Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Panglima tertinggi West Papua Army, Demianus Magai Yogi membantah surat edaran yang beredar dan menyebutkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta uang pengamanan dari seluruh perusahaan di Papua Tengah. 

Ia mengatakan edaran yang menyebutkan permintaan uang pengamanan Rp700 juta bukan surat resmi dari West Papua Army. Logo pada surat permintaan uang kepada perusahaan juga tidak sah karena tidak resmi.

"Logo yang dicantumkan dalam surat tersebut bukan logo resmi West Papua Army. Logo resmi telah mengalami revisi kedua dan digunakan dalam struktur kepemimpinan saat ini. Logo pada surat yang beredar adalah logo lama dan tidak sesuai dengan identitas organisasi yang sah," kata Demianus dalam tulisannya yang diperoleh Tribun-Papua.com, Minggu, (22/2/2026) malam.

Baca juga: Beredar Surat TPNPB Minta Uang Ratusan Juta ke Perusahaan di Papua Tengah

Kelompok ini menyebut surat itu dibuat dan rekayasa dari oknum tertentu.

"Surat itu tidak pernah dikeluarkan melalui struktur komando resmi West Papua Army," katanya.

Lanjut Demianus menjelaskan bahwa terkait pembakaran pos perusahaan tambang emas yang terjadi di Kampung Musairo, Nabire, bukan bagian dari komando atau operasi West Papua Army.

Ia menyebut ada kelompok provokator tertentu yang sengaja menciptakan situasi untuk menggiring opini serta menjadikan alasan penyebaran surat tersebut, termasuk isu permintaan dana Rp700 juta kepada perusahaan.

Demianus Magai Yogi mengajak masyarakat lebih jeli sebab sejumlah oknum ikut memainkan peran dalam melahirkan keresahan di masyarakat. Dengan begitu, oknum-oknum tersebut bisa meraup untung.

"Pola penyebaran isu seperti ini sudah pernah terjadi sebelum tahun 2020, untuk itu tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun opini negatif serta mengalihkan isu dengan memanfaatkan situasi keamanan di Nabire," pungkasnya.

Baca juga: Satu Tahun Pimpin Waropen, FPPMIM Desak Bupati Tuntaskan Status Pejabat

Diketahui, sebelumnya telah beredar di media sosial, sebuah surat palsu yang ditandatangani panglima TPNPB Divisi II Paniai wissel Meren merangkap anggota dewan Revolusioner Papua Barat melanesia nation yang meminta uang ke setiap perusahaan yang beroperasi di Papua Tengah.

Surat bernomor surat 001/55Ex/Pang-Dev.II Pemka WPNG  2026/2027 dengan perihal tuntutan, dikeluarkan pada 4 Februari 2026, serta ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi TPNPB-OPM Papua Barat, Damianus RRM Yogi, dan Tuan Didimus Tigi.

Surat yang sudah diklarifikasi tidak benar tersebut, berisikan permintaan uang sebesar Rp700 juta serta ancaman bagi perusahaan yang tidak memberikan.

Berikut isi surat yang beredar "Dengan hormat, berhubungan dengan surat ini, kami dari pimpinan TPNPB/OPM Devisi II Makodam Pemka IV Paniai datang kehadapan bapak pimpinan perusahaan yang lagi beroperasi di wilayah Papua Tengah, guna membayar uang permisi atau pengamanan kepada kami, sebab kami TPNPB-OPM adalah melindungi dan mengayomi seluruh hasil bumi yang ada di wilayah Papua, terutama di Papua Tengah yang melawan seluruh pembentukan program RI di Tanah Papua Barat,"

Baca juga: Laga Terakhir Geisler Ap di Thailand Terancam Batal Karena Kurang Biaya

"Apabila bapak tidak mengerti maka dalam waktu dekat atau segera bapak harus angkat kaki dan membawa seluruh alat berat maupun alat ringan dari tempat, sebab wilayah tersebut merupakan tempat operasi TPNPB-OPM. Kami tunggu dalam waktu yang dekat, dan demi kenyamanan operasi, kami juga minta tanggapan balik,".

Sebagai informasi, TPNPB-OPM merupakan sayap militer bersenjata dari organisasi separatis gerakan Papua merdeka.

Dengan berbagai aksi-aksi kejahatan kepada warga sipil, dan lain sebagainya di Tanah Papua, maka pemerintah menetapkan TPNPB-OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris (KST).(*)