TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Anggota Komisi II DPRD Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara, lakukan uji petik turun langsung ke sekolah penerima program makan bergizi gratis ( MBG ), pada Selasa (10/2/2026).

Ada dua sekolah yang didatangi anggota DPRD Tarakan.

Sekolah pertama yakni direncanakan di SMPN 1.

Selanjutnya SDN yang berada di Sebengkok. 

Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sehari sebelumnya, pada Senin (9/2/2026) sore kemarin.

Selain sejumlah anggora Komisi II DPRD Tarakan, hadir juga Disdik Tarakan, dan perwakilan SPPG.

Baca juga: Hasil RDP, PKL Dilarang Berjualan di Depan Tugu Bandara 99, DPRD Tarakan Usulkan Dua Opsi

Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, mengatakan hari ini pihaknya melakukan uji petik di beberapa sekolah, untuk melihat secara langsung pelaksanaan MBG di lapangan.

“Hari ini kita uji petik SMPN 1 dan SDN Sebengkok,” kata Simon.

Ia menjelaskan, uji petik ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari distribusi hingga kualitas makanan yang diterima siswa.

“Uji petik mau lihat pelaksanaan di lapangan, seperti apa dan makanan kondisinya seperti apa, dan standarnya seperti apa dari BGN,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Tarakan juga ingin memastikan kesesuaian antara laporan di atas kertas dengan kondisi riil di lapangan.

“Nah itu kita mau tahu, kita mau periksa di lapangan apakah sesuai.

Ia ingin melihat sampai di mana distribusinya seperti apa.

Apa saja dimakan.

Sumber makanan dari mana dan kualitas makanan,” jelas Simon.

Simon juga menyinggung adanya informasi yang sempat beredar terkait pemberian biskuit gabin kepada siswa di salah satu sekolah.

Informasi tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Tarakan dalam melakukan uji petik.

“Karena awalnya ada juga informasi dikasih biskuit gabin.

Setelah dikonfirmasi ada persiapan menu sesuai aturan, dan karena ada informasi basi jadi diganti hari itu juga,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, dalam beberapa bulan terakhir sebenarnya sudah tidak ada keluhan terkait program MBG. 

“Beberapa bulan terakhir tidak ada keluhan lagi,” jelasnya.

Baca juga: Breaking News- Ditertibkan Satpol PP, 15 Pedagang Kaki Lima di Depan Tugu 99 Ngadu ke DPRD Tarakan

Dalam RDP yang digelar sehari sebelumnya, Simon secara terbuka mengakui bahwa DPRD Tarakan merasa kurang optimal dalam melakukan pengawasan, terhadap pelaksanaan program MBG.

Ia secara langsung dalam pertemuan mengakui DPRD Tarakan merasa lepas dari pengawasan selama ini.

Sehingga pertemuan kemarin ingin dilakukan penggalian data penyebab, mengapa masih ada wilayah belum terakomodir.

Menurut Simon, salah satu penyebab belum meratanya pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah, adalah kesiapan dapur penyedia makanan. 

"Ini berdasarkam informasi dihimpun dari SPPG," pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah