Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Jumat (27/2/2026).

Menteri menyetujui usulan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) serta bantuan 10 unit kapal bagi nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan pemerintah pusat akan membantu kebutuhan nelayan di wilayah tersebut.

"Permintaan Pak Bupati untuk SPBN nanti segera kita tindak lanjuti. Yang mengelola adalah pemerintah daerah melalui BUMD," tegasnya.

Terkait sarana tangkap, Menteri menyatakan KKP akan menyalurkan bantuan 10 unit kapal lengkap dengan mesin.

Baca juga: NTB Daerah Prioritas Koperasi Nelayan Merah Putih, Upaya Tekan Kemiskinan di Daerah Pesisir

"Soal kapal, di sini juga akan dibantu 10 unit kapal dan juga mesin. Kalau kapalnya masih bagus tapi mesinnya rusak, nanti akan kita bantu mesinnya," terangnya.

Menteri juga menyoroti banyaknya keramba di perairan Ekas dan meminta jajaran direktorat terkait untuk melakukan penataan serta memberikan dukungan tambahan. 

Ia mengingatkan masyarakat agar menjaga fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih yang telah dibangun pemerintah.

"Kalau senang dibangun kampung nelayan ini, tolong dijaga dan dikelola dengan baik. Ini milik saudara-saudara semua, dibangun untuk memerangi kemiskinan," katanya.

Selain itu, Menteri mendorong agar benih bening lobster (BBL) tidak lagi dijual ke luar, melainkan dibudidayakan di dalam negeri agar memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

"Kalau enggak punya keramba, minta sama Pak Jejen. Kalau enggak bisa akses ke Pak Jejen melalui Pak Bupati, ya langsung akan kita bantu," pungkasnya.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kunjungan serta perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat pesisir di Lombok Timur.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, matur tampiasih atas kunjungan kerja Bapak Menteri di Desa Ekas Buana," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Lombok Timur memiliki panjang garis pantai sekitar 220 kilometer yang menyimpan potensi besar di sektor perikanan tangkap, budidaya, hingga pariwisata bahari.

"Di wilayah Ekas Buana, masyarakat mengembangkan budidaya lobster dan ikan kerapu dan keramba jaring apung, sekaligus menjadi kawasan wisata surfing dan kuliner terapung," jelas Bupati.

Bupati menegaskan bahwa keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih masih menghadapi sejumlah kekurangan, terutama terkait kebutuhan mendesak para nelayan seperti ketersediaan bahan bakar dan sarana tangkap.

"Yang pertama adalah SPBN. Tentu sangat sulit izin dari Pertamina. Mudah-mudahan izin kami dapatkan sehingga BUMD kami, PT Energi Selaparang, bisa mendirikan SPBN di sini," katanya.

Ia menyebut, saat menjabat Wakil Bupati periode 2013–2018, pihaknya telah membangun dua SPBN yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), masing-masing berlokasi di Tanjung Luar dan Pelabuhan Haji. 

Bupati juga menyinggung bahwa Tanjung Luar merupakan salah satu dari empat lokasi yang sedang diusulkan untuk pendirian kampung nelayan serupa.

Selain SPBN, Bupati juga memohon bantuan kapal dan mesin bagi nelayan, yang sebagian besar dalam kondisi rusak.

"Kapalnya tidak ada, mesin-mesin banyak yang hancur. Mudah-mudahan kami bisa dibantu, Pak Menteri," ungkapnya.

Haerul turut menyoroti angka kemiskinan di Lombok Timur yang masih berada di kisaran 13,43 persen dari total penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dengan kontribusi cukup besar berasal dari masyarakat nelayan.

"Tapi insyaallah dengan adanya kampung nelayan ini, ada 10 ton ikan yang bisa disimpan. Pada saat tangkapan banyak, tidak usah dijual dulu, taruh di situ, tetap mahal. Nanti akan dikembalikan dengan tata niaga koperasi dan itu akan ditangani juga. Pemerintah Lombok Timur menggunakan BUMD untuk membantu koperasi," tutupnya.

(*)