TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU-Narasi pembangunan desa di Indonesia dinilai masih terjebak dalam standardisasi yang seragam dan kaku.

Memperlakukan desa di garis perbatasan negara sama dengan desa di pinggiran kota besar adalah sebuah kekeliruan strategis.

Pernyataan tersebut disampaikan Prof  Ermaya Suradinata, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus Guru Besar IPDN.

Di hadapan puluhan kepala desa se-Kalimantan Utara, kata-kata mantan Gubernur Lemhannas tersebut dicermati baik-baik oleh peserta Seminar peringatan Hari Desa Nasional se-Kaltara di Malinau, Kalimantan Utara, pada Rabu (28/1/2026).

Baca juga: Hari Desa Nasional 2026, Gubernur Kaltara Borong Produk Kerajinan Lokal di Pameran UMKM

Seminar Hari Desa Nasional tersebut banyak membedah persoalan geopolitik, diferensiasi, hingga strategi dan metode analisis membedah fenomena di perbatasan.

Dia membawa perspektif geopolitik yang tajam desa perbatasan adalah simbol kedaulatan, bukan sekadar pajangan administratif.

"Desa perbatasan itu berbeda. Tidak boleh disamakan dengan desa di pinggir kota. Harus ada kekhususan, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur," tegas pakar geostrategi tersebut.

Bagi Malinau yang memiliki wilayah luas dan berbatasan langsung dengan Malaysia, diferensiasi bukan sekadar permintaan fasilitas, melainkan kebutuhan eksistensial. "Terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," katanya.

Wilayah seperti Malinau menurutnya tidak bisa dikelola dengan "Standar Jakarta".
Ermaya melihat bahwa jika proses pendidikan dan perbaikan infrastruktur di Malinau tidak diberikan jalur khusus, maka desa-desa ini akan sulit mengantisipasi tantangan global di masa depan.

Baca juga: Gubernur Kaltara Zainal Pukul Gong, Tandai Hari Desa Nasional di Pulau Sapi Malinau Resmi Dibuk 

Ia turut berbagi pisau bedah dalam teorinya yang dikenal dengan nama ASOKA (Ability, Strength, Opportunity, Culture, Agility) sebagai kerangka kerja bagi pemimpin desa dan daerah.

Menekankan elemen Agility (kelincahan) dan Culture (budaya) sebagai kunci.
Dalam kacamata geopolitik, desa yang memiliki kelincahan adaptasi dan akar budaya yang kuat (Pancasila) akan menjadi unit pemerintahan yang lebih tangguh daripada pemerintahan nasional sekalipun.

"Negara harus dimulai dari desa. Pemerintahan desa itu lebih kuat nilainya karena penuh dengan kemanusiaan," katanya.

(*)

Penulis: Mohammad Supri