TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dari total 660 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), masih terdapat 55 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang, Nurya Hartika mengatakan, bahwa dari 660 SPPG yang tersebar di Sumsel, sebanyak 180 SPPG berada di Kota Palembang.
“Dari total 660 SPPG tersebut, masih ada 55 SPPG yang belum memiliki SLHS dan saat ini masih dalam proses pemenuhan,” kata Nurya Hartika saat ditemui di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, proses pemenuhan SLHS terus berjalan. KPPG Palembang telah mengeluarkan surat edaran pada 27 Januari 2026 yang memberikan tenggat waktu satu bulan kepada seluruh SPPG untuk melengkapi SLHS.
“Apabila SPPG tidak memiliki atau belum melengkapi SLHS hingga batas waktu yang ditentukan, maka operasionalnya akan dihentikan,” tegasnya.
Saat ini, sekitar 55 SPPG di Sumsel masih belum memiliki SLHS dan terancam dihentikan sementara operasionalnya jika tidak segera melengkapi ketentuan tersebut.
Sementara itu jelang bulan Ramadan, Nurya juga menyampaikan bahwa pola penyaluran MBG akan disesuaikan dengan kondisi puasa. Menu yang diberikan akan berupa makanan kering dengan daya tahan satu hingga tiga hari.
“Menu kering seperti abon, roti, susu, dan bahan makanan lain yang nilai gizinya tetap terjaga,” jelasnya.
Meski demikian, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG selama Ramadan masih akan diperbarui, mengingat Ramadan tahun ini merupakan yang pertama dalam pelaksanaan program MBG.
Untuk pola distribusi, KPPG Palembang akan menyesuaikan dengan jadwal sekolah dan posyandu. Kepala SPPG di masing-masing wilayah akan berkoordinasi langsung dengan pihak sekolah dan posyandu agar penyaluran MBG tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Baca juga: Pemkab Empat Lawang Gelar Rakor Pengolahan Limbah MBG, Upaya Jaga Kebersihan& Kelestarian Lingkungan
Baca juga: 55 Dapur MBG di Sumsel Belum Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Operasional Terancam Disetop
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengolaborasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna menjamin ketersediaan bahan pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Ruzuan Efendi mengatakan, Pemprov Sumsel melakukan business matching rantai pasok antara GSMP dan BGN untuk memenuhi kebutuhan pangan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kolaborasi ini dirancang untuk memutus rantai pasok panjang sekaligus menekan gejolak harga pangan di pasar tradisional," kata Ruzuan saat di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (9/2/2026).
Skema tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjawab persoalan kelangkaan sejumlah komoditas pangan yang kerap terjadi di pasar tradisional dan memicu kenaikan harga.
"Kolaborasi ini berbasis pemberdayaan perempuan, pondok pesantren, serta petani lokal yang berperan sebagai pusat produksi GSMP," katanya.
Menurutnya, komoditas hasil produksi GSMP nantinya dihimpun melalui koperasi, komunitas, koperasi desa, maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), untuk kemudian disalurkan langsung ke SPPG.
"Suplainya tidak melalui pasar lagi, tapi bisa melalui koperasi, BUMDes, dan lain-lain. Pertama mata rantai terputus. Kedua tentunya mereka mendapatkan kualitas yang bagus, yang kita monitoring, dan kita awasi,” kata Ruzuan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan kolaborasi GSMP dan BGN ini resmi berjalan pada akhir Februari 2026.
Sementara itu, Kepala KPPG Palembang, Nurya Hartika, mengatakan kebutuhan bahan pangan pokok untuk program MBG selama ini kerap menghadapi persoalan kelangkaan stok di pasar.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah dapat memetakan komoditas pangan yang mengalami defisit maupun surplus. Ada beberapa bahan pangan pokok yang memang diperlukan, yang dibutuhkan itu terkadang terjadi kelangkaan stok pangan yang ada di pasar.
"Nah dari kegiatan ini bisa kita petakan nantinya apa saja bahan pangan yang defisit dan surplus, yang kemudian dialokasikan ke SPPG dengan mengutamakan bahan pangan lokal,” katanya.
Sementara itu berdasarkan data BGN, jumlah SPPG di Sumatera Selatan saat ini mencapai 660 unit dengan total penerima manfaat sekitar 2,4 juta orang. Setiap bulan, kebutuhan bahan pangan untuk Program MBG diproyeksikan cukup besar, di antaranya beras sebanyak 4.126 ton, telur 17 juta butir, ayam potong 5.259 ton, daging sapi 189 ton, serta ikan mencapai 934 ton.
Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com
