TRIBUNTRENDS.COM - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali mencapai titik genting setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Serangan tersebut bukan hanya mengguncang kawasan, tetapi juga memantik keprihatinan mendalam dari berbagai tokoh dunia, termasuk Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla.
JK menilai operasi militer tersebut sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan, terlebih karena menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, beserta anggota keluarganya.
Serangan itu terjadi di saat yang sensitif, ketika Iran dan Amerika Serikat masih terlibat dalam perundingan nuklir yang belum menemukan titik temu.
Baca juga: Prabowo Ingin Damaikan Iran dan AS-Israel, Rocky Gerung Nilai Cerdik: Pesan Politik ke Dalam Negeri
Berbicara dari kediamannya di Jalan Brawijaya, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2026), JK menyoroti aspek etik dari serangan tersebut. Ia menilai tindakan militer di tengah proses dialog diplomatik sebagai sesuatu yang sulit diterima.
“Dari segi etik, kalau sedang berunding jangan serang kan? Ini memang keadaan yang bagi kita semua sangat memprihatinkan,” ujar JK.
Menurutnya, serangan ini semakin mempertegas pola lama kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menghadapi negara-negara yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya.
JK menilai bahwa Amerika Serikat kerap menggunakan kekuatan untuk menghadapi pihak yang tidak sejalan dengan pandangan politiknya. Ia mencontohkan sejumlah kasus di berbagai belahan dunia.
“Venezuela, (AS) tidak menyerang, tetapi menculik. Iran, juga negara-negara lain yang dulu (seperti) Afghanistan, Irak, Syria,” jelas dia.
Atas dasar itu, JK menegaskan bahwa serangan gabungan Israel dan AS terhadap Iran merupakan bentuk kekejaman yang memperparah luka lama konflik global.
JK juga mengakui bahwa Iran sebenarnya telah berada dalam situasi politik yang bergejolak sebelum serangan terjadi.
Menurutnya, dinamika internal Iran tidak tunggal dan terdiri dari setidaknya tiga kelompok besar dengan kepentingan yang saling bertolak belakang.
Kelompok pertama adalah pemerintahan yang sedang berkuasa dan berusaha mempertahankan sistem Republik Islam yang telah berjalan sejak Revolusi 1979.
Kelompok kedua adalah mereka yang mendorong perubahan dan reformasi, yang belakangan kembali turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi politik, ekonomi, dan kebebasan sipil.
Kelompok ketiga adalah pihak-pihak yang merindukan kembalinya sistem monarki di bawah dinasti Pahlavi, yang tumbang pada 1979.
Dalam kondisi seperti ini, JK menilai tidak semua kelompok memandang situasi terbaru dengan sudut pandang yang sama. Ada yang melihatnya sebagai peluang melemahkan kekuasaan, namun ada pula yang berjuang menjaga stabilitas negara.
Meski demikian, JK menegaskan bahwa pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi tetap merupakan tragedi kemanusiaan.
“Namun demikian dengan membunuh Pemimpin Ali Khamenei itu juga suatu hal yang sangat kita sayangkan dan kita bersedih dan berduka karena hal tersebut,” ujar JK.
Baca juga: Jusuf Kalla Ragukan Misi Damai Presiden Prabowo di Tengah Bara Iran-AS: Dunia Ditentukan Amerika
Menanggapi kemungkinan imbas konflik terhadap Indonesia, JK mengakui bahwa secara geografis Indonesia memang jauh dari Iran. Namun, ia mengingatkan bahwa konflik sepanjang tahun ini tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan meluas ke berbagai negara seperti Pakistan, Afghanistan, Yaman, Arab Saudi, dan Suriah.
Ia bersyukur Indonesia masih relatif aman, namun menekankan bahwa kondisi tersebut harus dijaga agar konflik serupa tidak merembet ke dalam negeri.
Di sisi lain, dampak ekonomi dinilai sulit dihindari. Menurut JK, efek paling cepat yang akan dirasakan adalah kenaikan harga minyak, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada impor dari Timur Tengah.
Selain itu, jalur logistik global berpotensi terganggu, yang dapat berimbas pada pasokan energi dan barang.
“Jadi ekonomi kita akan terkena di situ. Jadi hati-hati akan sulitnya bahan bakar dalam waktu mungkin sebulan. Mungkin kita ada persediaan rata-rata persediaan kita tiga minggu,” ungkap dia.
Ia juga mengingatkan bahwa memburuknya situasi keamanan dapat menghambat mobilitas warga negara Indonesia, termasuk ratusan ribu WNI dan puluhan ribu jemaah umrah.
Di tengah eskalasi konflik, JK turut menanggapi rencana Presiden RI Prabowo Subianto yang menawarkan diri menjadi mediator antara Iran dan Amerika Serikat.
Ia mengapresiasi niat tersebut sebagai langkah mulia, namun kembali menekankan bahwa realitas geopolitik dunia tidak sederhana.
“Ya, niat rencana itu baik saja, tetapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” ujar JK.
“Palestina dengan Israel saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika,” ucap dia melanjutkan.
JK juga menyinggung posisi Indonesia yang dinilainya belum setara dengan Amerika Serikat dalam berbagai perjanjian internasional.
“Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu,” ujar JK menegasakan.
Baca juga: Sosok Mojtaba Khamenei, Diprediksi Naik Takhta Pasca Kematian Sang Ayah, Dinasti Khamenei Berlanjut?
Meski konflik terjadi jauh dari wilayah Nusantara, JK mengingatkan bahwa dampaknya tetap bisa merembet ke dalam negeri. Salah satu ancaman nyata adalah lonjakan harga minyak dan tekanan ekonomi global.
Namun, ia menekankan bahwa tugas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas nasional dengan memastikan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi.
"Kita harap Indonesia khususnya pemerintah menjalankan pemerintahan yang adil dan juga mengayomi orang memberikan prioritas masyarakat yang baik supaya jangan terjadi seperti di negara lain itu,” ucapnya.
Menurut JK, ketidakadilan dan ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut dapat menjadi pemicu gejolak sosial, sebagaimana yang terjadi di banyak negara konflik.
Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan penyesalan atas gagalnya perundingan nuklir Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Jumat (27/2/2026). Kegagalan dialog tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu meningkatnya eskalasi konflik.
Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan kembali mengedepankan dialog serta diplomasi. Sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara.
Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali situasi keamanan yang kondusif, termasuk kesiapan Presiden untuk bertolak ke Teheran apabila disetujui oleh kedua belah pihak.
Di tengah dunia yang kembali bergejolak, suara JK menjadi pengingat bahwa niat baik diplomasi kerap berbenturan dengan kerasnya realitas kekuasaan global.
***
