TRIBUNJAKARTA.COM - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyoroti insiden kecelakaan yang melibatkan dua armada Transjakarta di jalur layang Koridor 13 kawasan Cipulir, Jakarta Selatan Senin (23/2/2026) pagi.
Kecelakaan tersebut melibatkan bus operator BMP 263 dan MYS 17100 di koridor yang sepenuhnya steril dan terpisah dari kendaraan lain.
Sekretaris DTKJ, Adrianus Satrio Adi Nugroho, menilai insiden di jalur layang yang seharusnya aman dan terproteksi itu menjadi indikasi adanya persoalan serius dalam manajemen operasional Transjakarta.
“Secara logika transportasi, kecelakaan di jalur yang sudah steril dan terproteksi seperti Koridor 13 ini seharusnya tidak terjadi apabila sistem manajemen pergerakan bus berjalan secara optimal,” ujar Adrianus, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, jalur layang tersebut dibangun untuk menjamin keamanan dan kecepatan layanan.
"Namun, insiden “adu banteng” ini menjadi indikator kuat bahwa sistem pengawasan dan kendali operasional saat ini memerlukan tinjauan mendalam," ujar Adrianus.
Adrianus menekankan, rentetan kecelakaan yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi kerja pengemudi di lapangan.
“Faktor kelelahan pramudi harus menjadi poin evaluasi utama.
Kita tidak bisa hanya menitikberatkan pada kesalahan manusia di lapangan tanpa membedah akar permasalahannya di tingkat manajemen,” tegasnya.
Ia meminta adanya transparansi terkait pola pembagian shift kerja serta efektivitas pengawasan kondisi fisik pengemudi sebelum bertugas.
Menurutnya, keselamatan penumpang sangat bergantung pada kesiapan awak bus.
“Keamanan penumpang bergantung sepenuhnya pada kesiapan kru yang bertugas,” katanya.
Ia juga menyoroti penambahan layanan angkutan malam hari (amari) yang bisa memicu kelelahan bagi para pengemudi. Sebab, mereka masih berkendara di waktu malam sampai pagi hari.
"Sekarang layanan amari diperpanjang jadi dua shift. Yakni di pukul 16.00 sampai pukul 00.00 WIB dan untuk yang shift 00.00 sampai 09.00 WIB," kata Adrianus.
Berdasarkan pantauan DTKJ, sebelum insiden di Cipulir, telah terjadi sejumlah kejadian yang menjadi catatan evaluasi.
Di antaranya pada Januari 2026, kecelakaan tunggal di Jakarta Timur yang menabrak pembatas jalan, dengan faktor kelelahan pramudi menjadi sorotan dalam evaluasi internal.
Desember 2025, insiden tabrak belakang di koridor terintegrasi yang menunjukkan perlunya peningkatan kendali operator terhadap kedisiplinan dan kesiapan kru lapangan.
Melihat pola kejadian yang berulang, DTKJ mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah strategis.
“Kami meminta Pemprov DKI segera melakukan evaluasi total terhadap jajaran Direksi Transjakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” ujar Adrianus.
Selain itu, DTKJ juga mengusulkan pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta pakar transportasi untuk mengaudit standar operasional prosedur (SOP) keselamatan.
“Langkah ini krusial untuk memastikan standar keselamatan transportasi publik Jakarta tetap terjaga,” tutupnya.
“Akibatnya, bus melintas ke jalur sebelah pada saat bersamaan dengan melintasnya bus operator MYS 17100 dari arah berlawanan,” ucap Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Tabrakan pun tak terhindarkan hingga kedua armada mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan.
Akibat kecelakaan tersebut terdapat 18 penumpang yang mengalami luka ringan.
Para korban telah mendapatkan perawatan, termasuk di RS Sari Asih.
“Fokus utama kami adalah memastikan keselamatan pelanggan. Petugas telah melakukan evakuasi cepat ke halte terdekat, dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan,” kata Ayu.
