Manusia Bukan Angka: Ketika Kebijakan Publik Gagal Menjaga Anak Bangsa

Oleh: Maria Dolorosa Bria
PNS pada BAPELITBANGDA Rote Ndao dan Pengurus KOALA (Komunitas Alumni Australia) NTT

POS-KUPANG.COM - Seorang anak yang memilih mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli alat tulis seharga sepuluh ribu rupiah merupakan cermin retak dari paradigma pembangunan dan kebijakan publik kita yang telah kehilangan roh kemanusiaannya.

Selama ini, kita terlalu nyaman bersembunyi di balik angka-angka: pertumbuhan ekonomi sekian persen, Indeks Pembangunan Manusia yang naik sekian poin, pendapatan per kapita yang meningkat.

Data BPS September 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan NTT mencapai 19,41 persen, masuk dalam kelompok tertinggi di Indonesia.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT tahun 2024 berada di angka 66,33—terendah secara nasional, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 74,39. 

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP di NTT hanya sekitar 73 persen, sementara Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun bahkan lebih rendah lagi, sekitar 65 persen. Ini berarti dari setiap 100 anak usia SMA di NTT, 35 anak tidak bersekolah.

Angka yang mungkin terlihat kecil di atas kertas, tetapi merepresentasikan puluhan ribu anak yang kehilangan masa depannya. Namun, apa makna semua angka dan program itu ketika seorang anak merasa hidupnya tidak bernilai karena sepuluh ribu rupiah?

Kebijakan Pusat dan Konteks Lokal yang Terabaikan

Perencana dan pelaksana pembangunan di daerah seharusnya memahami satu hal mendasar: aturan dan kebijakan dari pusat tidak bisa diikuti mentah-mentah tanpa melihat konteks lokal. Hal ini memerlukan kerja cerdas, bukan sekadar copy-paste kebijakan.

Jika hanya mengikuti instruksi dari pusat tanpa interpretasi kontekstual, maka robot atau artificial intelligence pun bisa menjalankan tugas itu. Untuk apa negara membayar birokrat jika mereka hanya berfungsi sebagai mesin fotokopi kebijakan?

Hal ini menjadikan kebijakan publik dijalankan dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan tanpa kontekstualisasi. Birokrasi bekerja seperti robot, beroperasi dengan logika checklist yang kaku dan tanpa empati.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) misalnya, mensyaratkan KTP orang tua—sebuah persyaratan yang memang masuk akal. Tetapi kita lihat konteksnya, dan ‘KTP’ bisa menjadi penghalang besar di pedalaman NTT atau pulau – pulai kecil di mana akses ke kantor kecamatan bisa memakan waktu seharian perjalanan dan biaya transportasi yang tidak terjangkau. Jika tidak ada KTP, maka formulir tidak diproses—titik. Ini system kita saat ini. 

Jarang sekali ada petugas/pegawai yang bertanya: mengapa keluarga ini tidak punya KTP? Di NTT, banyak keluarga tinggal di desa-desa terpencil yang terpisah puluhan kilometer dari kecamatan, tanpa transportasi publik.

Apakah adil menolak bantuan pendidikan anak karena orang tuanya tidak sanggup membayar ongkos ojek atau perahu 200 ribu rupiah pulang-pergi ke kecamatan atau Kantor Dukcapil? Ini adalah contoh nyata kegagalan dalam mengontekstualisasikan kebijakan pusat dengan realitas lokal.

Jika para birokrat hanya mengikuti petunjuk teknis dari pusat tanpa inovasi, maka keberadaan mereka tidak lebih berharga dari sistem otomatis.

Pembangunan yang Kehilangan Esensi Kemanusiaan

Pembangunan sejatinya adalah "perluasan kebebasan sejati yang dinikmati manusia." (Amartya Sen). Pembangunan bukan tentang seberapa jauh jalan yang diaspal atau seberapa lengkap dokumen administrasi yang dikumpulkan, melainkan tentang seberapa luas ruang kebebasan yang diciptakan bagi setiap warga negara untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap berharga.

Ketika seorang anak di Ngada merasa tidak memiliki kebebasan bahkan untuk sekadar memiliki alat tulisa, ketika kebijakan lebih mementingkan KTP daripada masa depan anak, maka pembangunan telah gagal dalam esensi yang paling mendasar.

Di NTT, kontradiksi ini semakin nyata. Provinsi yang dikenal dengan keindahan alamnya ini kerap menjadi laboratorium berbagai program pembangunan dari pusat.

Namun, berapa banyak program yang benar-benar dikontekstualisasikan dengan kondisi geografis NTT yang terdiri dari ratusan pulau dan daerah terpencil?

Berapa banyak kebijakan yang mempertimbangkan bahwa musim kemarau di NTT bisa berlangsung 8-9 bulan, mempengaruhi produktivitas pertanian dan pendapatan keluarga?

Berapa banyak kebijakan yang didasarkan pada kondisi geografis yang mempertimbangkan keterpencilan atau jarak daripada batas administrasi seperti desa?

Berapa banyak yang memahami bahwa struktur sosial masyarakat NTT yang masih kuat sistem kekerabatannya memerlukan pendekatan yang berbeda? Berapa banyak yang paham bahwa pengertian ‘orang tua’ di NTT bisa berarti bukan ayah atau ibu kandung? 

Data menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk NTT hanya 7,45 tahun pada 2024—setara dengan belum lulus SMP. Banyak sekolah kekurangan fasilitas dasar, guru, bahkan buku dan alat tulis.

