TRIBUNJAMBI.COM - Tensi politik menghangat pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas di Sentul yang meminta pihak-pihak tidak puas untuk bertarung di 2029.
Pernyataan ini dipertegas oleh politikus Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menyentil adanya kelompok yang kebelet berkuasa hingga mengagendakan aksi destruktif.
Menanggapi hal tersebut, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa partainya tidak merasa menjadi bagian dari tudingan "kebelet" tersebut.
Andreas mengklaim PDIP saat ini sedang dalam mode "senyap" pemilu dan lebih memilih turun ke lapangan untuk membantu rakyat.
Andreas menjelaskan bahwa konsolidasi internal dan program kemanusiaan jauh lebih mendesak bagi PDIP ketimbang memikirkan kursi presiden yang masih berjarak tiga hingga empat tahun lagi.
“PDI Perjuangan tidak pernah membuat statement yang kebelet. Selama ini kami fokus pada program-program kerakyatan; membantu rakyat menghadapi tantangan mulai dari bencana dengan struktur partai dan relawan yang ada,” tegas Andreas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di KompasTV, Rabu (4/2).
Terkait kritik terhadap pemerintah, Andreas menyebut PDIP tetap memberikan dukungan pada kebijakan yang baik, namun tetap memposisikan diri sebagai penyampai second opinion atau pandangan alternatif.
Menepis Narasi Destruktif
Mengenai tudingan Dahnil Anzar soal adanya pihak yang menggerakkan demonstrasi destruktif untuk menggoyang stabilitas, Andreas secara diplomatis mengingatkan sejarah panjang partainya.
Baca juga: Kritik Tajam Rocky Gerung ke Prabowo, Tragedi Siswa SD di NTT Batalkan Pidato Berapi-api Presiden
Baca juga: Pesan Peringatan Psikolog untuk Anak dan Orangtua Buntut Tragedi Bocah SD di NTT Akhiri Hidup
Baca juga: Wasit Liga 2 Jual Istri via MiChat, Dipaksa Bersetubuh dengan Pria di Rumah Mertua
“Upaya melakukan tindakan destruktif itu bukan gaya PDI Perjuangan. Justru dalam sejarah, PDI Perjuangan seringkali jadi korban dari peristiwa-peristiwa seperti itu,” tambahnya.
Teka-teki Dukungan Prabowo ke Pramono Anung
Menariknya, Andreas juga mengomentari momen hangat saat Presiden Prabowo mengaku mendukung Pramono Anung (Kader PDIP) untuk Jakarta.
Meski banyak yang melihatnya sebagai sinyal politik, Andreas menganggapnya lebih kepada kedekatan personal.
Ia menduga, kegerahan Presiden yang memunculkan istilah "kebelet" mungkin dipicu oleh informasi intelijen mengenai pihak tertentu yang memang berniat memperkeruh suasana, bukan kepada lawan politik formal seperti PDIP.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyinggung pihak yang “kebelet” berkuasa, sehingga Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pihak yang tidak menyukainya bertarung di 2029.
Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (3/2/2026), Presiden Prabowo meminta pihak yang tidak menyukainya untuk bertarung di Pilpres 2029.
Menurut Dahnil, Prabowo sangat terbuka dengan kritik, bahkan mengharapkan adanya kritik yang konstruktif dan saling mengoreksi.
“Namun, kritik-kritik yang konstruktif, kritik yang dalam batas yang saling mengingatkan dan saling mengoreksi, itu penting sekali dan itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo,” jelasnya dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Rabu (4/2).
“Makanya ada statement, kalau memang “kebelet” untuk berkuasa atau menjadi presiden, ya bertarung saja di 2029.”
Baca juga: Prabowo Disebut Gunakan 2 Pesawat Kepresidenan Saat Lawatan ke Luar Negeri, Seskab Teddy Membantah
Baca juga: Selain Eks Kadisdik Jambi, 2 Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Praktik SMK Juga Diperiksa
Saat ditanya siapa yang “kebelet’ tersebut, Dahnil hanya mengatakan mereka adalah pihak-pihak yang mengagendakan demonstrasi destruktif.
“Ya itu tadi, yang mengagendakan agenda demonstrasi-demonstrasi yang destruktif tadi, tentu pemerintah punya fakta, dan agenda-agenda itu dilakukan,” kata dia.
“Misalnya 20 Agustus yang lalu, yang kita bisa lihat agenda-agenda yang tidak elok, yang kemudian menyebabkan inkondusivitas yang bisa meluas ke seluruh Indonesia, dan itu tidak baik,” ucap pria yang juga Wakil Menteri Haji dan Umrah itu.
Dalam dialog tersebut, sebelumnya Dahnil menegaskan, Prabowo sangat menghormati kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
“Frame-nya itu yang kemudian harus dijelaskan, bahwa sesungguhnya Pak Prabowo sangat terbuka dengan kritik yang disampaikan publik atau kelompok-kelompok sebutlah pressure group di luar pemerintahan, itu adalah sah, dan itu Pak Prabowo menghormati sepenuhnya,” kata dia.
“Namun yang disayangkan Pak Prabowo apabila kemudian kritik itu bersifat destruktif,” tambahnya.
Dahnil kemudian menjelaskan maksud dari destruktif yang ia sampaikan, yakni demonstrasi atau unjuk rasa yang dengan sengaja mengganggu kondusivitas.
“Yang saya maksud adalah kalau kemudian ada demonstrasi yang kemudian merusak dan sengaja mengganggu kondusivitas. Itu yang dikehendaki oleh beberapa kelompok yang disinyalir oleh pemerintahan selama ini,” tuturnya.
“Kita tidak menginginkan langkah-langkah destruktif seperti itu,mengganggu agenda pembangunan selama ini,” tegas Dahnil.
Adapun dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (3/2/2026), Prabowo meminta pihak yang tidak menyukainya intuk bertarung di 2029.
“Kalau saudara tidak suka dengan dua, tiga orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan, 2029 bertarung. Iya kan?”
“Sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh. Tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan, itu pidana. Saya tidak ragu-ragu,” tegas Prabowo.
Baca juga: Prabowo Serukan Pakai Genteng, Warga Jambi Sebut Seng Lebih Awet
Baca juga: Penyebab Suami Nekat Bakar Istri Hidup-hidup Terkuak, Sudah Simpan Pertamax di Kamar
Baca juga: Pesan Peringatan Psikolog untuk Anak dan Orangtua Buntut Tragedi Bocah SD di NTT Akhiri Hidup
