TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- 3 voters alias pemilik suara berganti jelang Musyawarah Daerah Golkar Sulawesi Selatan.
Ketiganya yakni Ketua DPD II Golkar Parepare Erna Rasyid Taufan, Ketua Golkar Kepulauan Selayar Muh Basli Ali, dan Ketua Golkar Kabupaten Luwu Patahuddin.
DPD II adalah pemilik suara dalam pemilihan ketua di arena Musda Golkar Sulsel.
Pengganti Erna, Basli, dan Patahuddin nantinya punya hak suara memilih calon Ketua DPD I Golkar Sulsel.
DPD I Golkar Sulsel beralasan mengganti Erna, Basli, dan Patahuddin karen masa kepengurusannya sudah berakhir.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, Kadir Halid, mengatakan berakhirnya masa jabatan tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang diterbitkan DPP Partai Golkar.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel itu menegaskan, Golkar Sulsel hanya menjalankan ketentuan organisasi sesuai aturan yang berlaku.
“Setelah kami inventarisir, ada tiga DPD II yang habis masa jabatannya di bulan Maret. Kalau dihitung hingga Mei, totalnya ada sembilan DPD II di Sulsel yang masa kepengurusannya berakhir,” kata Kadir Kadir sambil menyebutkan tiga daerah dimaksud, Rabu (4/2/2026).
Kadir menjelaskan, Partai Golkar memiliki dua opsi dalam menyikapi berakhirnya masa jabatan kepengurusan tersebut.
Pertama, masa kepengurusan dapat diperpanjang dengan catatan memperoleh persetujuan dari DPP Golkar.
“Kalau mau diperpanjang, tentu harus ada restu dari DPP Golkar,” ujarnya.
Opsi kedua, Golkar Sulsel dapat menunjuk Plt Ketua untuk mengisi kekosongan kepemimpinan sementara, seperti yang kini diterapkan di tingkat provinsi.
“Yang menunjuk Plt Ketua DPD II adalah DPD I. Dan Plt itu berasal dari pengurus DPD I,” jelas Kadir.
Ia menegaskan, penunjukan Plt Ketua DPD II tidak memerlukan persetujuan awal dari DPP.
Setelah ditetapkan, pengurus DPD I hanya berkewajiban melaporkannya ke Ketum DPP Golkar Bahlil Lahadalia.
“Tidak perlu izin dulu ke DPP. Setelah ditunjuk, baru kami laporkan,” tutupnya.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Muhidin M Said, saat ini memfokuskan agenda konsolidasi dengan berkeliling ke kabupaten/kota menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel 2026.
Salah satu daerah yang telah dikunjungi Muhidin adalah Kabupaten Takalar.
Dalam pertemuan tersebut, ia diskusi dengan jajaran pengurus dan kader Golkar.
Wakil Ketua Banggar DPR RI itu mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di tingkat daerah.
Muhidin menjelaskan, rangkaian kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyerap pandangan dan harapan kader menjelang Musda. Golkar Sulsel.
Menurutnya, dinamika dan aspirasi yang muncul dari daerah sejauh ini bersifat positif dan mencerminkan keinginan bersama untuk membenahi serta memperkuat partai.
“Aspirasi daerah bagus kok. Saya cuma ingin, siapa pun yang terpilih nanti harus bisa bekerja sama dengan baik. Tidak ada lagi faksi-faksi,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan, Musda seharusnya menjadi momentum konsolidasi, bukan justru memunculkan perpecahan internal.
Karena itu, ia berharap seluruh kader dapat menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan kelompok maupun pribadi.
“Saya cuma mau bagaimana mereka bisa membesarkan kembali Partai Golkar secara baik, agar siap berkompetisi pada Pemilu yang akan datang,” tegasnya.
Muhidin berharap Golkar Sulsel dapat kembali solid demi menghadapi agenda politik ke depan, termasuk Pemilu 2029.
