Fitri Hariyanti
Fungsional Statistisi/BPS Riau

MEMASUKI  tahun 2026, Provinsi Riau kembali berada pada fase siaga untuk mengantisipasi pola inflasi yang secara konsisten muncul pada momen Ramadhan dan perayaan Idulfitri. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau menunjukkan inflasi tahunan Desember 2025 berada pada level 4,88 persen, sebuah angka yang mengisyaratkan perlunya kewaspadaan ekstra. 

Patut menjadi perhatian utama adalah andil terbesar inflasi tersebut berasal dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menyumbang 2,84 persen dengan inflasi tahunan mencapai 8,82 persen. 

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kerentanan yang paling dirasakan masyarakat, terutama ketika menyambut bulan suci.

Mengacu pada pola historis data selama lima tahun terakhir, tekanan inflasi di Riau pada periode Ramadhan dan Idulfitri memiliki karakteristik yang konsisten. 

Lonjakan harga cenderung terjadi menjelang bulan Ramadhan, dipicu oleh peningkatan permintaan (panic buying) terhadap bahan pokok.

Contohnya, pada Maret 2024, inflasi bulanan melonjak menjadi 1,87 persen, didorong terutama oleh kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Pola serupa terlihat menjelang Ramadhan 2023 dan 2025. 

Sering kali setelah momen Idulfitri atau di pertengahan Ramadhan, justru terjadi koreksi atau deflasi pada beberapa komoditas tersebut, menunjukkan bahwa lonjakan awal lebih disebabkan faktor psikologis pasar dan ketidakseimbangan sementara antara pasokan dan permintaan.

Namun, akar persoalan yang lebih dalam dan strategis bagi Riau terletak pada ketergantungan pasokan pangan dari provinsi lain. 

Sebagai provinsi dengan basis ekonomi yang kuat di sektor perkebunan dan pertambangan, Riau justru tidak sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakatnya. Komoditas strategis penyumbang inflasi tertinggi seperti daging ayam ras, telur ayam ras, beras, bawang merah, dan bawang putih sangat bergantung pada arus distribusi dari sentra produksi di luar Riau. 

Beras banyak dipasok dari Sumatera Barat, sementara bawang merah dan putih bergantung pada sentra di Sumatera Barat,Sumatera Utara dan Jawa. Pasokan daging dan telur ayam ras juga terikat dengan rantai pasok yang berpusat di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ketergantungan ini menciptakan kerentanan berlapis, terutama ketika dihadapkan pada realitas terkini di wilayah-wilayah sentra produksi tersebut. 

Beberapa daerah penghasil pangan utama seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh masih berada dalam fase pemulihan pasca bencana alam yang melanda di akhir tahun 2025. 

Guncangan seperti banjir bandang dan tanah longsor telah mengganggu siklus panen, merusak infrastruktur pertanian, dan mengacaukan ketersediaan pangan lokal. 

Pemulihan kapasitas produksi dan rantai pasokan yang belum lengkap di pusat-pusat pangan berpotensi menimbulkan fluktuasi dan kekurangan pasokan yang menyebabkan Riau. 

Faktor cuaca, terutama intensitas hujan yang tinggi yang masih berdampak di Sumatra, juga membahayakan konsistensi pasokan, karena dapat mengganggu waktu panen dan menunda pengiriman, sehingga mempengaruhi tekanan inflasi.

Curah hujan di atas normal berisiko menyebabkan banjir di lahan pertanian, mempersulit proses panen, serta mengganggu transportasi darat akibat jalan yang rusak atau tergenang. Cuaca ekstrem ini tidak hanya mempengaruhi kuantitas produksi, tetapi juga kualitas komoditas yang sampai ke pasar, sekaligus menambah biaya logistik akibat keterlambatan dan kerusakan barang selama perjalanan.

Kondisi ini diperparah oleh pola inflasi transportasi yang biasanya memuncak pada momentum mudik lebaran. Kenaikan tarif angkutan darat, laut, dan udara selama periode arus mudik dan balik yang mungkin juga terpengaruh oleh kondisi cuaca buruk, membuat biaya distribusi bahan pangan dari provinsi lain ke Riau menjadi lebih mahal, dan ongkos ini pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen.

Secara spasial, tekanan ini tidak merata di wilayah Riau. Data menunjukkan Tembilahan kerap menjadi wilayah dengan inflasi tahunan tertinggi (6,17 % pada Desember 2025), sementara Kota Dumai mencatat angka terendah (4,24 % ). 

Perbedaan angka inflasi ini mengindikasikan disparitas dalam efisiensi logistik, ketersediaan akses transportasi, serta besarnya ketergantungan setiap wilayah pada pasokan eksternal. 

Wilayah dengan lokasi terpencil atau yang hanya mengandalkan satu jalur distribusi, misalnya, memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap gejolak pasokan dari daerah produsen.

Menyambut Ramadhan 1447 H yang diprediksi mulai pertengahan Februari 2026, langkah antisipatif tidak lagi cukup hanya dengan pengawasan harga di pasar baik ritel maupun tradisional. 

Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu menjalankan strategi yang lebih fundamental, kolaboratif, dan adaptif terhadap kondisi eksternal yang penuh tantangan. 

Pertama, adalah dengan memperkuat diplomasi dan kemitraan pasokan dengan provinsi-provinsi penghasil pangan utama, dengan memahami situasi pemulihan mereka. 

Dialog antar TPID perlu membahas skenario penanganan bersama jika terjadi keterbatasan pasokan akibat cuaca atau dampak pascabencana. 

Kedua, optimalisasi dan diversifikasi logistik menjadi kunci. Selain koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk skema distribusi khusus Ramadhan, perlu ada eksplorasi jalur alternatif dan moda transportasi yang lebih tahan cuaca untuk memastikan arus barang tetap lancar.

Ketiga, penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi tidak hanya untuk memantau harga, tetapi juga untuk mengintegrasikan data cuaca ekstrem dan kondisi infrastruktur di wilayah sentra produksi. 

Sistem peringatan dini ini menjadi kunci untuk mengantisipasi kelangkaan dan mengambil tindakan cepat, baik dengan membuka stok darurat maupun mengalihkan rantai pasok. 

Tidak kalah penting, di tingkat masyarakat, kampanye gencar untuk mendorong konsumsi cerdas, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan mencegah kepanikan berbelanja harus terus digelorakan demi meredam gejolak harga.

Oleh karena itu, momen Ramadhan 2026 di Riau tidak hanya sekadar ujian stabilitas harga, melainkan juga cerminan dari ketahanan sistem pangan nasional yang inklusif. 

Situasi ini mengajarkan pelajaran mendasar: di dunia yang sangat terhubung dan rentan terhadap iklim, inflasi adalah masalah yang perlu diatasi Bersama dan secara terpadu. 

Kemampuan untuk mengelola ketergantungan, membangun solidaritas pasokan antarprovinsi di tengah pemulihan bencana, serta beradaptasi dengan cuaca yang tidak menentu, akan menjadi penentu apakah Ramadan-ramadhan berikutnya bisa dilewati dengan ketenangan dan kesejahteraan yang lebih baik oleh seluruh masyarakat Riau. 

Pada tingkat makro, ketahanan ekonomi bangsa bergantung pada kapasitas setiap daerah untuk memastikan stabilitas pangan selama masa-masa krusial, bahkan ketika dihadapkan pada gangguan alam dan proses pemulihan. (*)