TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (BPS Sulsel) merilis data kepemilikan mobil di 24 kabupaten/kota di Sulsel per tahun 2025.

Dari data BPS, satu dari lima rumah tangga di Sulsel memiliki mobil.

Kabupaten Sidrap memiliki persentase kepemilikan mobil dalam satu rumah cukup tinggi, yaitu 27,38 persen.

Disusul Kabupaten Wajo 27,08 persen dan Kabupaten Luwu Timur 24,18 persen.

Ekonom Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Sutardjo Tui mengatakan, satu rumah memiliki empat-lima mobil harus dilihat dari berbagai sudut pandang.

Pertama, perlu dicari tahu apakah satu rumah mempunyai banyak kendaraan karena ada beberapa keluarga tinggal di situ, seperti anak maupun keponakan.

Jika itu yang terjadi, empat-lima mobil dalam satu rumah wajar-wajar saja.

Tentu berbeda, jika memang satu rumah cuma diisi satu keluarga dan mempunyai beberapa mobil.

Hal ini menandakan ada kelebihan pendapatan dimiliki sang punya rumah.

“Kalau satu rumah ada empat keluarga kan empat mobil normal saja ini, tapi kalau satu rumah berisi satu keluarga, empat mobilnya, itu adalah kelebihan pendapatan,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Senin (16/2/2026).

Kedua, sebut Sutardjo, fungsi mobil tersebut perlu dilihat.

Mobil yang ada digunakan untuk usaha, seperti rental, bisnis. Atau justru keperluan konsumtif.

Jikalau untuk bisnis, jadi ada kemajuan dari daerah tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak serta merta menjadi tolak ukur.

Untuk melihat kemajuan daerah, harus dilihat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini rationya.

Berdasarkan data BPS per September 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidrap 4,91, Wajo 5,86 dan Luwu Timur 5,79.

Masyarakat di garis kemiskinan, Sidrap mencapai 472.303, Wajo 450. 789 dan  Luwu Timur 469.563

Lalu pengangguran terbuka Sidrap 3,02, Wajo 2,31 dan Luwu Timur 4,58.

Gini ratio Sidrap 0,325, Wajo 0,356 dan Luwu Timur 0,371 .

Menurut Sutardjo, hal tersebut perlu dilihat semua, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengukur kemajuan daerah.

Khawatirnya terjadi ketimpangan. Ada satu rumah memiliki empat-lima mobil, di lain sisi ada warga tak punya mobil, bahkan tidak punya rumah.

Jika tak merata, artinya pemerintah perlu mempunyai bertindak.

“Nanti lagi masuk tingkat pengangguran, kemiskinan, pendapatan dan gini ratio, pertumbuhan ekonomi untuk melihat kemajuan daerah. Jangan sampai hanya orang tertentu maju, kalau begitu jadi kapitalis,” tutur dosen asal Gorontalo ini. (*)