TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya'diah, melontarkan kritik pedas terkait pola pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai masih ego sektoral. 

Politisi perempuan dari Fraksi Golkar ini menyoroti minimnya harmonisasi antara program pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota.

Syarifatul mengungkapkan, kegelisahannya terkait program-program yang seringkali tumpang tindih sehingga penggunaan anggaran tidak efisien. 

Ia menegaskan bahwa sinkronisasi sejak tahap perencanaan adalah harga mati jika ingin pembangunan tepat sasaran.

Baca juga: Anggota DPRD Kaltim Abdulloh Soroti Banjir di Balikpapan, Penanganan Butuh Dana hingga Rp1 Triliun

Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten kota.

"Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan," tegas Syarifatul Kamis (12/2/2026).

Sebagai wakil rakyat dari Dapil 6 (Berau, Kutai Timur, dan Bontang), Syarifatul mendesak agar rapat koordinasi (rakor) berkala antara Gubernur, Bappeda, dan DPRD Kalimantan Timur menjadi agenda wajib. 

Menurutnya, langkah ini sangat krusial untuk menghindari duplikasi anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Rakor berkala akan sangat membantu untuk memastikan bahwa program yang ada ini bisa sinkron dengan kebutuhan daerah.

Jadi pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” jelasnya.

Tak hanya soal koordinasi, Syarifatul juga menyoroti program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim seperti Gratis Pol dan Jos Pol. 

Ia mengingatkan agar program-program tersebut tidak hanya menjadi "macan kertas" tanpa dukungan nyata dari berbagai sektor, termasuk swasta.

Ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektor agar janji kesejahteraan yang diusung pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di wilayah pelosok.

"Perlu kolaborasi dari semua pihak agar pelaksanaan ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas," pungkasnya. (*)