi, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat dan relawan. Meski setiap lembaga memiliki kewenangan dan tugas masing-masing, yang terpenting adalah kesamaan semangat untuk segera memulihkan kondisi masyarakat pascabencana,” tutupnya.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang melayangkan kecaman terbuka kepada Pemerintah Kota Padang atas belum tertanganinya krisis air bersih yang terus membebani warga.
Ketua Fraksi Gerindra, Wahyu Hidayat, menilai persoalan tersebut merupakan akibat langsung dari buruknya pengelolaan pemerintahan dan lemahnya respons jajaran eksekutif di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang.
Wahyu menegaskan, masalah air bersih yang berkepanjangan tidak bisa lagi dialihkan sebagai dampak cuaca atau bencana semata.
Menurutnya, krisis ini justru mencerminkan ketidakmampuan pemerintah kota dalam mengelola sektor pelayanan dasar yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Ia menyebut, jika Pemko Padang bekerja secara serius dan terencana, peluang penyelesaian krisis air bersih sebenarnya terbuka lebar.
Baca juga: 11 KK Mulai Tempati Hunsela Kapalo Koto Padang, Korban Banjir Bandang Pindah Sejak Selasa Sore
Pemerintah pusat, lanjut Wahyu, telah menawarkan berbagai bentuk dukungan, namun tidak dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.
“Kesempatan bantuan itu ada dan besar, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan kerja nyata. Ini menunjukkan lemahnya kesiapan dan kesungguhan Pemko Padang,” ujar Wahyu, Rabu (28/1/2026).
Ia juga mengungkapkan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumbar telah menawarkan pembangunan ratusan sumur bor sebagai solusi jangka pendek bagi warga terdampak.
Namun, rencana itu tersendat karena Pemko Padang dinilai gagal memenuhi kebutuhan data dan perencanaan teknis.
“Pemerintah pusat siap membangun hingga 300 sumur bor. Tapi yang diajukan Pemko Padang hanya lima titik. Ini sangat memprihatinkan dan menunjukkan lemahnya kapasitas manajerial,” katanya.
Baca juga: Cek Harga Kebutuhan Pokok Operasi Pasar Padang Panjang, MinyaKita Dijual Rp15.700 per Liter
Wahyu menilai, akar persoalan krisis air bersih bukan terletak pada ketersediaan anggaran atau dukungan pusat, melainkan pada buruknya koordinasi, rendahnya kecepatan kerja, dan minimnya kepemimpinan yang tegas di lingkungan Pemko Padang.
Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terabaikannya kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga mengkritik sikap Wali Kota Padang yang dinilai lebih sibuk membangun narasi politik ketimbang menyelesaikan persoalan mendesak warga.
Wahyu meminta kepala daerah kembali fokus pada tugas utama sebagai pelayan publik, bukan pada kepentingan politik jangka panjang.
“Warga Padang hari ini butuh air bersih, bukan wacana politik. Hentikan pencitraan dan fokus bekerja. Ini soal hak dasar masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: Solok Selatan Sabet UHC Award 2026, Bupati Khairunas Pastikan Warga Tak Perlu Cemas Biaya Berobat
Atas kondisi tersebut, Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang menyatakan tengah mengkaji langkah pengawasan lanjutan, termasuk kemungkinan penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Padang.
Langkah itu dinilai perlu sebagai bentuk tekanan politik agar eksekutif segera mengambil tindakan nyata.
“Rakyat tidak membutuhkan simbol dan janji. Yang mereka tunggu adalah tindakan konkret untuk mengakhiri krisis air bersih yang sudah terlalu lama dibiarkan,” tutupnya.
Terik matahari menyengat di kawasan RT 001 RW 008, Kelurahan Pasa Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Selasa (27/1/2026) siang.
Di tengah suhu udara yang cukup panas, puluhan warga tampak berkerumun di sekitar mobil tangki milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang yang baru saja tiba.
Pantaun Reporter TribunPadang.com, Arif Ramanda Sejak pukul 11.00 WIB, pemandangan antrean wadah air mulai terlihat.
