WARTAKOTALIVE.COM - Istana Kepresidenan memastikan Presiden Prabowo Subianto tidak akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Penegasan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyusul perubahan posisi Thomas Djiwandono yang meninggalkan jabatan Wakil Menteri Keuangan setelah terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Menurutnya, perubahan yang terjadi saat ini hanya berkaitan dengan peralihan jabatan Thomas Djiwandono.
Thomas, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, resmi meninggalkan kursi Wakil Menteri Keuangan setelah terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.
Baca juga: Isu Reshuffle Jilid 5 Menguat, Ini Daftar Menteri yang Dikabarkan Diganti dan Masuk Bursa
“Tidak ada reshuffle. Jika yang dimaksud reshuffle karena adanya peralihan jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu memang benar,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, kekosongan jabatan Wamenkeu terjadi karena penugasan baru Thomas di Bank Indonesia, bukan karena evaluasi kabinet.
“Artinya ada jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan karena penugasan ke tempat lain,” imbuhnya.
Terkait sosok pengganti Thomas di posisi Wamenkeu, Prasetyo menyebut hingga kini belum ada keputusan. Proses pengangkatan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI pun disebut masih berjalan.
“Belum ada kandidat. Prosesnya kan belum sepenuhnya selesai. Jadi tunggu dulu,” tegas Prasetyo.
Meski demikian, isu reshuffle kabinet belakangan kembali menguat seiring perubahan posisi Thomas. Sejumlah nama menteri disebut-sebut berpotensi mengalami pergeseran jabatan.
Baca juga: WAMEN KKP Ungkap Alasan Menteri Trenggono Pingsan Saat Upacara Pelepasan Jenazah
Setidaknya tujuh pejabat yang santer dikabarkan masuk dalam radar reshuffle, yakni Menko PMK Pratikno, Menlu Sugiono, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri HAM Natalius Pigai, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Di tengah isu tersebut, Presiden Prabowo disebut akan melantik sejumlah pejabat pada Rabu siang pukul 13.00 WIB, meski belum ada keterangan resmi terkait agenda tersebut.
Sementara itu, keponakan Prabowo Subianto yang juga adik Thomas Djiwandono, Budisatrio Djiwandono, santer masuk bursa Menlu menggantikan Sugiono jika terkena reshuffle.
Sinyal mengenai Budisatrio akan berpindah dari legislatif ke eksekutif, pertama kali disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Ardianto.
"Mohon izin, di depan ada Pak Menhan, Panglima, dan Kepala BIN yang hadir itu menjadi daya tarik luar biasa."
"Kalau katanya orang sebelah kanan saya, yang dugaan saya sebentar lagi akan di eksekutif: You cannot beat the band with uniform," kata Utut saat membuka rapat kerja bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) di DPR RI, Senin (26/1/2026).
Menanggapi hal itu, Budisatrio menegaskan saat ini ia masih bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Ia pun meminta awak media untuk menanyakan isu tersebut kepada Utut yang sebelumnya memberikan sinyal.
"Nggak tahu, makanya tanyakan kepada Pak Utut. Tugas kita tetap sekarang di Komisi I," tegas Budisatrio, Selasa (27/1/2026).
Pengamat politik, Arifki Chaniago, menyebut terpilihnya Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI, bisa menjadi pintu bagi Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet.
Meski hanya Thomas yang berubah jabatan, kata Arifki, dinamika politik sering kali membuat perubahan personalia merembet lebih luas.
"Dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Ia sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos-pos lain," kata Arifki kepada wartawan Rabu (28/1/2026).
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini menilai, posisi Wamenkeu berada di sektor strategis, sehingga kekosongannya mudah berkembang menjadi sinyal, presiden sedang membaca ulang efektivitas kabinet.
Menurut Arifki, hal tersebut yang membuat isu reshuffle lain mulai beredar.
"Kekosongan ini bisa menjadi efek domino. Bukan berarti reshuffle pasti melebar, tetapi membuka ruang bagi presiden untuk sekalian melakukan penyelarasan di kementerian lain," urai dia.
Arifki menilai, apakah reshuffle akan merembet atau tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, jika presiden memilih langkah minimal, penggantian bisa berhenti di level wakil menteri.
Namun, jika presiden menilai ada sektor lain yang perlu diperkuat, reshuffle menteri lain menjadi opsi yang rasional.
"Ini momentum yang sering disebut sebagai sekalian berbenah. Presiden bisa saja memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos," ujarnya. (*)
