TRIBUNMANADO.CO.ID - Sulawesi Utara meraih peringkat ketiga Championships Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025.
Sulawesi Utara meraih peringkat tiga kategori provinsi di Sulawesi. Sementara, kategori kota, Kota Tomohon dan Kota Manado meraih peringkat kedua dan ketiga se-Sulut.
Sementara, kategori kabupaten, Bolaang Mongondow Utara meraih peringkat ketiga se-Sulawesi Utara.
Pengumuman juara championship berlangsung dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025 yang berlangsung hybrid, akhir pekan lalu.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Joko Supratikto mengatakan, capaian tersebut mencerminkan konsistensi penguatan kelembagaan TP2DD dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sulawesi Utara.
"Selain itu, dalam pengumuman hasil Indeks ETPD Semester II-2025, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara berhasil meraih predikat tertinggi yaitu “Digital”," kata Joko, Senin (16/2/2026).
Secara rata-rata, Indeks ETPD Sulawesi Utara meningkat dari 92,8 persen pada Semester I-2025 menjadi 94,3 % pada Semester II-2025.
Kenaikan paling signifikan dicatatkan oleh Kabupaten Kepulauan Talaud, yang meningkat dari 90,2 % menjadi 98,0 % , sehingga peringkatnya meningkat dari posisi 51 menjadi peringkat lima kategori Kabupaten se-Sulawesi.
QRIS Sulawesi Utara Tumbuh Eksponensial
Akselerasi digitalisasi daerah juga tercermin dari perkembangan QRIS di Sulawesi Utara.
Posisi Desember 2025 tercatat: 529.688 pengguna QRIS dan 367.648 merchant QRIS.
Selain itu sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 57 juta transaksi QRIS, tumbuh 186,1 % (yoy), dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,40 triliun, tumbuh 143,2 % (yoy).
Jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring dengan perluasan ekosistem digital pada sektor UMKM, transportasi, dan layanan publik.
Dengan seluruh pemerintah daerah telah berpredikat “Digital” dan pertumbuhan transaksi non-tunai yang tinggi, Sulawesi Utara memiliki momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital pada tahun 2026.
Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh TP2DD se-Kalimantan di Balikpapan, serta secara daring oleh TP2DD se-Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara.
Rakorwil dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji dan turut dihadiri Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Kepala Tim Sekretariat Satgas P2DD, Puji Gunawan.
Selain itu, Direktur Eksekutif Departemen Regional BI, M. Firdauz Muttaqin, serta sejumlah Kepala Perwakilan BI provinsi, Sekretaris Daerah, Kepala Bapenda, dan perwakilan instansi anggota TP2DD lainnya.
Puji Gunawan menegaskan kembali arahan Presiden RI pada Rakornas P2DD 2025. Penyusunan kebijakan perlu berfokus pada pelayanan yang cepat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Serta mendorong kemandirian dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil,” kata Puji.
Program Kerja Satgas P2DD Tahun 2026 difokuskan pada empat pilar utama:
Kolaborasi dan Sinergi Mendorong Kemandirian Daerah, melalui penguatan local tax ratio, penyusunan dan implementasi Peta Jalan ETPD, serta peningkatan kualitas rencana aksi berbasis diagnostic tools.
Penyediaan Layanan Publik yang Lebih Cepat dan Berdampak, melalui perluasan QRIS-Tap pada sektor transportasi, implementasi fitur online payment KKI pada belanja daerah, serta percepatan realisasi APBD.
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Adil, termasuk penguatan peran BPD sebagai agregator transaksi pemerintah daerah serta integrasi sistem informasi keuangan daerah.
Peningkatan Efektivitas dan Monitoring, melalui penguatan kriteria evaluasi tahunan TP2DD dan implementasi Program Katalis P2DD. (ndo)
