TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat terus mendorong inovasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, di sela-sela kegiatannya.
Menurut Saefur, inovasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.
“Selain sebagai wujud implementasi reformasi birokrasi, inovasi juga menjadi salah satu upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan,” ujarnya.
Baca juga: Optimalkan Kualitas Layanan Publik, Kemenkum Sulbar Siap Implementasikan Aplikasi SKM
Baca juga: Kanwil Kemenkum Sulbar Harap Ranperbup Majene Selaras Dengan Aturan Lebih Tinggi
Terkait hal tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar menghadiri Sosialisasi Pedoman Uji Kelayakan Inovasi Penghargaan Karya Dhika secara virtual pada Rabu (4/2/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menjaring terobosan inovatif di lingkungan kementerian guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Bagian Tata Usaha dan Umum.
Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai tata cara pengusulan penghargaan bagi insan kreatif di lingkungan Kementerian Hukum.
Kepala Bagian Pengembangan Karier SDM dalam arahannya menekankan bahwa setiap usulan penghargaan tidak boleh dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses seleksi yang ketat dan berjenjang.
“Penghargaan Karya Dhika bukan sekadar apresiasi, tetapi pengakuan atas inovasi yang memenuhi lima kriteria utama, yakni memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah direplikasi atau disebarluaskan, serta menjamin keberlanjutan,” tegasnya.
Adapun landasan hukum pemberian penghargaan ini masih merujuk pada Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 6 Tahun 2024.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulbar, Ramli, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dengan memetakan potensi inovasi di internal wilayah.
“Kami berkomitmen untuk mengirimkan usulan terbaik yang memenuhi standar uji kelayakan. Target kami adalah memastikan inovasi dari Sulawesi Barat mampu bersaing di tingkat nasional dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kementerian Hukum,” ujar Ramli.(*)
