TRIBUNFLORES.COM, BAJAWA- Kasus pilu seorang siswa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang nekat mengakhiri hidup karena tak mampu membeli alat tulis, memicu gelombang kritik tajam terhadap kebijakan nasional.

Ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Masduki, menilai kritik keras yang dilontarkan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah bentuk kejujuran nurani yang lahir dari realitas pahit di daerah.

Menurut Prof. Masduki, tindakan mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kebebasan akademik yang seharusnya mendapat perlindungan penuh, terutama dari pihak kampus, saat menghadapi intimidasi atau teror.

Baca juga: Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Kematian Siswa SD di Ngada NTT yang Akhiri Hidupnya

Tragedi di Ngada NTT Ironi Besar di Sektor Pendidikan Indonesia

Prof. Masduki menegaskan bahwa tragedi di Ngada merupakan ironi besar bagi sektor pendidikan Indonesia. Di tengah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran jumbo, masih ada anak bangsa di pelosok NTT yang harus meregang nyawa hanya karena urusan buku dan pulpen.

"Substansi persoalannya ada pada biaya pendidikan yang mahal. Tidak semua orang, terutama keluarga miskin, bisa mengaksesnya. Apa yang terjadi di Ngada adalah contoh korban tidak langsung dari pengalihan dana pendidikan ke program MBG yang tidak rasional," tegas Guru Besar Media Science dan Journalism tersebut, Jumat (13/2/2026).

Ia menambahkan, kritikan Ketua BEM UGM yang menyebut kepemimpinan saat ini gagal menjamin hak dasar anak seharusnya dipandang sebagai masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan struktural.

Baca juga: Psikolog Polda NTT Dampingi Keluarga Bocah SD yang Tewas di Ngada

Kecam Teror Terhadap Mahasiswa

Teror tersebut muncul empat hari pasca BEM UGM menyuarakan protes atas kasus bunuh diri siswa di NTT tersebut.

Prof. Masduki menyayangkan adanya represi dan tuduhan "agen asing" yang dialamatkan kepada mahasiswa kritis. Bagi beliau, keberanian mahasiswa ini justru menjadi sentilan bagi para akademisi dan dosen yang cenderung diam.

"Ketika terjadi represi dan teror, ini menjadi test the water bagi kampus. Apakah kampus berani memberikan pembelaan? Ini bukan hal normal, maka harus dilawan. Perlawanan itu seharusnya muncul lebih awal dari lembaga pendidikan tempat mereka bernaung," lanjutnya.

Guru Besar dalam bidang Media Science dan Journalism ini mengatakan represi yang terjadi terhadap mahasiswa kritis sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Skala represinya kemungkinan juga akan semakin meningkat.

Ini bukan hal yang normal sehingga ia menilai harus dilawan. Tetapi perlawanan tersebut seharusnya muncul lebih awal dari kampusnya, yakni UGM. Lembaga pendidikan tinggi menurut dia seharusnya memberikan pembelaan kepada mahasiswanya.

"Karena yang disampaikan mahasiswa ini berangkat dari nurani mereka, sebagai warga negara. Kita juga merasakan hal yang sama," kata Prof Masduki. 

Urgensi Evaluasi Anggaran Pendidikan

Lebih lanjut, ia mengapresiasi keberanian mahasiswa yang berani menunjuk hidung tanggung jawab struktural seorang Presiden dalam menjamin kesejahteraan rakyat di daerah tertinggal seperti NTT.

"Perubahan kebijakan anggaran pendidikan yang dialihkan secara besar-besaran ke program makan bergizi itu tidak rasional jika dasarnya (akses sekolah) masih rapuh. Kasus anak di Ngada ini adalah tamparan keras bagi negara untuk mencari solusi substantif, bukan sekadar solusi permukaan," tutup Prof. Masduki.

Diketahui, ancaman yang diterima Tiyo Ardianto menggunakan nomor dengan kode luar negeri (Inggris) dan berisi narasi yang menyudutkan perjuangan mahasiswa dalam mengawal isu kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.

Kilas Balik Tragedi Anak di Ngada NTT, Akhiri Hidupnya Sendiri

Seorang bocah laki-laki, siswa SD berusia 10 tahun ditemukan meninggal dunia dengan cara tragis di dekat rumah neneknya.

Korban diketahui kesulitan mendapatkan perlengkapan sekolah dasar seperti buku, pulpen, hingga seragam yang layak untuk menunjang pendidikannya.

Sumber: Tribun Jogja/Ahmad Syarifudin