TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI) yang juga Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan harapannya agar prinsip ekoteologi dapat menjadi landasan kebijakan negara untuk mencegah terulangnya bencana alam.
Menurut Raja Juli, ekoteologi bukan sekadar wacana, melainkan pijakan moral dan filosofis yang bisa memotivasi masyarakat sekaligus pemerintah untuk menjaga alam.
“Saya berharap prinsip ekoteologi memberi pijakan solid agar kita menjaga lingkungan hidup dan hutan,” ujarnya dalam acara Kajian Ramadhan 1447 di Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, kemarin, sebagaimana keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/2/2026).
Raja Juli menyampaikan bahwa bencana di Sumatra harus menjadi peringatan serius. Ia menilai kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan pencemaran tidak bisa lagi ditoleransi.
“Bencana ini momentum agar prinsip ekoteologi dikaitkan dalam kebijakan kehutanan,” katanya.
Sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli menguraikan bahwa penerapan ekoteologi dapat menjadi dasar kebijakan negara.
Prinsip ini, menurutnya, bukan hanya motivasi, tetapi kewajiban untuk mencegah kerusakan alam. Ia mencontohkan larangan menebang pohon berbuah sebagai teladan menjaga ekosistem.
“Hari ini dengan kemajuan teknologi, pohon berbuah bisa kita maknai sebagai pohon penghasil oksigen. Prinsip ekoteologi harus jadi landasan kebijakan agar hutan tetap lestari,” jelasnya.
Raja Juli berharap penerapan ekoteologi dalam kebijakan kehutanan menjadi langkah mendesak agar bencana tidak terus berulang.
“Kita wajib menjaga alam dan hutan secara baik. Prinsip ekoteologi memberi motivasi sekaligus kewajiban untuk itu,” pungkasnya.
Sebagai latar, bencana yang disoroti Raja Juli memang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan ekonomi.
Baca juga: Komisi VIII DPR Akan Panggil Pemerintah Bahas Klausul Halal di Perjanjian Dagang RI-AS
Banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November hingga awal Desember 2025. BNPB per 22 Februari 2026 mencatat 1.207 jiwa meninggal, 138 hilang, dan 32.553 mengungsi.
Selain itu, sebanyak 53 kabupaten/kota terdampak, dengan kerusakan meliputi 215 fasilitas kesehatan, 4.852 sekolah, 813 rumah ibadah, 860 jembatan, serta 2.165 ruas jalan.
Sejumlah pakar menilai kehancuran masif ini bukan hanya akibat curah hujan ekstrem, tetapi juga kombinasi deforestasi 1,4 juta hektar dalam delapan tahun terakhir dan kondisi geologi rentan.
Litbang Kompas memperkirakan kerugian Rp38,48 triliun, sementara riset Celios menilai dampak nasional mencapai Rp68,67 triliun atau setara penurunan PDB 0,29 persen, dengan kerugian daerah sekitar Rp2 triliun per provinsi. Pihak Komisi VII DPR RI bahkan menyebut total kerugian bisa mendekati Rp200 triliun bila dihitung jangka panjang.
