BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya berfungsi sebagai garda terdepan pemenuhan gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi (MBG), tetapi juga mulai memberikan dampak nyata terhadap pergerakan ekonomi lokal di Bangka Belitung. Petani, peternak, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini ikut merasakan efek berantai dari program tersebut.
Kepala Regional BGN Bangka Belitung, Nyayu Kurnia Ramadhini, menjelaskan setiap dapur SPPG mengelola anggaran operasional sekitar Rp1 miliar per bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku pangan, operasional dapur, hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
“Pengelolaannya fleksibel. Tidak ada patokan harus habis sekian perhari. Menu disesuaikan, kadang hari ini daging, besok telur atau tahu, yang penting tetap seimbang secara gizi,” ujar Dhini, sapaan akrabnya, saat ditemui Bangkapos, Selasa (27/1).
Menurutnya, besaran anggaran tersebut menunjukkan besarnya perputaran uang yang terjadi di daerah. Saat ini, terdapat sekitar 80 dapur SPPG yang beroperasi di Bangka Belitung.
“Kalau dihitung kasar, satu dapur hampir Rp1 miliar per bulan. Artinya, ada puluhan miliar rupiah yang berputar setiap bulan di daerah. Efek ekonominya tentu besar,” katanya.
Dalam peninjauan lapangan, BGN mencatat kebutuhan bahan baku untuk setiap dapur SPPG tergolong besar dan berkelanjutan. Setiap hari, dapur membutuhkan pasokan beras, ayam, sayuran, hingga buah-buahan dalam jumlah signifikan.
Untuk beras saja, satu dapur SPPG dapat menghabiskan sekitar 200 kilogram per hari. Sementara itu, kebutuhan ayam bisa mencapai ratusan kilogram, belum termasuk telur, sayuran, dan buah segar.
“Kebutuhan ayam itu bisa ratusan kilogram. Karena itu, kami biasanya membuat kerja sama atau nota kesepahaman dengan pemasok. Jadwal kebutuhan sudah diinformasikan, misalnya minggu ini dua kali pengiriman, minggu depan tiga kali,” jelas Dhini.
BGN menegaskan, pengadaan bahan baku sebisa mungkin diprioritaskan dari wilayah setempat. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah daerah agar perputaran ekonomi tetap berada di dalam kabupaten.
“Selama bisa dipenuhi dari Bangka, tentu kami ambil dari Bangka. Kalau memang tidak tersedia, baru mencari dari luar daerah. Prinsipnya tetap mengutamakan lokal,” tegasnya.
Dhini mengakui, skala pertanian dan peternakan di Bangka Belitung saat ini masih relatif kecil dibandingkan daerah lain seperti Sumatera Selatan atau Pulau Jawa. Namun, keberadaan SPPG dinilai mulai mendorong peningkatan produksi lokal.
“Memang skalanya masih kecil, tapi sekarang sudah mulai terlihat pergerakan. Ada peternak ayam yang mulai serius menyiapkan suplai ke dapur SPPG. Bahkan, ada juga masyarakat yang membangun kandang baru setelah melihat peluang dari program MBG,” ungkapnya.
Selain peternak, pelaku UMKM juga mulai merasakan dampak positif dari program tersebut.
Sejumlah usaha kecil, baik pemasok bahan pangan maupun jasa pendukung, mulai terlibat dalam rantai pasok dapur SPPG.
“UMKM pelan-pelan ikut naik. Sekarang sudah ada yang khusus menyuplai ayam, telur, dan bahan pangan lainnya. Ini yang kita harapkan, supaya ekonomi desa ikut bergerak,” katanya.
Mendorong Desa BGN juga mendorong desa-desa untuk memaksimalkan peluang yang muncul dari keberadaan SPPG. Jika suatu desa memiliki dapur SPPG, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan usaha pertanian atau peternakan secara mandiri agar kebutuhan dapur dapat dipenuhi langsung dari desa tersebut.
“Harapannya, desa bisa melihat ini sebagai peluang ekonomi. Kalau ada SPPG di desa itu, masyarakatnya bisa membangun kandang ayam atau menyiapkan bahan pangan lain, sehingga dapur bisa membeli langsung dari desa sendiri,” ujar Dhini.
Beberapa kandang ayam baru kini mulai berdiri di wilayah layanan SPPG. Kandang-kandang tersebut dibangun oleh warga yang melihat peluang jangka panjang dari program MBG dan ingin terlibat langsung dalam rantai pasok bahan pangan.
“Kebanyakan yang membangun kandang juga bekerja sama dengan yayasan mitra SPPG. Pola ini lebih mudah, distribusinya lancar, dan pasokan lebih terjamin,” jelasnya.
Namun demikian, Dhini menyebut masih ada beberapa komoditas yang ketersediaannya terbatas, salah satunya susu sapi. Hingga kini, jumlah peternak sapi perah di Bangka Belitung masih sangat minim, sementara kebutuhan susu untuk program MBG cukup besar.
