WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Ratings, mempertahankan peringkat kredit (sovereign credit rating) Republik Indonesia pada level Baa2 dengan status investment grade.

Meski fundamental ekonomi nasional dinilai masih berada di jalur yang kuat, penetapan outlook negatif memberikan sinyal peringatan serius bagi arah kebijakan pemerintah ke depan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie O.F.P., menegaskan bahwa rapor dari Moody’s ini adalah cermin bagi pemerintah untuk segera berbenah.

Menurutnya, masalah utama yang disorot bukan lagi soal kapasitas ekonomi, melainkan kualitas tata kelola dan konsistensi kebijakan.

Moody’s memberikan catatan khusus pada beberapa sektor yang dianggap berisiko menggoyang stabilitas ekonomi nasional, di antaranya:

1. Ketidakpastian Kebijakan: Arah kebijakan yang sulit diprediksi dan kurang konsisten.
2. Komunikasi Publik: Lemahnya penyampaian kebijakan yang sering kali memicu spekulasi.
3. Risiko Fiskal: Lonjakan belanja sosial yang dianggap tidak seimbang dengan dukungan penerimaan negara yang memadai.
4. Independensi Lembaga: Kekhawatiran terkait kerangka fiskal dan independensi Bank Indonesia (BI) di masa mendatang.

Baca juga: Polres Jakbar Ungkap Perdagangan Anak, Pelaku Untung Puluhan Juta Rupiah

"Penurunan outlook menjadi negatif adalah peringatan serius. Ini bukan soal angka semata, tapi soal kepercayaan pasar terhadap bagaimana kita mengelola negara," ujar Dolfie dalam keterangan resminya.

Jika poin-poin peringatan tersebut tidak segera direspons dengan perbaikan nyata, Indonesia terancam menghadapi konsekuensi ekonomi yang berat. 

Dolfie memaparkan beberapa risiko yang membayangi, mulai dari kenaikan biaya utang negara (cost of fund), meningkatnya volatilitas pasar keuangan, hingga terhambatnya arus investasi masuk yang berujung pada tekanan berat bagi APBN.

Baca juga: Jelang Imlek 2026, Glodok Kembali Dipadati Pemburu Ornamen

Sebagai solusinya, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah bersama otoritas moneter dan sektor keuangan untuk segera mengeluarkan kebijakan yang cepat, tepat, dan kredibel. Fokus utama harus diarahkan pada sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal guna menjaga kepercayaan pasar global.

"Peringatan dari Moody’s sudah di depan mata. Mari kita jadikan ini sebagai momentum pembenahan total untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan memastikan kepercayaan investor tetap terjaga," pungkas Dolfie.