TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Suara warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Mojoroto mewarnai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Gedung Serbaguna Kelurahan Bandar Lor, Kota Kediri, Senin (9/2/2026)

Musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Dalam suasana yang hangat, ia menyapa perwakilan warga, tokoh masyarakat, hingga pelaku UMKM yang hadir. 

Bagi sebagian warga, forum ini menjadi kesempatan langka untuk menyampaikan persoalan sehari-hari yang mereka hadapi di kampungnya.

Vinanda menegaskan, Musrenbang merupakan tahap penting dalam merancang arah pembangunan Kecamatan Mojoroto tahun 2027. Ia ingin setiap usulan yang muncul benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. 

"Melalui Musrenbang ini, kita bersama-sama bisa mengidentifikasi permasalahan di wilayah, menggali potensi yang dimiliki, serta menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga," katanya.

Ia juga mengajak warga memanfaatkan forum tersebut untuk berbicara terbuka. Mulai dari kondisi sekolah, akses layanan kesehatan, hingga kebutuhan fasilitas umum yang masih kurang. 

"Warga bisa menyampaikan apa saja yang perlu diperbaiki, baik sarana pendidikan maupun layanan kesehatan, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia benar-benar dirasakan," terangnya.

Baca juga: Dapat Kesempatan Dua Kali, Progres Pasar Ngadiluwih Kediri Dikebut Target Rampung Maret 2026

Sejumlah perwakilan warga tampak antusias menyampaikan aspirasi.

Ada yang berharap perbaikan jalan lingkungan agar anak-anak bisa berangkat sekolah dengan aman, ada pula yang mengusulkan tambahan penerangan jalan dan perbaikan drainase. 

Vinanda menilai masukan seperti itu sangat penting sebagai dasar penyusunan program. 

"Silakan sampaikan kondisi wilayah, mulai dari jalan rusak, drainase, penerangan, hingga jembatan. Semua akan menjadi bahan pertimbangan kami," ungkapnya.

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi warga juga menjadi sorotan.

Wali kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM, terutama bagi warga berpenghasilan rendah. 

"Kita ingin mengangkat warga yang belum mampu menjadi lebih berdaya. UMKM warga usia produktif harus kita dampingi dan latih agar produknya berkualitas dan dikenal luas," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya layanan publik yang ramah dan mudah diakses.

Menurutnya, kantor kelurahan dan kecamatan harus memiliki fasilitas yang memadai agar warga merasa nyaman saat mengurus berbagai keperluan administrasi. 

"Pelayanan publik harus optimal. Sarana dan prasarana di kelurahan dan kecamatan harus lengkap dan layak," ucap Vinanda.

Dalam forum tersebut, Vinanda mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menyusun prioritas pembangunan secara cermat. 

Ia berharap setiap usulan yang masuk dapat diseleksi secara bijak agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. 

"Karena anggaran terbatas, kita harus menentukan skala prioritas secara tepat agar program pembangunan 2027 bisa terealisasi efektif," ujarnya.

(Luthfi Husnika/TribunMataraman.com)

Editor : Sri Wahyunik