Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Mantan Gubernur Bank of Japan (BOJ), Haruhiko Kuroda, melontarkan peringatan keras terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang dinilainya terlalu menekankan ekspansi fiskal.
Menurut Kuroda, dalam kondisi ekonomi saat ini Jepang justru perlu mengetatkan kebijakan moneter dan fiskal bukan sebaliknya.
Pandangan tersebut disampaikan Kuroda dalam dialog dengan ekonom Yusuke Narita yang dimuat majalah Bungeishunju edisi Maret.
Kuroda menilai pendekatan yang efektif pada era Abenomics tidak otomatis relevan saat ini.
“Pada masa Abenomics, Jepang menghadapi yen kuat dan deflasi, sehingga pelonggaran moneter dan fiskal bekerja efektif. Namun sekarang kondisinya berbalik—yen melemah dan inflasi meningkat. Secara prinsip, kebijakan moneter dan fiskal seharusnya diperketat,” ujar Kuroda.
Baca juga: Waspadai Lonjakan Inflasi Kuartal I 2026 karena Kenaikan Harga Pangan dan MBG
Kuroda menambahkan, dukungan fiskal untuk teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) masih dapat dibenarkan.
Namun, kebijakan bantuan konsumsi langsung untuk meredam kenaikan harga—misalnya dalam bentuk kupon pangan—berisiko memperparah tekanan inflasi alih-alih menenangkannya.
Menanggapi pertanyaan soal apakah kebijakan pelonggaran ekstrem yang ia pimpin turut memicu pelemahan yen saat ini, Kuroda menepis anggapan tersebut.
Kuroda menegaskan pelonggaran ekstrem berakhir pada 2023, dan sejak 2024 BOJ di bawah Gubernur Kazuo Ueda telah memulai normalisasi kebijakan melalui kenaikan suku bunga bertahap.
Menurut Kuroda, pelemahan yen belakangan lebih dipicu kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan fiskal di bawah agenda ekspansi besar pemerintahan Takaichi—fenomena yang disebut pelaku pasar sebagai “Takaichi trade”, yakni aksi jual yen karena kekhawatiran defisit dan pembiayaan jangka panjang.
Dalam wawancara tersebut, Kuroda juga menyinggung potensi risiko neraca BOJ, dinamika pendapatan riil masyarakat, serta pengalaman praktisnya terkait intervensi nilai tukar.
Pernyataan Kuroda menambah bobot perdebatan publik pascapemilu, saat pemerintah Jepang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan, stabilitas harga, dan kredibilitas fiskal di tengah tekanan pasar global.
Diskusi perekonomian di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com
