TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA-Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs Rapidin Simbolon MM, menegaskan negara tidak boleh sekadar memberi klarifikasi normatif dalam polemik pelaporan terhadap komika atas materi “Mens Rea”.

Bagi Rapidin, persoalan ini telah bergeser dari sekadar perdebatan hukum menjadi ujian keberanian negara melindungi kebebasan berpendapat.

Ia menyoroti adanya dugaan intimidasi dan teror yang mengiringi polemik tersebut. Menurutnya, respons pejabat negara tidak cukup hanya menyatakan bahwa tindakan teror “bukan dari pemerintah”.

“Kalau ada teror, tugas negara adalah mengungkap siapa pelakunya, bukan sekadar menyampaikan itu bukan dari pemerintah. Itu tidak menyelesaikan persoalan,” ujar Rapidin yang juga Ketua DPD PDIP Sumut ini di Jakarta, Jumat (20/02/2026).

Laporan terhadap Pandji yang diajukan kelompok masyarakat dengan tuduhan pencemaran nama baik organisasi Islam telah memantik perdebatan luas tentang batas kebebasan berekspresi.

Namun Rapidin melihat yang lebih berbahaya adalah potensi pembiaran terhadap tekanan dan ancaman yang bisa membuat publik memilih diam.

Sebagai anggota Komisi XIII yang membidangi isu hukum dan HAM, ia mendesak Menteri HAM mengambil posisi tegas. Negara, kata dia, tidak boleh terlihat defensif, apalagi seolah lepas tangan.

“Negara harus melindungi kebebasan berpendapat. Itu hak konstitusional warga negara. Kalau ada intimidasi, selidiki dan ungkap. Jangan biarkan demokrasi berjalan di bawah bayang-bayang rasa takut,” katanya.

Rapidin mengingatkan, kriminalisasi ekspresi atau pembiaran terhadap teror akan menyempitkan ruang publik.

Komedi, satire, dan kritik sosial adalah bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi. Jika semua dibalas dengan laporan hukum atau tekanan, yang lahir bukan ketertiban, melainkan ketakutan kolektif.

“Demokrasi tidak boleh kalah oleh rasa tersinggung. Dan negara tidak boleh kalah oleh tekanan. Justru di situ negara diuji,” ujar Rapidin.(Jun-tribun-medan.com).