TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia telah menyiapkan rencana kontingensi komprehensif bagi warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini berada di Iran.
Skema evakuasi tersebut tetap disiagakan secara penuh dan akan segera dijalankan apabila situasi keamanan di lapangan berubah menjadi semakin mencekam atau berpotensi mengancam keselamatan jiwa para WNI.
Opsi skema jalur evakuasi darat pun turut dipersiapkan sebagai langkah antisipatif apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
Sementara itu, mekanisme evakuasi melalui jalur udara akan dilaksanakan setelah para WNI berhasil keluar dari wilayah yang dikategorikan rawan atau berisiko tinggi.
“Semua plan contingency tetap disiap siagakan termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan,” ucap Plt Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah saat dikonfirmasi, Senin (23/2/2026).
Meski telah menyiapkan berbagai skema evakuasi sebagai respons terhadap kemungkinan memburuknya keadaan, Kemlu melalui KBRI Tehran juga mengimbau agar WNI yang berada di Iran mempertimbangkan untuk meninggalkan negara tersebut secara mandiri apabila situasi keamanan di wilayah tempat tinggal masing-masing mulai menunjukkan tanda-tanda membahayakan.
“Status Siaga 1 untuk Iran yang ditetapkan sejak Juni 2025 lalu masih berlaku. KBRI Tehran juga telah beberapa kali sampaikan imbauan pada WNI di Iran untuk mempertimbangkan meninggalkan wilayah Iran secara mandiri sekiranya kondisi keamanan di wilayah mereka tidak kondusif,” katanya.
Kemlu turut mengimbau seluruh WNI untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, mengingat dinamika situasi dapat berkembang secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat.
Para WNI juga diminta untuk terus memantau informasi serta perkembangan terkini melalui sumber-sumber resmi dan kredibel, serta menghindari area-area yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan keamanan pribadi.
Selain itu, komunikasi aktif dengan KBRI Tehran sangat dianjurkan untuk terus dijalin.
Dengan memastikan data diri dan keberadaan tetap terlapor secara berkala, proses koordinasi maupun penyampaian langkah-langkah penting dan informasi strategis dari Pemerintah RI dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan efektif.
Situasi Iran
Diketahui hubungan Iran dan AS kian menegang sejak tahun 2025, utamanya terkait program nuklir Iran dan tuntutan AS agar Tehran menyetop pengayaan uranium serta pembatasan rudal.
Ketegangan meningkat akibat intervensi Israel di Iran pada paruh tahun 2025, yang meluas pada tindakan militer AS terhadap beberapa fasilitas nuklir Iran.
Belakangan, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengultimatum Iran untuk menyetujui kesepakatan baru soal program nuklir dalam 10-15 hari, atau menghadapi konsekuensi serangan militer terbatas.
Di sisi lain Iran menegaskan siap menghadapi semua skenario termasuk respons militer yang tegas jika diserang.
Pemerintah Iran bersikap tidak akan menyerang duluan, melainkan hanya membalas jika wilayahnya diserang.
Di tengah ketegangan ini, negosiasi nuklir antara kedua pihak dijadwalkan berlanjut di Jenewa, dengan Oman sebagai mediator diplomatik. Diplomasi berjalan di tengah tekanan militer AS yang signifikan.
Cermin dari tekanan itu terlihat pada keputusan AS menempatkan puluhan pesawat tempur dan dua kapal induk di Timur Tengah, yang mengirim sinyal tekanan lanjutan kepada Iran.
Atas situasi yang bisa berkembang menjadi perang, beberapa negara seperti India, Korea Selatan, Serbia, Swedia, Jerman dan AS mengeluarkan peringatan kepada warga negaranya untuk meninggalkan Iran jika eskalasi keamanan meningkat.