Ironisnya, anggaran pendidikan ada, program bantuan ada, tetapi anak-anak tetap terpinggirkan karena sistem gagal mengontekstualisasikan kebijakan dengan realitas lapangan.

Birokrasi terlalu sibuk memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan pusat, sampai lupa bahwa indikator itu sendiri mungkin tidak relevan dengan kondisi NTT.

Krisis Kreativitas dalam Perencanaan Pembangunan

“Tidak ada yang namanya proses pendidikan yang netral. Pendidikan berfungsi sebagai instrumen yang digunakan untuk memfasilitasi integrasi generasi muda atau menjadi 'praktek kebebasan'." (Paulo Freire).

Ketika sistem membiarkan seorang anak bunuh diri karena alat tulis, ketika birokrasi bekerja seperti mesin yang hanya mencentang checklist tanpa melihat manusia di baliknya dan tanpa kontekstualisasi lokal, kebijakan publik telah berubah menjadi instrumen eksklusi, bukan pemberdayaan.

Masalahnya bukan hanya soal kemiskinan material atau keterbatasan anggaran. Lebih dalam dari itu, ada krisis kreativitas dan keberanian dalam kontektualisasi pembangunan.

Terlalu banyak yang takut menyimpang dari petunjuk teknis pusat, terlalu nyaman dengan zona aman "sudah sesuai juknis", terlalu malas untuk berpikir bagaimana mengadaptasi kebijakan dengan konteks lokal.

Padahal, desentralisasi dan otonomi daerah diberikan justru untuk memberikan ruang bagi daerah melakukan inovasi dan kontekstualisasi.

Robert F. Kennedy pernah mengkritik obsesi terhadap Produk Domestik Bruto dengan pernyataan yang tajam: "GNP mengukur segalanya kecuali hal-hal yang membuat hidup berharga."

Pernyataan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Terlalu banyak yang sibuk mengukur pencapaian indikator yang ditetapkan pusat, menghitung berapa banyak formulir yang terisi lengkap sesuai format baku, tetapi gagal mengukur—atau bahkan melihat—rasa putus asa, ketakutan, dan keputusasaan yang dialami anak-anak.

Para birokrat harus berani bertanya: apakah indikator keberhasilan yang dikejar benar-benar mencerminkan perbaikan kehidupan masyarakat NTT? Atau hanya mengejar angka agar terlihat bagus dalam laporan ke pusat? Apakah ada keberanian mengusulkan modifikasi program yang lebih sesuai dengan konteks NTT, atau hanya menjadi perpanjangan tangan pusat yang pasif?

Dari Kebijakan Robot Menuju Kebijakan Humanis

Kebijakan publik yang humanis dan kontekstual bukan berarti mengabaikan prosedur atau administrasi. Kebijakan yang cerdas memahami bahwa prosedur ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya, dan prosedur harus fleksibel sesuai konteks.

Jika ada keluarga yang tidak punya KTP karena hambatan geografis dan ekonomi atau hambatan lainnya, tugas pegawai yang cerdas adalah merancang sistem jemput bola, bukan menolak mereka; atau minimal membuat laporan bahwa ada sekian KK yang tidak bisa diproses beserta kendala/ hambatan, untuk kemudian dicarikan solusi.  

Di sinilah perbedaan antara birokrat yang bekerja seperti robot dengan birokrat yang bekerja dengan kepala dan hati. Robot bisa mengikuti instruksi, AI bisa mengolah data dan menghasilkan dokumen pembangunan yang rapi.

Tetapi hanya manusia yang bisa membaca konteks, memahami keunikan lokal, berempati dengan penderitaan warganya, dan menciptakan solusi inovatif yang melampaui batasan petunjuk teknis dari pusat.

Paradigma harus berubah dari pembangunan yang berpusat pada checklist dan kepatuhan pada juknis, menjadi pembangunan yang berpusat pada solusi dan konteks lokal.

Petugas lapangan harus diberi kewenangan dan didorong untuk tidak hanya mencentang persyaratan, tetapi menggali akar masalah dan mencari jalan keluar yang kreatif. 

Titik Balik yang Dinanti

Tragedi di Ngada harus menjadi cermin. Tidak boleh lagi ada kepuasan diri dengan laporan-laporan pembangunan yang penuh angka tetapi kosong dari empati dan kontekstualisasi, dengan sistem yang sempurna di atas kertas tetapi gagal di lapangan.

Dibutuhkan pembangunan yang menempatkan nilai kehidupan manusia di atas segalanya - pembangunan yang memastikan tidak ada lagi anak yang merasa hidupnya tidak bernilai karena sepuluh ribu rupiah atau karena sistem terlalu kaku untuk beradaptasi dengan realitas mereka.

"Suatu bangsa dapat dinilai dari cara ia memperlakukan anggotanya yang paling lemah." (Mahatma Gandhi). Dalam kasus ini, anak-anak adalah anggota masyarakat yang paling rentan.

Cara kebijakan dirancang untuk mereka - bukan angka-angka dalam dokumen perencanaan atau kepatuhan buta pada juknis pusat - adalah ukuran sejati dari kompetensi dan kemanusiaan perencanaan pembangunan. Dan dalam ukuran ini, masih ada pekerjaan rumah yang sangat, sangat besar.

Saatnya birokrasi dirancang untuk lebih manusiawi, dan berempati, bukan sebagai robot yang hanya bisa mengikuti perintah. Karena jika pembangunan hanya soal mengikuti instruksi tanpa kontekstualisasi, tanpa empati, tanpa kreativitas, maka kita telah mereduksi nilai kemanusiaan menjadi sekadar angka dalam spreadsheet. (*)