Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah meminta kebijakan barcode pembelian BBM dihapus sementara selama masa transisi pemulihan bencana di Aceh. 

Kebijakan tersebut dinilai menghambat operasional alat berat dan memperlambat proses rehabilitasi infrastruktur, terutama menjelang bulan suci Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.

Fadhlullah menyampaikan, permintaan penghapusan barcode BBM ini juga telah ia komunikasikan langsung kepada Direktur Utama PT Pertamina (persero) .

Menurutnya, kondisi darurat yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Aceh membutuhkan perlakuan khusus agar pemulihan berjalan lebih cepat.

“Kemarin saya juga telah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina agar peniadaan barcode selama menjelang bulan Ramadhan sampai hari raya Idul Fitri nanti,” kata Fadhlullah, dalam rapat bersama pimpinan MPR RI dan Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, penerapan barcode BBM saat ini menimbulkan kendala serius di lapangan.

Alat-alat berat yang bekerja untuk penanganan dampak bencana kesulitan mendapatkan BBM di SPBU, sehingga menghambat pekerjaan.

“Karena barcode ini, alat-alat berat kami masih bekerja, ketika membeli di SPBU susah pak. Begitu juga antrean sampai 3-4 kilometer di jalan,” ujarnya.

Fadhlullah menegaskan, Aceh masih berada dalam kondisi khusus.

Hingga kini, empat kabupaten masih berstatus tanggap darurat, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, serta wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah.

“Jadi harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi. Empat  kabupaten kami pak masih dalam tanggap darurat,” ungkapnya.

Baca juga: Status Darurat Bencana Berakhir, SPBU di Aceh Timur kembali Berlakukan Barcode

Menanggapi permintaan tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani  menyatakan, dukungannya dan memastikan aspirasi Pemerintah Aceh akan diperjuangkan di tingkat pusat.

Menurut Muzani, dirinya bersama Kasatgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, sudah berdiskusi dan sepakat agar penerapan barcode BBM itu ditiadakan untuk sementara waktu.

“Kita sudah berdiskusi dengan pak Kasatgas, pak Tito, Mendagri, ini akan sama kita perjuangkan agar di lost (dihilangkan) karena ini penting,” ungkapnya.

Muzani juga menilai, pembatasan BBM melalui sistem barcode sangat berdampak pada kerja alat berat yang beroperasi tanpa henti untuk pemulihan infrastruktur pascabencana.

“Alat-alat berat yang beroperasi  24 jam ini tidak terjatah oleh jumlah BBM yang terbatas akibat barcode, sehingga proses untuk pemulihan infrastruktur bisa lebih cepat lagi,” ungkapnya.(*)