WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ekonom Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menilai Indonesia perlu mengutamakan jalur Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, ketimbang menjadikan Board of Peace (BoP) sebagai poros utama diplomasi.

Farouk menyatakan OKI merupakan forum multilateral dunia Islam yang memiliki legitimasi internasional dan sejak awal menjadikan isu Palestina sebagai agenda utama. 

Menurut dia, Indonesia memiliki modal moral dan politik untuk memimpin konsolidasi negara-negara Islam melalui OKI.

“Saya menegaskan, jalur utama diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina seharusnya dilakukan melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), bukan melalui forum non-multilateral seperti Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,” kata Farouk.

Baca juga: Kemlu Pastikan Indonesia Tetap Bela Palestina, Meski Israel Gabung Board of Peace

Ia mendorong Indonesia menginisiasi diplomasi aktif dan ofensif melalui OKI dengan menggalang dukungan negara-negara kunci seperti Iran, Turki, Arab Saudi, Qatar, Malaysia, dan Mesir guna menekan Amerika Serikat dan Eropa agar menghentikan pendudukan Israel serta mendorong kemerdekaan Palestina.

Belum Legitimasi

Sebaliknya, Farouk menilai BoP yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum memiliki legitimasi dan mandat internasional yang jelas.

Ia menyebut forum tersebut tidak lahir dari mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak memiliki peta jalan kemerdekaan Palestina, serta bergantung pada figur penggagasnya.

“Dalam kondisi seperti ini, inisiatif geopolitik Trump, termasuk BoP, sulit dilepaskan dari kepentingan politik personal dan manuver pencitraan global, bukan dari desain arsitektur perdamaian yang sungguh-sungguh matang,” kata Farouk.

Baca juga: Palestina Sindir Amerika Serikat di Tengah Kunjungan Netanyahu ke Washington

Farouk juga mengkritik rencana iuran sekitar 1 miliar dollar AS untuk keanggotaan permanen BoP. 

Menurutnya, dana tersebut lebih tepat dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan di dalam negeri.

“Menjadi tidak masuk akal jika dana publik justru dihabiskan untuk forum internasional yang tidak memiliki legitimasi, tidak jelas hasilnya, dan tidak menjamin kemajuan bagi Palestina," tutur Farouk.

Meski demikian, ia menyarankan apabila Presiden Prabowo Subianto tetap bergabung dengan BoP, keanggotaan Indonesia harus bersifat sementara dan bersyarat. 

“Keanggotaan sementara penting sebagai bentuk risk mitigation, strategic hedging, dan perlindungan legitimasi politik luar negeri Indonesia,” katanya.

Indonesia, tambah dia, harus tetap bersikap vokal dan secara terbuka menuntut pengakuan eksplisit terhadap kemerdekaan Palestina.

Farouk menegaskan, OKI merupakan jalur diplomasi utama yang lebih bermartabat bagi Indonesia, sementara BoP hanya layak diposisikan sebagai opsi sekunder yang ditempuh secara hati-hati.

“Indonesia wajib secara terbuka menuntut pengakuan eksplisit terhadap kemerdekaan Palestina,” pungkas Farouk. (m31)