Laporan Reporter POS-KUPANG, Albert Aquinaldo

POS-KUPANG.COM, ENDE – Akses transportasi di wilayah Kecamatan Lepembusu Kelisoke (Lepkes) yang lumpuh total memantik gelombang protes dari masyarakat. 

Jalur strategis kabupaten yang menghubungkan Desa Taniwoda, Desa Detuara, dan Desa Rutujeje dilaporkan terputus akibat material longsor yang menimbun badan jalan selama beberapa bulan terakhir.

Hingga kini, belum terlihat adanya penanganan konkret dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat lumpuh. 

Distribusi hasil pertanian terhambat, mobilitas warga terganggu, bahkan akses terhadap layanan dasar ikut terdampak.

Baca juga: Demi Listrik Masuk Desa, Warga Desa Wolokota Ende Siap Pikul Tiang Listrik 300 Kilogram

Menanggapi isolasi wilayah yang berkepanjangan itu, tokoh muda Lepkes, Niko Sanggu, angkat bicara mewakili keresahan warga yang selama ini terpendam. 

Ia mengaku telah melakukan komunikasi langsung melalui telepon dengan Bupati Ende, Yoseph Benediktus Badeoda, beberapa bulan lalu.

Dalam percakapan tersebut, Bupati Yosef menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan serta berjanji akan segera menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende (PUPR) untuk melakukan penanganan cepat di lokasi longsor.

Namun menurut Niko, hingga saat ini belum ada satu pun langkah nyata di lapangan.

“Bupati bilang terima kasih dan akan mendorong Dinas PU secepatnya. Tapi faktanya, sampai hari ini tidak ada satu pun langkah konkret di lapangan. Jangan menjanjikan harapan manis jika eksekusinya nol. Bagi kami, janji ‘segera’ dari Pemerintah Kabupaten Ende saat ini tidak lebih dari sebuah lelucon di tengah penderitaan rakyat,” tegas Niko, Sabtu (21/2/2026).

Baca juga: Tiga Tersangka Kasus Galian C di Ende Belum Ditahan, Kapolres Ende Beri Penjelasan

Lebih jauh, Niko juga melontarkan kritik ideologis yang cukup tajam. 

Ia mempertanyakan relevansi Ende sebagai “rahim Pancasila” apabila prinsip keadilan sosial belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat di wilayah terpencil seperti Lepkes.

“Secara historis, Ende adalah rahim Pancasila, tempat lahirnya gagasan kemanusiaan dan keadilan sosial. Kontribusi Ende bagi republik ini luar biasa besar. Namun pertanyaannya, mengapa warga di pelosok Lepkes masih merasa tertindas dan terabaikan? Di mana keadilan itu saat urat nadi kehidupan kami dibiarkan tertimbun tanah berbulan-bulan?” ujarnya.

Ia menambahkan, perhatian pemerintah daerah selama ini dinilai belum menyeluruh dan jauh dari kata maksimal, terutama bagi wilayah-wilayah terpencil yang sangat bergantung pada akses jalan strategis tersebut.

Sebagai bentuk desakan resmi, Niko menyampaikan tiga poin tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Ende:

Mendesak Pemkab Ende segera turun langsung ke lokasi longsor di Desa Taniwoda dengan membawa solusi teknis, bukan sekadar janji.

Baca juga: Pasar Mbongawani Ende Ditertibkan, Sabri Indradewa Minta Pemda Benahi Infrastruktur

Menghentikan narasi tanpa bukti, Bupati diminta membuktikan kepemimpinannya dengan hadir langsung di lokasi terdampak.

Menginstruksikan secara tegas kepada Dinas PUPR untuk segera mengerahkan alat berat guna membuka kembali akses jalan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

“Masyarakat tidak butuh kata-kata mutiara atau janji diplomatis. Kami butuh jalan terbuka. Ini kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah,” tutup Niko.