BANGKAPOS.COM - Biodata Mulyono Kepala KPP Madya Banjarmasin, Ini Rincian Gaji dan Tunjangannya
Mulyono diketahui menjabat sebagai Kepala KPP Madya Banjarmasin sejak Juni 2025 setelah dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sebagai pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, gaji dan tunjangan yang diterimanya mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Berikut ini ulasan lengkapnya.
Tercatat Mulyono baru menjabat sebagai kepala KPP Madya Banjarmasin mulai juni tahun 2025.
Baca juga: Reaksi Inara Rusli Saat Tahu Insanul Fahmi Ingin Fokus Kembali ke Pelukan Wardatina Mawa
Kala itu mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik 202 pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dimana salah satu namanya dilantik yakni Mulyomo
Sebagai kepala KPP Madya Banjarmasin berada di bawah lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara.
Berstatus sebagai ASN, Mulyono merupakan pejabat dengan posisi Eselon III.a (Jabatan Administrator).
Dengan tugasnya mengelola wajib pajak badan dan orang pribadi tertentu di wilayah tersebut.
Mengenai gaji sebagai pejabat eselon 3 bervariasi dengan secara umum terdiri dari gaji pokok sekitar Rp3,5 - Rp5,7 juta ditambah Tunjangan Jabatan Eselon III DJP (Ditjen Pajak) yang bisa mencapai Rp37-46 juta termasuk
Sementara itu, dari penelusuran akun instagramnya @ki_mulyono.pw, sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang baik dan humoris.
Mulyono diketahui amat suka dengan hiburan wayang tradisional terlihat dari sejumlah postigangnya.
Itulah sosok singkat dari Mulyano kepala KPP Madya Banjarmasin.
Biodata Singkat:
Nama: Mulyono
Jabatan: Kepala KPP Madya Banjarmasin (dilantik Juni 2025)
Instansi: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) - Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara
Wilayah Kerja: Banjarmasin dan sekitarnya (KPP Madya)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2/2026).
“Benar, di Kalsel,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui pesan singkat, Rabu.
Fitroh mengatakan, operasi senyap ini berkaitan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
“Benar,” ujarnya.
Kasus yang menjerat pada operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan berkaitan dengan restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
“Restitusi pajak. Ya, KPP Banjarmasin,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto melalui pesan singkat, Rabu (4/2/2026).
Fitroh belum mengungkapkan jenis perkara yang ditemukan penyidik dalam operasi senyap tersebut.
“Masih pendalaman,” ujar dia
(Tribunnews/kompas)
