TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dugaan masih berkembangnya komunitas LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), di Kota Pekanbaru, terus memantik respon kalangan DPRD Pekanbaru.

Kasus terakhir, pesta waria di THM Paragon, hingga membuat tempat itu kini disegel ditutup permanen oleh Pemko Pekanbaru.

Menindak Lanjuti fenomena ini, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru T Azwendi Fajri SE MM mengaku, pihaknya sangat prihatin.

Bahkan pihaknya mewacanakan, agar setiap sekolah, terutama SD dan SMP (sesuai kewenangan Pemko), memberikan pelajaran khusus terkait isu LGBT ini.

Rencana ini semata-mata upaya pencegahan, dan edukasi bagi pelajar sejak dini.

"Kita akan koordinasi dengan pihak terkait, mulai psikolog, Kepolisian, Dinas Kesehatan, lembaga keagamaan untuk pelaksanaannya. Ini penting dan perlu," tegas Azwendi Fajri kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (6/2/2026).

Fokus materi yang disiapkan nanti, lanjut Politisi senior Demokrat ini, dengan melibatkan tenaga profesional.

Seperti psikolog, serta tokoh agama, termasuk ustadz. Pendekatan ini dinilai penting, agar siswa-siswi mendapatkan pemahaman dari sisi kesehatan mental dan nilai-nilai keagamaan.

Baca juga: Harapan DPRD Pasca Evaluasi APBD Pekanbaru 2026 Tuntas Oleh Gubernur Riau

“Kami ingin anak-anak sekolah mendapat pembekalan yang tepat. Makanya, materi pelajaran tidak hanya disampaikan oleh guru. Tapi juga psikolog dan tokoh agama yang kompeten di bidangnya,” tambah Azwendi lagi.

Azwendi mengaku risau plus khawatir, adanya pengaruh pergaulan dan informasi di medsos. Ini lah menjadi alasan utama wacana tersebut muncul.

Karena itu, DPRD juga meminta sekolah, perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi, yang dianggap sesuai dengan norma dan budaya masyarakat setempat.

Meski demikian, rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan sebagai kebijakan resmi.

"Yang paling penting itu, bagaimana anak-anak kita paham sekaligus takut bahaya LGBT ini ke depan. Mulai sisi kesehatan, kelainan seks serta hal negatif lainnya. Itu yang harus kita antisipasi," sebutnya.

Ya, kini dipastikan semua pihak menilai perlunya pendekatan yang hati-hati dalam menyusun materi pendidikan, agar tidak menimbulkan stigma atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Pastinya, DPRD Pekanbaru akan membuka ruang diskusi, dan masukan dari masyarakat terkait wacana tersebut, sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut.

(Tribunpekanbaru.com /Syafruddin Mirohi).