TRIBUNJAKARTA.COM -Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tewas mengenaskan.
YBR (10) siswa kelas IV SD Negeri Rj di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengakhiri hidup secara tragis, Kamis (29/1/2026).
Menurut Anggota Komisi XIII itu, kasus tewasnya siswa SD tersebut tidak cukup ditangani dengan kemarahan.
"Kasus siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan pena," kata Rieke dikutip TribunJakarta.com dari akun instagram Rieke Diah Pitaloka @riekediahp, Jumat (6/2/2026).
Rieke menutukan data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial (bansos) harus merujuk pada data BPS.
"Ini sudah masuk ranah akuntabilitas dan transparansi. Data yang tidak tepat, membuat program dan uang negara salah sasaran," kata Rieke Diah Pitaloka.
Rieke pun mempertanyakan metodologi pendataan dan data BPS yang seperti ini akan dipertahankan.
"Ini bukan soal mempertahankan segelintir jabatan orang di BPS. Ini soal Hak konstutional rakyat dan tanggung jawab negara," katanya.
Tahun 2025, Rieke mendapatkan informasi bahwa BPS mendapatkan anggaran tambahan ratusan miliar rupiah. Sedangkan tahun ini, lebih dari 6 triliun rupiah.
Rieke merasa uang sebesar itu lebih baik untuk anggaran pendidikan anak-anak tidak mampu.
"Di era otonomi daerah dan kewenangan Desa (Undang-Undang Desa). Saatnya data negara berbasis data desa/kelurahan," kara Rieke.
Saat ini, lanjut Rieke, pemerintah sedang memperjuangkan data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan.
Data itu menggambarkan kebutuhan riil, kondisi riil dan potensi riil desa dan kelurahan di seluruh tanah air.
"Kok sepertinya ada yang kasak-kusuk bermanuver mau gagalkan?" ujar Rieke.
"Tiba saatnya kita buka siapa yang pertahankan data yang "bobrok". Presiden Prabowo ingin data negara akurat, kok indikasinya ada yang manuver gagalkan ya?" sambung Rieke.
Menurut Rieke, saatnya kedok tersebut dibuka. Pasalnya, hal ini terkait keberlangsungan hidup rakyat, bangsa dan negara.
"Hari gini masih mau pertahankan data negara yang tidak akurat? Shame on you! Yuk kita adu argumentasi terbuka, jangan main intimidasi," kata Rieke.
Sedangkan, Kepala Sekolah SDN Rutojawa, Maria Ngene, membenarkan adanya sumbangan sekolah sebesar Rp 1,2 juta per siswa per tahun.
Sekolah tersebut merupakan tempat YBR (10), siswa kelas IV yang ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar, menimba ilmu.
Keterangan itu terungkap dalam pengembangan kasus kematian YBR, bocah asal Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu’u, Kabupaten Ngada.
Maria Ngene menjelaskan, sumbangan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan orang tua siswa melalui rapat komite sekolah.
“Iya, itu kesepakatan bersama. Kami rapat komite di awal September, sehingga pembayaran dimulai setelah rapat tersebut,” ujar Maria dikutip dari Pos Kupang, Jumat (6/2/2026).
Ia menyebutkan, pembayaran sumbangan dilakukan selama satu tahun dan dibagi dalam tiga tahap, yakni tahap pertama Juli hingga Oktober, tahap kedua November hingga Februari, dan tahap ketiga Maret hingga Juni.
Terkait YBR, Maria mengungkapkan, siswa tersebut telah membayar sumbangan sebesar Rp 500 ribu, sementara sisanya sebesar Rp720 ribu belum dilunasi.
“(YBR) sudah terbayar Rp 500 ribu, sisa Rp 720 ribu,” ungkapnya.
Meski berasal dari keluarga dengan kondisi kemiskinan ekstrem, YBR belum pernah menerima bantuan beasiswa dari sekolah.
Ia sempat masuk dalam daftar calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) saat duduk di kelas IV.
Namun, bantuan tersebut tidak dapat dicairkan karena adanya kesalahan data kependudukan saat orang tua korban mendatangi Kantor BRI Bajawa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Elisius Kletus Watungadha, menegaskan pungutan di sekolah negeri tidak diperbolehkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).
“Secara amanah Permendikbud, konsekuensi dari sekolah negeri adalah membebaskan siswa dari pungutan,” ujar Elisius.
“Apa yang terjadi di sistem pendidikan di Kabupaten Ngada bukan pungutan, tetapi sumbangan berdasarkan kesepakatan antara orang tua dan sekolah,” katanya.
Kematian YBR, bocah kelas IV SD asal Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebu’u, hingga kini masih menyisakan misteri. Penyebab kematian belum diketahui dan masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Ngada.
Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, antara lain ibu korban, nenek korban, Kepala Desa Naruwolo, kepala sekolah, serta pihak terkait lainnya.