Puluhan ember, baskom, hingga jerigen berbagai ukuran berjejer rapi di pinggir jalan, silih berganti menampung kucuran air bersih dari selang tangki menuju tedmond biru yang disediakan sebagai bak penampung sementara.
Bagi warga setempat, air kini menjadi komoditas paling berharga. Kekeringan ekstrem yang melanda kawasan ini bukan terjadi dalam satu atau dua hari, melainkan telah berlangsung sejak akhir tahun lalu dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Sumbar: Hujan Lebat Berpotensi di Wilayah Palembayan dan Kayu Tanam
Rosi, salah seorang warga terdampak, menuturkan betapa sulitnya menjalani aktivitas harian tanpa pasokan air bersih.
Menurutnya, sumur-sumur warga yang biasanya menjadi tumpuan kebutuhan pokok kini telah mengering total tanpa menyisakan setetes air pun.
"Air sumur sudah tidak ada lagi, kering sama sekali. Padahal sumur kami sudah digali cukup dalam, tetapi tetap tidak keluar air," ujar Rosi saat ditemui di tengah antrean bantuan air bersih, Selasa siang.
Kondisi ini memaksa warga mencari alternatif lain yang menguras tenaga. Rosi bersama suaminya, Yuhandri Syaf, setiap hari harus berjuang menjemput air ke sumber lain yang berada di dekat Jembatan Kuranji demi memenuhi kebutuhan domestik.
Prioritas utama penggunaan air yang mereka ambil secara mandiri tersebut adalah untuk kebutuhan anak-anak, terutama mandi sebelum berangkat sekolah. Sementara untuk kebutuhan orang dewasa, mereka terpaksa mengalah dengan kondisi yang ada.
Baca juga: Waspada Hujan Petir di Sejumlah Wilayah, Cek Prakiraan Cuaca 19 Daerah Sumatera Barat Hari Ini
"Kebutuhan air yang dijemput itu terutama untuk anak mandi pergi sekolah. Kalau kami orang tua, biarlah mandi ke sungai di bawah Jembatan Kuranji saja," tutur Rosi dengan nada getir.
Bantuan air bersih dari pemerintah daerah sebenarnya ada, namun kedatangannya tidak menentu. Letak permukiman yang berada agak masuk ke dalam membuat truk tangki tidak bisa setiap hari menjangkau titik tersebut secara maksimal.
Yuhandri Syaf, suami Rosi, menjelaskan bahwa ia harus menempuh perjalanan lebih dari satu kilometer jika menggunakan sepeda motor untuk mengambil air di sumur dekat jembatan. Ada jalan pintas bagi pejalan kaki, namun mustahil dilakukan jika harus memikul beban berat.
"Kalau jalan kaki memang lebih dekat, tidak sampai setengah kilometer. Tapi susah membawa airnya. Makanya pakai motor, meski jaraknya jadi lebih jauh satu kilometer lebih," kata Yuhandri.
Setiap harinya, Yuhandri setidaknya harus mengangkut sembilan jerigen air, baik pada pagi maupun sore hari. Rutinitas ini telah menjadi beban tambahan di tengah pekerjaan harian yang harus tetap ia jalani sebagai kepala keluarga.
Baca juga: 312 Ribu Warga Sumbar Masih Miskin, Pengeluaran Rokok Kalahkan Telur Ayam dan Daging
Selain masalah sanitasi dan konsumsi, kekeringan ini juga mulai memicu masalah lingkungan baru.
Yuhandri membeberkan bahwa limbah rumah tangga di saluran belakang rumah warga mulai menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap karena tidak ada air yang mengalir.
Kondisi limbah yang menggenang dan statis tersebut kini menjadi sarang nyamuk. Warga mulai merasa cemas akan ancaman penyakit menular seperti demam berdarah yang mungkin muncul di tengah krisis air yang sedang melanda.
Warga berharap pemerintah Kota Padang dapat memberikan solusi jangka panjang, bukan sekadar bantuan tangki air yang bersifat sementara.
Harapan ini kian mendesak mengingat bulan suci Ramadan yang akan segera tiba dalam waktu dekat.
"Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Kami berharap ada solusi permanen supaya tidak lagi kesusahan menjemput air untuk berwudhu dan kebutuhan sahur nantinya," tutupnya.(*)
