Oleh Niken Arumdati, ST, M.Sc

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kerja sama Bali–NTB–NTT yang kini memasuki tahap implementasi menandai babak baru pembangunan sistem kelistrikan kawasan timur Indonesia. Supergrid yang akan menghubungkan ketiga provinsi ini tidak lagi berhenti pada tataran gagasan, melainkan bergerak menuju realisasi sebagai infrastruktur strategis. 

Salah satu aspek paling krusial dalam penyediaan tenaga listrik ke depan adalah pembangunan sistem transmisi yang terintegrasi secara nasional, atau yang dikenal sebagai supergrid. Melalui supergrid, pemerintah merencanakan solusi struktural untuk mengatasi ketidaksesuaian antara lokasi potensi energi baru dan terbarukan (EBT) dengan pusat beban atau demand center yang selama ini menjadi tantangan utama pengembangan energi bersih.

Dalam desain kebijakan tersebut, supergrid tidak hanya dimaknai sebagai jaringan transmisi antarpulau, tetapi juga konektivitas di dalam pulau. Nantinya akan dibangun transmisi supergrid yang menghubungkan antar pulau sekaligus memperkuat jaringan di dalam pulau, sehingga energi terbarukan dapat diangkut dari sumbernya yang kita ketahui umumnya berada jauh dari pusat beban menuju wilayah dengan kebutuhan listrik terbesar secara efisien dan andal. 

Dalam konteks nasional, demand center utama berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali, yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, industri, dan pariwisata dengan kebutuhan listrik yang terus meningkat. Oleh karena itu, pengembangan supergrid yang menghubungkan kawasan timur, termasuk NTB, dengan Bali dan selanjutnya ke sistem Jawa menjadi langkah strategis untuk menyalurkan potensi EBT secara lebih optimal dan berimbang.

Baca juga: Urgensi Desentralisasi Kurikulum dalam Otonomi Pendidikan 

Kesiapan NTB untuk memimpin pengembangan supergrid dan konektivitas regional bukanlah klaim normatif, melainkan refleksi dari fondasi kebijakan dan pengalaman implementasi transisi energi yang telah dibangun secara konsisten. NTB telah menetapkan target Net Zero Emissions 2050 dan menyusunnya dalam peta jalan energi daerah, dengan sektor energi sebagai salah satu kontributor utama emisi yang harus ditangani. Karena itu, arah pembangunan energi NTB diselaraskan dengan Program NTB Lestari Berkelanjutan, yang menempatkan pelestarian lingkungan dan ketahanan sumber daya sebagai pilar pembangunan jangka panjang, serta diperkuat oleh Program NTB Connected yang mendorong konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur strategis, termasuk infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.

Dari sisi potensi, NTB memiliki keunggulan yang sangat signifikan. Berdasarkan estimasi Kementerian ESDM yang menjadi rujukan dalam peta jalan energi daerah, potensi energi surya di NTB mencapai lebih dari 19 GWp, dengan ketersediaan lahan terbesar berada di Pulau Sumbawa. Sementara itu, potensi energi angin darat (onshore wind) diperkirakan mencapai lebih dari 1.500 MW, tersebar di wilayah pesisir dan perbukitan Lombok bagian selatan serta Pulau Sumbawa. Untuk energi air, potensi PLTA dan PLTMH tercatat sekitar 120 MW, yang sebagian telah dimanfaatkan dan sebagian lainnya masih terbuka untuk dikembangkan. Selain itu, NTB juga memiliki potensi bioenergi yang signifikan dari limbah pertanian, peternakan, dan sampah perkotaan, yang selama ini menjadi tulang punggung kontribusi EBT dalam bauran energi daerah.

Potensi besar tersebut telah mulai diwujudkan dalam bentuk proyek nyata. PLTS Lombok On-Grid berkapasitas 21,6 MWp, PLTS Amman Mineral 26 MWp yang mampu menyuplai sekitar 20 persen kebutuhan listrik smelter, serta PLTS Hybrid Pulau Medang 314 kWp dengan baterai 550 kWh yang menyediakan listrik 24 jam bagi masyarakat pulau kecil menunjukkan bahwa NTB telah memasuki fase implementasi skala menengah hingga besar. Di sisi lain, PLTMH on-grid dengan total kapasitas 18,59 MW dan penerapan cofiring biomassa di PLTU Jeranjang dan Taliwang memperlihatkan kemampuan NTB mengelola transisi energi secara bertahap dan pragmatis.

Seluruh potensi dan capaian tersebut menegaskan bahwa supergrid bukan proyek yang berdiri sendiri, melainkan infrastruktur kunci untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT secara sistemik. Rencana pengembangan PLTS dengan BESS 2 x 5 MWp dan 7,5 MWh di Sumbawa dan Bima, studi kelayakan PLTB hingga 115 MW, serta PLTS–hidrogen hijau 30 MW dengan target COD 2029 hanya akan optimal apabila ditopang oleh jaringan transmisi yang kuat, fleksibel, dan terintegrasi lintas pulau hingga menjangkau pusat beban utama di Bali dan Jawa.

Untuk memastikan kesiapan teknis dan keekonomian interkoneksi tersebut, studi kelayakan pengembangan interkoneksi dan supergrid akan didukung melalui proyek RE-ACT (Renewable Energy – Accelerated Transition) yang dilaksanakan oleh Global Green Growth Institute (GGGI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan para pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, dari sisi implementasi fisik jaringan, pembangunan supergrid akan menjadi bagian dari mandat PLN sebagai penyelenggara sistem transmisi dan operator sistem ketenagalistrikan nasional, sehingga integrasi antarpulau dapat dilakukan secara bertahap, terencana, dan andal.

Tantangan ke depan tentu masih ada, mulai dari sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, kepastian skema investasi transmisi, hingga kesiapan operasi sistem lintas wilayah. Namun, pengalaman NTB dalam membangun kolaborasi multipihak, memanfaatkan skema pembiayaan inovatif, dan mengelola sistem energi terdistribusi menjadi modal penting untuk menjawab tantangan tersebut. Supergrid tidak hanya akan meningkatkan keandalan pasokan listrik, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan dan transisi energi berkeadilan.

Dengan potensi EBT yang mencapai puluhan gigawatt, posisi strategis NTB di antara Bali dan NTT, serta keselarasan kebijakan daerah melalui Program NTB Lestari Berkelanjutan dan NTB Connected, NTB memiliki prasyarat kuat untuk memainkan peran sentral dalam pengembangan supergrid nasional. Jika dikelola secara konsisten dan inklusif, supergrid akan menjadi tulang punggung sistem kelistrikan masa depan Indonesia, menghubungkan sumber energi bersih di kawasan timur dengan pusat permintaan listrik di Bali dan Jawa, sekaligus menegaskan NTB sebagai simpul strategis dalam transformasi energi nasional.

Tentang Penulis:  Niken Arumdati, ST, M.Sc merupakan pejabat Pemprov NTB yang  menjabat Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB.

(*)