TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya melalui operasi senyap di awal Februari 2026.
Tim penindakan lembaga antirasuah ini resmi menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Rabu (4/2/2026).
Kabar mengenai aksi jemput paksa ini dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Sekaligus menepis spekulasi yang sempat beredar bahwa penangkapan terjadi di wilayah Sumatera, Fitroh memastikan titik koordinat operasi berada di Borneo.
"Benar di Kalsel," ujar Fitroh saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (4/2/2026).
Sektor Perpajakan Jadi Bidikan
Berbeda dengan beberapa operasi sebelumnya yang kerap menyeret petinggi daerah, Fitroh menegaskan bahwa giat kali ini tidak menyasar Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota. Fokus bidikan tim KPK kali ini tertuju pada oknum di sektor perpajakan.
"Bukan (kepala daerah), KPP Banjarmasin," tegas Fitroh singkat.
Hingga saat ini, pihak gedung Merah Putih masih menutup rapat rincian konstruksi perkara, termasuk apakah kasus ini murni dugaan suap atau praktik pemerasan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
Pendalaman Status Hukum
Sejauh ini, identitas para pihak yang terjaring serta nominal barang bukti uang yang disita masih dalam tahap inventarisir.
Baca juga: KPK Minta Alat Canggih ke DPR Agar OTT Tak Hanya Sekali Sebulan dan Tidak Ketinggalan Zaman
Baca juga: PDIP Jawab Sindiran Kebelet Kuasa dari Gerindra: Kami Fokus Rakyat, Bukan Demo Destruktif
Baca juga: Pesan Peringatan Psikolog untuk Anak dan Orangtua Buntut Tragedi Bocah SD di NTT Akhiri Hidup
Tim di lapangan dilaporkan tengah melakukan pemeriksaan awal secara intensif di lokasi sebelum memboyong para pihak ke Jakarta.
"Masih pendalaman," tambah Fitroh mengenai status terkini operasi tersebut.
Sesuai dengan mandat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki tenggat waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.
Publik kini menanti rilis resmi KPK untuk mengungkap siapa saja aktor di balik skandal pajak di Bumi Lambung Mangkurat tersebut.
Meski mengeluhkan alat yang tertinggal zaman, nyatanya Januari 2026 menjadi bulan yang cukup sibuk bagi tim penindakan KPK.
Tercatat setidaknya dua operasi besar yang mengguncang publik dilakukan dalam waktu hampir bersamaan:
Senin, 19 Januari 2026
OTT ganda yang menjerat Bupati Pati Sudewo terkait pemerasan jabatan desa dan Wali Kota Madiun Maidi terkait suap proyek serta dana CSR.
Senin, 26 Januari 2026
Penangkapan dalam kasus kepengurusan sertifikasi K3 yang menyeret eks pejabat kementerian.
Dinamika ini menunjukkan bahwa meski dengan keterbatasan alat, KPK masih mampu melakukan tangkap tangan, namun tantangan ke depan akan semakin berat seiring makin canggihnya modus para koruptor.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara blak-blakan mengungkapkan rapor merah fasilitas penunjang di Lembaga Antirasuah.
Baca juga: Penyebab Kepala Daerah Terjerat Korupsi Hingga OTT KPK Diungkap Transparency International
Baca juga: Istrinya Sendiri Nekat Dibunuh, Pelaku Sempat Bohong dan Sebut Korban Jatuh dari Motor
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Senayan, Rabu (28/1/2026), Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut keterbatasan teknologi menjadi tembok besar yang menghambat masifnya penindakan korupsi di Indonesia.
Fitroh menegaskan untuk meningkatkan intensitas Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK tidak hanya butuh penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Tetapi juga peremajaan alat sadap dan perangkat intelijen yang kini dinilai sudah usang.
"Sebenernya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih. Supaya OTT tidak hanya satu sebulan. Kurang canggih Pak, kurang canggih. Ini sudah tidak up to date," tegas Fitroh di hadapan para anggota dewan.
KPK berharap DPR dapat menyetujui alokasi anggaran yang signifikan untuk pengadaan teknologi terbaru.
Fitroh meyakini, dengan "senjata" yang lebih modern, KPK dapat melakukan deteksi dini dan penangkapan secara lebih efektif dan merata.
"Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar buat beli alat, barangkali OTT lebih masif," ungkapnya menambahkan.
Senada dengan Fitroh, Ketua KPK Setyo Budiyanto menepis anggapan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah kehilangan taji dalam melakukan operasi senyap.
Meski frekuensinya dianggap menurun oleh publik, Setyo memastikan mesin OTT tetap bekerja di balik layar berdasarkan data lapangan yang valid.
"Tadi disampaikan bahwa sudah lama tidak OTT. Sebenernya hampir beberapa bulan sekali pasti ada. Targetnya adalah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan," jelas Setyo.
Baca juga: Honda Thamrin Jambi Buka Lowongan Kerja Sales Consultant, Terbuka untuk Fresh Graduate
Baca juga: 3 Tersangka Korupsi Alat Praktik SMK Jambi Jalani Pemeriksaan, Bukri Keluar Lebih Dulu
Baca juga: Sosok MenPPA Arifatul Choiri, Habis Dikritik DPR Imbas Tewasnya Anak SD di Ngada Tak Mampu Beli Buku
