Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Peristiwa tragis meninggalnya seorang anak sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada dengan dugaan bunuh diri menjadi luka mendalam sekaligus alarm keras bagi semua pihak.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Veronika Ata, menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dilihat secara sederhana hanya karena persoalan tidak dibelikan buku dan bolpoin.
“Tragis dan sangat menyayat hati. Alasan mama tidak membeli buku dan bolpoin bisa jadi pemicu, tetapi itu bukan satu-satunya faktor. Ini adalah akumulasi tekanan psikologis berat yang dialami anak baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan,” ujar Veronika Ata, Rabu (4/2/2026).
Menurut Veronika, anak tersebut diduga mengalami tekanan emosional yang mendalam, seperti rasa takut, malu, kebutuhan yang mendesak, hingga kemungkinan perlakuan yang tidak ramah anak. Dalam kondisi tersebut, anak belum memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara sehat.
Baca juga: Anak Bunuh Diri di Ngada Karena Alat Tulis Tak Bisa Dibeli, DPRD NTT: Cerminan Ekonomi Titik Nadir
“Anak merasa sendirian, kurang diperhatikan, dan memendam beban yang tidak bisa diceritakan. Informasi yang kami terima, anak sering terlihat murung. Ini pertanda adanya beban psikologis yang dalam,” katanya
Veronika menilai keputusan anak untuk mengakhiri hidupnya, bahkan meninggalkan sepucuk surat untuk sang ibu, menunjukkan betapa berat tekanan yang ia rasakan.
“Ini sangat menyedihkan dan ironis. Anak mengambil keputusan tragis secara diam-diam karena merasa tidak ada ruang aman untuk bercerita,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya peran orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi emosional anak.
Orang tua, kata dia, harus mau mendengar, melihat, dan memenuhi kebutuhan anak tanpa menganggap sepele perasaan mereka.
“Ajarkan anak sejak dini bahwa kalau sedih, bingung, atau takut, ceritalah, jangan dipendam,” kata dia.
Selain keluarga, Veronika juga menyoroti peran sekolah yang dinilai sangat krusial. Ia mengingatkan agar guru dan teman sebaya tidak mempermalukan anak, serta tidak memberikan hukuman yang berkaitan dengan faktor ekonomi keluarga.
“Sekolah wajib memiliki guru BK atau konselor yang berfungsi optimal, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, serta memastikan setiap masalah anak diselesaikan secara manusiawi dan ramah anak,” ujarnya.
Veronika mendorong pemerintah agar lebih serius memprioritaskan perlindungan anak, khususnya dari keluarga kurang mampu. Ia meminta agar sistem bantuan diperbaiki agar tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan anak.
“Masalah selalu bisa dicari solusinya. Bunuh diri atau menyakiti diri bukan solusi. Kita harus lebih peka terhadap anak, menciptakan lingkungan yang ramah anak, dan memberi ruang bagi anak untuk berbicara serta mengekspresikan perasaannya,” kata Veronika.
Veronika mengingatkan semua pihak agar tidak saling menyalahkan. Yang perlu dilakukan adalah perbaikan sistem, dari rumah hingga sekolah agar ada kepedulian bersama serta keberpihakan terhadap anak.
Disclaimer
