TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA–Kemendagri, Partai Golkar hingga artis ramai-ramai menyentil rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud.
Besaran uang tersebut dianggap berlebihan untuk dibelikan sebuah mobil di tengah efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.
Wacana itu juga disoroti oleh Wamendagri, Bima Arya. Bima Arya menekankan agar pengadaan mobil dinas tidak berlebihan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya, Kamis (26/2/2026).
Dia menjelaskan, semua belanja barang dan jasa kepala daerah harus mengikuti aturan yang berlaku, namun juga perlu memperhatikan asas kelayakan.
Menurut Bima Arya, selain kapasitas mesin dan CC, aspek efisiensi dan kelayakan pembelian juga harus dipertimbangkan.
Bima Arya menambahkan bahwa Rudy Mas’ud selama ini menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim. “Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” imbuh mantan Wali Kota Bogor itu.
Partai Golkar juga melakukan teguran terhadap kadernya tersebut. Golkar meminta sang kader merumuskan kebijakan pengadaan mobil dinas dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji, menekankan bahwa kebijakan pemerintah daerah harus diukur berdasarkan situasi rakyat, bukan kepentingan pribadi pejabat.
“Dari penjelasan Gubernur memang anggaran ini diketok tahun 2024, tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apa pun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” ujar Sarmuji, Jumat (27/2/2026).
DPP Golkar telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas’ud untuk meminta kebijakan lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi anggaran. Rudy mengaku masih menggunakan mobil pribadi untuk menunjang kegiatan operasionalnya sebagai gubernur.
“Gubernur juga menjelaskan hingga saat ini masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinas. Saya menyampaikan, itu lebih baik meskipun pada dasarnya gubernur berhak mendapatkan mobil dinas,” pungkas Sarmuji.
Sindiran juga datang dari penyanyi dan aktris Widi Mulia. Widi membagikan unggahan di media sosial saat menggunakan MRT Jakarta, menulis, “Orang keren mah nggak perlu bayar 8,5 M untuk transportasi,” pada Kamis (26/2/2026).
Unggahan tersebut, yang menampilkan Widi bersama sejumlah rekan seniman, dianggap sebagai kritik halus terhadap rencana pembelian mobil dinas mewah yang tengah viral. Ia juga menambahkan, “Senang sekali bisa seperjalanan pulang sama kalian tadi,” sambil menandai beberapa rekannya dikutip dari kompas.com
Rudy Mas’ud menegaskan kendaraan dinas senilai Rp 8,5 miliar akan digunakan untuk agenda nasional maupun internasional, sementara mobil pribadi masih dipakai untuk operasional di Kalimantan Timur.
Menurutnya, posisi Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat daerah ini kerap menerima pejabat, investor, dan tamu mancanegara sehingga memerlukan fasilitas representatif.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” jelas Rudy.
