BANGKAPOS.COM - Isu reshuffle kabinet Merah Putih di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menguat dalam beberapa hari terakir.
Namun, isu ini dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan tak ada rencana reshuffle kabinet Prabowo dalam waktu dekat.
Kata dia, pembicaraan mengenai reshuffle bahkan belum dibahas di internal.
"Belum, belum," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Sejauh ini, satu-satunya yang berubah adalah Thomas Djiwandono yang kini menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah menjalani fit and proper test di DPR RI.
Sebelumnya, keponakan Presiden RI Prabowo Subianto itu adalah sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
"(Reshuffle) Enggak ada. Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar. Artinya ada, ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain," ungkapnya.
Menurut Prasetyo, sosok yang akan mengisi jabatan Wamenkeu yang kosong juga belum ditentukan.
"Belum. Belum, belum. Kan belum selesai proses, proses Deputi apa, Gubernur BI-nya kan belum selesai. (Kandidatnya) Tunggu dulu," tuturnya.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, meski bermula dari satu jabatan, dinamika politik sering kali membuat perubahan personalia merembet lebih luas.
"Dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Ia sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos-pos lain," kata Arifki kepada wartawan pada Rabu.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini menilai, posisi Wamenkeu berada di sektor strategis, sehingga kekosongannya mudah berkembang menjadi sinyal bahwa presiden sedang membaca ulang efektivitas kabinet.
Menurut Arifki, hal tersebut yang membuat isu reshuffle lain mulai beredar.
"Kekosongan ini bisa menjadi efek domino. Bukan berarti reshuffle pasti melebar, tetapi membuka ruang bagi presiden untuk sekalian melakukan penyelarasan di kementerian lain," katanya.
Arifki menilai, apakah reshuffle akan merembet atau tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, jika presiden memilih langkah minimal, penggantian bisa berhenti di level wakil menteri.
Namun jika presiden menilai ada sektor lain yang perlu diperkuat, reshuffle menteri lain menjadi opsi yang rasional.
"Ini momentum yang sering disebut sebagai sekalian berbenah. Presiden bisa saja memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos," ujarnya.
Arifki menambahkan, tahun 2026 membuat isu ini semakin sensitif karena kabinet mulai memasuki fase pembuktian.
Dalam fase tersebut, toleransi terhadap kinerja yang tidak optimal cenderung menurun.
"Di tahun pembuktian, satu masalah jarang diperlakukan sebagai masalah tunggal. Biasanya dibaca sebagai bagian dari gambaran besar," ucapnya.
Kendati demikian, Arifki mengingatkan bahwa reshuffle tetap merupakan hak prerogatif presiden.
"Tapi yang jelas, kursi kosong Wamenkeu sudah cukup untuk menggoyang radar politik. Dari situ, tafsir reshuffle ke menteri lain menjadi wajar," tandasnya.
Walau Mensesneg membantah, nama-nama Menteri atau pejabat setingkat di kabinet Prabowo yang akan terkena reshuffle terlanjut menyeruak.
Mereka di antaranya Menko PMK Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala KSP Muhammad Qodari, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
Menanggapi kabar tersebut, Menlu Sugiono mengaku belum mendengar informasi soal reshuffle.
Ia menegaskan keputusan perombakan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.
“Saya baru dengar. Itu pertanyaannya harusnya ditujukan ke Presiden,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (27/1/2026) dikutip dari Wartakota/
Sikap berbeda ditunjukkan Menkomdigi Meutya Hafid yang memilih tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait isu reshuffle usai menghadiri acara di Jakarta Pusat.
Selain nama yang disebut akan diganti, beredar pula sejumlah figur yang dikabarkan masuk bursa kabinet.
Di antaranya Budisatrio Djiwandono yang disebut-sebut berpeluang mengisi pos menteri, Angga Raka Prabowo yang dikaitkan dengan kursi Menkomdigi, serta Juda Agung yang dinilai sebagai kandidat kuat Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono.
Budisatrio sendiri membantah kabar tersebut dan menegaskan masih fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR RI.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui Juda Agung merupakan salah satu calon kuat Wamenkeu.
Sepanjang 2025, Presiden Prabowo telah empat kali melakukan reshuffle kabinet, baik pada level menteri, wakil menteri, maupun kepala lembaga.
Jika isu terbaru terealisasi, maka ini akan menjadi reshuffle jilid kelima dalam masa pemerintahannya.
Berikut daftar 7 nama menteri/anggota kabinet yang diisukan akan direshuffle:
Selain beredar nama menteri/anggota kabinet yang dikabarkan akan direshuffle, ada pula nama-nama yang dikabarkan akan masuk menjadi anggota kabinet.
Berikut daftarnya:
Nama Budisatrio Djiwandono ikut mencuat setelah Utut Adianto melontarkan pernyataan bernada canda yang menyiratkan Budi akan beralih dari legislatif ke eksekutif.
Pernyataan tersebut memicu spekulasi publik mengenai kemungkinan penunjukan Budi sebagai menteri atau pejabat setingkat menteri.
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan jika dirinya masih tetap bertugas di Komisi I DPR RI sebagai salah satu pimpinan.
Hal itu ditegaskan Budi menanggapi kabar dirinya disebut bakal menjadi bagian eksekutif atau pemerintahan di Kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Legislator Gerindra itu mengaku tak mengerti mengapa dirinya bisa dikabarkan akan meninggalkan DPR dan menjadi bagian eksekutif.
"Nggak tahu, makanya tanyakan pada Pak Utut (Utut Adianto--Ketua Komisi I DPR). Tugas kita tetap sekarang di Komisi I," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Kalau ini terjadi, artinya Prabowo melakukan 5 kali reshuffle terhitung sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.
Sepanjang tahun 2025 lalu tercatat sudah 4 kali Prabowo reshuffle kabinet dengan berbagai alasan mulai dari pergantian menteri hingga penataan ulang struktur pemerintahan.
Tidak hanya posisi menteri dan wakil menteri, Prabowo juga melakukan pergantian sejumlah kepala lembaga.
(wartakota/ Tribunnews/ Bangkapos.com)
