BANGKAPOS.COM - Sebuah ungkapan keputusasaan dari seorang alumni beasiswa negara mendadak jadi bola liar di jagat maya.

Mahfud MD merespons fenomena ini sebagai alarm keras: Mengapa warga negara sendiri sampai merasa lelah mencintai tanah airnya?

Belakangan ini media sosial diguncang oleh narasi kontroversial seorang alumni beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas (DS).

Ungkapannya yang berbunyi, “Cukup saya saja yang WNI, anak saya jangan,” seketika memicu gelombang reaksi publik.

Tak terkecuali dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang memberikan respons mendalam sebuah perpaduan antara teguran keras dan pengingat bagi penguasa.

Mahfud MD tidak memungkiri adanya rasa pedih saat pertama kali mendengar pernyataan tersebut.

Baca juga: Kakak Kelas Bongkar Perilaku Asli Dwi Sasetyaningtyas yang Viral Pamer Anak WNA: Suka Maki Orang

Baginya, nasionalisme bukanlah sesuatu yang bisa ditawar, apalagi oleh mereka yang telah mengecap fasilitas negara.

“Pertama ketika saya mendengar itu, saya ikut marah tentu saja sebagai warga negara Indonesia.

Dia mencicipi nikmatnya Indonesia sesudah merdeka, bisa sekolah juga karena Indonesia, lalu melecehkan Indonesia di depan publik dengan begitu parah. Itu menyakitkan bagi kita,” tegas Mahfud lewat kanal YouTube resminya (24/2/2026).

Prinsip jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang selama ini ia gaungkan seolah terbentur pada realita keputusasaan seorang warga negara.

Namun, di balik amarahnya, Mahfud mengajak kita melihat lebih jauh ke dalam akar masalah.

Nasionalisme yang Luntur Akibat Pahitnya Realita

Mahfud menilai fenomena ini tidak lahir dari ruang hampa. Ada tumpukan kekecewaan yang membuat sebagian publik merasa suara mereka tak lagi bergema di telinga pemerintah.

“Saya marah kepada Mbak Dwi Tias. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita juga harus sadar diri. Kenapa dia melakukan itu? Karena perkembangan akhir-akhir ini membuat putus asa,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa kesetiaan kepada republik bisa luntur jika rakyat merasa tidak lagi diayomi.

Menurut Mahfud, pemerintah harus jeli membedakan antara serangan kepada negara dan kritik terhadap kebijakan.

“Yang dia keluhkan itu pemerintahnya. Jangan negaranya yang diserang. Negara itu ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayah. Ketidakpuasan kepada pemerintah jangan negara yang diserang,” tambahnya.

Mendukung Sanksi, Menolak Pembungkaman

Terkait langkah pemerintah untuk melakukan blacklist dan menuntut pengembalian dana beasiswa, Mahfud menyatakan persetujuannya. Baginya, ada etika dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para penerima mandat pendidikan negara.

Namun, ia memberi catatan tebal: Beasiswa bukan alat pembungkam.

Hak Bersuara: Pendidikan dari negara adalah kewajiban konstitusi, bukan instrumen untuk mematikan daya kritis.

Kritik adalah Nutrisi: Perubahan besar seringkali lahir dari mereka yang mengenyam pendidikan tinggi.

Refleksi Sistem: Mahfud menyoroti carut-marut perizinan usaha, sulitnya mencari kerja, hingga praktik pungutan liar yang membuat warga merasa terhimpit.
Pesan untuk Masa Depan

Menutup pandangannya, Mahfud MD mengingatkan agar kecintaan terhadap tanah air dirawat dari dua sisi. Tidak hanya rakyat yang diminta setia, tetapi negara juga harus hadir memberikan perlindungan sesuai amanat konstitusi.

Ia berharap perbaikan di Indonesia terjadi melalui jalur yang sehat dan demokratis. 

“Kita ingin perubahan normal, demokratis. Jangan sampai meledak di tengah jalan,” pungkasnya.

Bagaimana menurut Anda? Apakah sanksi blacklist sudah cukup, atau pemerintah memang perlu melakukan bersih-bersih sistem agar kecintaan warga terhadap negara tidak memudar?

(Wartakotalive/Tribunnews)