WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Nama Dwi Sasetyaningtyas mendadak viral di media sosial setelah video dirinya memperlihatkan paspor Inggris milik sang anak menuai kontroversi.

Alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka usai dihujat warganet.

Polemik ini berkembang luas dan memicu diskusi tentang nasionalisme, kewajiban penerima beasiswa negara, hingga fenomena brain drain.

Baca juga: Kuliah di Luar Negeri Makin Terbuka, Calon Penerima Beasiswa LPDP Bisa Manfaatkan Program Ini

Kronologi Video Viral

Video yang diunggah melalui akun pribadi Dwi memperlihatkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anaknya. Dalam rekaman tersebut, ia mengungkapkan kebahagiaannya dan menyebut ingin anak-anaknya memiliki “paspor kuat WNA”.

Pernyataan itu memicu kritik keras.

Sejumlah warganet menilai ucapannya terkesan merendahkan paspor Indonesia dan tidak mencerminkan semangat nasionalisme, terlebih ia merupakan penerima beasiswa LPDP yang dibiayai dari dana publik.

Video tersebut kemudian dihapus, namun potongannya sudah telanjur viral dan menjadi perbincangan luas di berbagai platform media sosial.

Klarifikasi dan Permintaan Maaf

Menanggapi kritik yang mengalir deras, Dwi menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial.

Ia mengakui pernyataannya menimbulkan kegaduhan dan kesalahpahaman.

“Saya meminta maaf atas pernyataan saya yang menimbulkan kegaduhan dan melukai perasaan banyak pihak. Tidak ada sedikit pun niat saya untuk merendahkan bangsa sendiri. Saya bangga menjadi WNI,” tulisnya.

Ia menegaskan bahwa video tersebut merupakan ekspresi pribadi sebagai orang tua, bukan bentuk sikap terhadap Indonesia.

Berikut pernyataan dan permintaan maaf lengkap dari Dwi:

"Sehubungan dengan unggahan saya sebelumnya yang memuat kalimat “cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan”, dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut lahir sepenuhnya dari rasa kecewa, lelah, dan frustrasi pribadi saya sebagai Warga Negara Indonesia terhadap berbagai kondisi yang saya rasakan.

Baca juga: Anies Ingin Cakupan Beasiswa LPDP Diperluas ke Sektor Kebudayaan

Namun, saya menyadari bahwa kekecewaan tersebut tidak seharusnya disampaikan dengan cara yang berpotensi melukai perasaan banyak orang, terlebih berkaitan dengan identitas kebangsaan yang kita junjung bersama.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia.

Untuk itu, saya mengakui kesalahan saya dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik. Apa pun latar belakang emosi yang melatarinya, dampak dari pernyataan tersebut tetap menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Melalui pernyataan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersakiti serta atas kegaduhan yang terjadi.

Saya sangat menghargai setiap kritik dan masukan yang telah disampaikan secara baik dan konstruktif, sebagai pembelajaran untuk terus memperbaiki diri, termasuk belajar berkomunikasi dengan lebih bijaksana, lebih jernih, dan lebih berempati dalam menyampaikan pandangan di ruang publik.

Saya mencintai Indonesia, dengan segala harapan dan tantangannya, dan semoga saya tetap bisa terus berkontribusi untuk Indonesia hari ini dan di masa depan.

Semoga di bulan suci Ramadan ini, kita bisa saling menata hati, memperbaiki diri, dan fokus menjalankan ibadah sepenuh hati".

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak LPDP terkait polemik tersebut.

Profil dan Latar Belakang

Dwi Sasetyaningtyas merupakan alumni penerima beasiswa LPDP. Ia menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan studi magister di Delft University of Technology.

Ia dikenal aktif di bidang lingkungan dan pengelolaan sampah serta kerap membagikan konten edukatif di media sosial.

Kontroversi ini turut memunculkan kembali perdebatan soal kewajiban alumni LPDP untuk kembali dan mengabdi di Indonesia, yang dikenal dengan skema 2n+1 (dua kali masa studi ditambah satu tahun). Di sisi lain, sebagian pihak menilai kewarganegaraan anak dan pilihan keluarga tetap merupakan ranah personal.

Polemik ini menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap penerima beasiswa negara—bukan hanya soal prestasi akademik, tetapi juga simbol komitmen kebangsaan.