TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan, Gibson Panjaitan meminta agar pengembangan proyek infrastruktur Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).
Hal ini disampaikan usai rapat tindak lanjut permohonan perizinan pengembangan infrastruktur kawasan Mebidang di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota.
Diketahui saat ini sudah dimulai pengembangan proyek Bus Rapid Transit (BRT) kawasan Mebidang, sepanjang 21 Kilometer, mulai dari Amplas hingga Pinang Baris.
Sejumlah halte off koridor terlihat sudah ditutupi dengan seng, seperti di jalan Putri Hijau, dan Jalan Yos Sudarso.
Data dari Dinas Perhubungan Medan, akan dibangun 31 Halte On Koridor. Dan total 434 Halte Off Koridor yang tersebar di kawasan Mebidang.
Gibson Panjaitan, menegaskan agar seluruh rencana pembangunan sistem BRT, seperti halte, tidak mengganggu sistem drainase yang telah dinormalisasi.
Ia mengingatkan, pengabaian terhadap fungsi drainase berpotensi memicu kembali genangan dan banjir yang selama ini coba ditekan Pemko Medan.
“Pembangunan ke depan harus betul-betul memperhatikan kondisi drainase eksisting. Jangan sampai upaya pengendalian banjir yang sudah dilakukan justru terganggu,” tegas Gibson, Kamis (5/2/2026).
Selain drainase, Gibson juga menyoroti pembangunan halte dan fasilitas pendukung transportasi agar tidak mengorbankan hak pejalan kaki.
Menurutnya, keberadaan trotoar harus tetap menjadi prioritas demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
"Kami dari Dinas SDABMBK minta dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar proyek berjalan sesuai standar teknis yang berlaku," ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bappeda Kota Medan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan Kota Medan, serta perwakilan Kementerian Perhubungan RI.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Suriono, menekankan pentingnya sinergi lintas daerah dalam pengembangan koridor transportasi Mebidang.
"Kami mendorong agar setiap daerah memberikan kontribusi nyata sesuai pembagian koridor yang telah ditetapkan, sehingga sinkronisasi program benar-benar terwujud," ujar Suriono.
"PPK-nya di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) bang. Itu proyek Kemenhub yang dibiayai dari bank dunia. Dishub Medan dilibatkan, yang jelas 400-an halte di wilayah Mebidang," kata Suriono.
Ia menjelaskan, sejumlah ruas jalan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan halte pendukung.
Namun dalam tahap awal, pembangunan halte diminta diprioritaskan di kawasan pinggiran kota.
"Halte di sisi luar kota perlu didahulukan untuk memperkuat konektivitas transportasi dari wilayah pinggiran menuju pusat kota," katanya.
Rapat juga membahas kesiapan infrastruktur, aspek administratif, hingga manajemen lalu lintas.
Seluruh pembahasan diarahkan agar pengembangan koridor Mebidang tidak hanya berjalan secara fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kelancaran mobilitas masyarakat di Medan dan sekitarnya.
(Dyk/Tribun-Medan.com)
