TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara, memiliki potensi ekonomi besar yang bertumpu pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ).
Namun, di balik jumlahnya yang mencapai lebih dari 10.500 unit usaha hingga awal 2026, pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas dan daya saing pelaku UMKM masih menjadi pekerjaan rumah utama.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan, Muhtar, menyebut dominasi usaha mikro mencerminkan realitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang masih terbatas pada lapangan kerja formal.
“UMKM memang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Nunukan.
Tapi sebagian besar masih berada pada skala mikro, dengan kapasitas produksi dan manajemen yang terbatas,” ujar Muhtar kepada TribunKaltara.com, (02/02/2026).
Baca juga: 4 Raperda Baru di Paripurna DPRD Kaltara, Fokus Kesetaraan Gender hingga UMKM
Menurutnya, tingginya jumlah UMKM belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kekuatan usaha.
Banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas, sulit mengakses pembiayaan perbankan, serta belum mampu menembus pasar yang lebih luas.
“Kondisi ini membuat UMKM rentan.
Mereka bertahan, tapi belum semua bisa tumbuh,” ucapnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mulai mengarahkan kebijakan pengembangan UMKM tidak lagi sekadar pada kuantitas, melainkan kualitas.
Melalui DKUKMPP, berbagai program pendampingan digencarkan, mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi produk, perbaikan kemasan, hingga penguatan pemasaran berbasis digital.
Di sisi pembiayaan, pemerintah daerah juga mendorong skema akses modal yang lebih ramah bagi pelaku usaha kecil.
Fasilitas pembiayaan tanpa bunga maupun subsidi bunga dinilai menjadi solusi agar UMKM dapat berkembang tanpa terbebani cicilan tinggi.
“Kami ingin pelaku UMKM fokus pada pengembangan usaha, bukan justru tertekan oleh beban pembiayaan,” tuturnya.
Langkah lain yang didorong adalah optimalisasi peran UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dengan memprioritaskan produk lokal, pemerintah berharap tercipta pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi pelaku usaha.
“Kalau belanja pemerintah bisa menyerap produk UMKM lokal, manfaatnya langsung ke masyarakat.
Ekonomi daerah akan bergerak dari dalam,” kata Muhtar.
Ia juga menyoroti tantangan geografis Nunukan sebagai daerah perbatasan dan kepulauan yang berdampak pada distribusi dan biaya logistik.
Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar UMKM lokal mampu bersaing, tidak hanya di pasar daerah, tetapi juga regional.
“UMKM adalah fondasi ekonomi Nunukan.
Target ke depan bukan hanya banyak jumlahnya, tapi UMKM yang kuat, mandiri, dan mampu membuka lapangan kerja,” ungkapnya.
(*)
Penulis: Febrianus Felis