“Kalau susu memang masih kekurangan. Peternak sapi perah di sini belum banyak,” katanya.
Kondisi tersebut justru dinilai sebagai peluang besar bagi masyarakat. BGN mendorong warga yang memiliki lahan dan minat beternak untuk mulai mengembangkan usaha sapi perah, karena kebutuhan pasar sudah tersedia dan berkelanjutan.
“Ini peluang besar. Kalau masyarakat mau mulai beternak sapi perah, itu akan sangat membantu pemenuhan bahan baku, sekaligus membuka sumber penghasilan baru,” ujarnya.
Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat, BGN berharap Program Makan Bergizi tidak hanya meningkatkan asupan gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa.
“Tujuan kami bukan hanya memastikan anakanak mendapat makanan bergizi, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat sekitar,” pungkas Dhini. (x1)
PELAKSANAAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan menjadi sorotan publik, seiring beredarnya informasi mengenai rencana pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Menanggapi hal tersebut, Kepala Regional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Bangka Belitung, Nyayu Kurnia Ramadhini, meluruskan sejumlah narasi yang dinilai kurang tepat.
Dhini, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak berlaku bagi seluruh pegawai SPPG. Di Bangka Belitung pengangkatan tersebut hanya diperuntukkan bagi kepala SPPG, dengan jumlah sebanyak 136 orang.
“Perlu diluruskan, yang diangkat menjadi PPPK itu adalah kepala SPPG-nya, bukan seluruh pegawai. Mereka berasal dari jalur SPPI dan memang sejak awal dipersiapkan sebagai calon aparatur negara,” ujar Dhini kepada Bangkapos.com, Selasa (27/1).
Ia menjelaskan, seluruh kepala SPPG tersebut merupakan lulusan program SPPI, sebuah program rekrutmen nasional yang dirancang untuk mencetak penggerak pembangunan dengan standar kompetensi ASN.
Proses rekrutmen SPPI sendiri dilakukan secara nasional dan diikuti sekitar 33 ribu peserta.
“Prosesnya panjang dan tidak instan. Ada seleksi online dan offline, tes kesehatan, tes wawasan kebangsaan, hingga seleksi administrasi. Setelah itu, peserta masih harus mengikuti pendidikan, baik pendidikan kedisiplinan maupun manajerial,” jelasnya.
Dhini menegaskan, meskipun berasal dari jalur SPPI, para kepala SPPG tidak otomatis diangkat menjadi PPPK. Mereka tetap diwajibkan mengikuti seleksi PPPK sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau dibilang langsung diangkat tanpa tes, itu kurang tepat. Untuk menjadi PPPK tetap harus mengikuti seleksi PPPK lagi,” katanya.
Menjawab keraguan publik terkait profesionalisme kerja SPPG, Dhini menyebut setiap dapur SPPG bekerja dengan sistem yang terstandar.
Setidaknya terdapat sekitar 40 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur seluruh alur kerja, mulai dari penerimaan bahan baku hingga distribusi makanan.
“Barang datang saja ada SOPnya. Pengolahan, pemorsian, pengantaran makanan, sampai pengelolaan sampah pun diatur secara rinci,” ujarnya.
Ia mencontohkan SOP kebersihan dan pemorsian yang wajib dipatuhi seluruh relawan. Setiap relawan yang masuk ke area dapur diwajibkan mengganti pakaian, menggunakan perlengkapan pelindung diri, serta mengikuti prosedur higienitas yang ketat.
“Tidak boleh langsung masuk dengan pakaian dari luar. Ada loker terpisah, ganti baju, pakai sarung tangan, masker, penutup kepala, dan celemek bagi yang memasak. Semua sudah diatur,” jelas Dhini.
Dari sisi operasional, alur kerja SPPG berlangsung hampir 24 jam. Persiapan dimulai sejak sore hari saat bahan makanan tiba, sementara proses memasak umumnya dimulai dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, disesuaikan dengan jadwal distribusi ke sekolah.
“Distribusi disesuaikan dengan jam masuk sekolah, supaya makanan tidak terlalu lama disimpan dan kualitas tetap terjaga,” katanya.
Dhini menilai, dari sisi kepala SPPG, proses seleksi, pendidikan, dan pengawasan sudah berjalan sesuai jalur. Namun ia mengakui tantangan di lapangan masih ada, terutama dalam menjaga konsistensi penerapan SOP dan koordinasi dengan relawan serta pihak sekolah.
“Karena itu yang diangkat sebagai PPPK adalah kepala SPPG. Mereka dipersiapkan untuk memastikan SOP dijalankan dan layanan berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Saat ini, pengangkatan 136 kepala SPPG sebagai PPPK di Bangka Belitung masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat. (t2)
