TRIBUNNEWS.COM - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan progres terkini pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Hal itu diungkapkan Tito saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Tito mengatakan, kendati masih terdapat sejumlah kabupaten yang membutuhkan atensi penanganan lanjutan, kondisi di sebagian besar wilayah terdampak bencana kini telah berangsur normal. 

Dari 52 kabupaten terdampak, 38 di antaranya sudah normal dan 3 di antaranya berstatus mendekati normal.

Sementara, masih terdapat 11 daerah kabupaten di tiga provinsi terdampak bencana Sumatra yang memerlukan atensi khusus.

Baca juga: Kemendagri Dorong Implementasi ETPD Melalui Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi yang Terukur

"Sudah banyak kemajuan luar biasa selama 2 bulan setengah ini. Tapi ada juga yang perlu terus kita kejar untuk kita selesaikan," ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Jumat.

Tito menjelaskan 11 Kabupaten yang berstatus atensi khusus diantaranya, Padang Pariaman, Agam, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Pidie Jaya.

Semua daerah tersebut memerlukan percapatan pemulihan berbagai indikator, mulai dari pemulihan sektor layanan publik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, akses darat, ekonomi, sosial dan indikator dasar lainnya.

"Indikator dasar lainnya yang sangat penting yaitu, adalah (pasokan) BBM dan SPBU, air minum internet, gas elpiji, serta pembuangan air, sampah, dan normalisasi sungai," kata Tito.

Tito menegaskan akan mempercepat rehabilitasi 11 daerah berstatus atensi khusus, mulai dari pembersihan lumpur, pemulihan akses darat daerah terisolir, normalisasi sungai, dan pembersihan puing sisa banjir bandang serta longsor yang masih menumpuk di beberapa daerah.

Oleh karena itu, dia meminta lintas sektor tidak mengurangi intensitas kerja personil di lapangan, untuk memulihkan daerah yang berstatus atensi khusus.

Baca juga: 3 Advokat Ajukan Uji Materi UU Polri, Minta Kepolisian di Bawah Kemendagri

"Personel sudah mulai berkurang, ini yang harus kita waspadai supaya tidak terjadi slow down, tidak menjadi menurun kecepatan kita karena jumlah personil ada yang mulai ditarik," kata Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh institusi yang terlibat, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan lainnya, yang sudah bekerja keras memulihkan akses jalan nasional dan jalan provinsi dan kabupaten serta jembatan penghubung untuk mendukung pasokan logistik.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusian dan Kebudyaan Praktikno, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selanjutnya, Menteri Koordinator  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa.

Selain itu turut hadir secara virtual Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria.

Baca juga: Perkuat Strategi Komunikasi Publik, Kemendagri Gelar Coaching Clinic Kehumasan