TRIBUNTRENDS.COM - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah serangan yang dilakukan Israel bersama Amerika Serikat (AS) terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026) pagi waktu setempat.
Di tengah eskalasi yang mengkhawatirkan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan kesiapan untuk mengambil peran sebagai mediator atau juru damai dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
Pernyataan itu disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu) sebagai respons resmi pemerintah atas perkembangan situasi yang kian memanas.
Baca juga: Prabowo Panen Kritik Buntut Wacana Jadi Juru Damai ke Teheran, Kedubes Iran Justru Apresiasi
Melalui akun X resmi @Kemlu_RI, Kementerian Luar Negeri menyampaikan posisi Indonesia yang membuka diri untuk memfasilitasi dialog demi meredakan ketegangan.
"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak," tulis Kemenlu, Sabtu malam.
Tidak hanya sebatas pernyataan diplomatik, Presiden Prabowo bahkan disebut bersedia bertolak langsung ke Teheran sebagai bagian dari upaya mediasi.
"Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," tulis Kemenlu.
Langkah ini dipandang sebagai cerminan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif, sekaligus komitmen konstitusional untuk turut menjaga perdamaian dunia.
Kemenlu RI juga menyayangkan gagalnya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Buntunya proses negosiasi dinilai menjadi salah satu pemicu meningkatnya eskalasi militer di kawasan tersebut.
Situasi semakin memanas setelah Iran membalas serangan dengan menargetkan pangkalan militer AS di Qatar, Bahrain, Kuwait, hingga Uni Emirat Arab (UEA). Ketegangan yang meluas ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak regional maupun global.
Indonesia pun menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat agar menahan diri serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk keadaan. Jalur dialog dan diplomasi ditegaskan sebagai satu-satunya jalan penyelesaian yang konstruktif.
"Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai," ujar Kemenlu.
Selain itu, pemerintah mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak konflik untuk tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan perwakilan RI.
Respons positif datang dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran yang menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia di tengah eskalasi konflik.
Iran juga menyambut kesiapan Presiden Prabowo untuk mengambil peran mediasi.
“Apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini,” tulis Kedutaan Besar Republik Islam Iran dalam siaran pers, Minggu (1/3/2026).
Baca juga: JK Ingatkan Prabowo Fokus Keadilan Dalam Negeri daripada Urus Konflik Dunia: Kita Tidak Setara AS
Dalam pernyataannya, Iran menegaskan pentingnya sikap tegas dalam mengutuk agresi yang disebut dilakukan Amerika Serikat dan Israel.
Iran menuding serangan tersebut menyasar lokasi-lokasi sipil, termasuk sekolah, serta melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasionalnya. Bahkan disebutkan sebuah sekolah dasar di Minab hancur akibat serangan tersebut.
Iran juga menyinggung klaim Amerika Serikat yang menyatakan bertindak untuk membantu rakyat Iran. Namun menurut pernyataan tersebut, dampak di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda.
Pernyataan Kemenlu mengenai kesiapan Prabowo menjadi fasilitator turut menuai respons dari berbagai tokoh nasional. Salah satunya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
JK mengapresiasi niat Presiden Prabowo, namun ia juga meragukan peluang keberhasilannya mengingat kompleksitas konflik dan posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya.
“Ya, niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” ujar JK di kediamannya di Jakarta Selatan.
Ia menambahkan, bahkan konflik Palestina dan Israel pun hingga kini belum dapat didamaikan secara tuntas.
"Palestina dengan Israel saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika,” ucapnya.
JK juga menyoroti ketimpangan relasi kekuatan dalam perundingan internasional serta mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi dampak global, termasuk potensi kenaikan harga minyak dan gejolak ekonomi.
Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai niat Presiden Prabowo untuk menjadi fasilitator sudah sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Namun, ia menekankan pentingnya kalkulasi yang matang.
“Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang,” katanya.
Ia mengemukakan tiga pertimbangan utama.
Pertama, peran fasilitator harus diterima oleh kedua pihak yang berkonflik. Ia menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump, yang menurutnya dapat memengaruhi persepsi Iran terhadap netralitas Indonesia.
Baca juga: Jusuf Kalla Ragukan Misi Damai Presiden Prabowo di Tengah Bara Iran-AS: Dunia Ditentukan Amerika
Kedua, menjadi mediator membutuhkan komitmen serius dari sisi waktu, tenaga, dan anggaran. Dialog, menurutnya, bukan proses sekali duduk.
Ketiga, harus ada kejelasan mengenai kepentingan nasional dan kalkulasi strategis Indonesia. Setiap langkah diplomasi besar, tegasnya, harus memberikan manfaat nyata bagi kepentingan negara.
Hasanuddin bahkan menilai bahwa jika Indonesia mengambil peran sebagai fasilitator dalam konflik perbatasan Thailand dan Kamboja, langkah tersebut mungkin lebih relevan karena Indonesia merupakan bagian dari ASEAN.
“ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia,” ujarnya.
Niat Presiden Prabowo menjadi mediator di tengah konflik Iran–AS menunjukkan keberanian diplomasi Indonesia di panggung global. Namun di sisi lain, realitas politik internasional yang kompleks menuntut strategi yang terukur, keseimbangan kepentingan, serta penerimaan dari seluruh pihak yang berselisih.
Di tengah bara konflik Timur Tengah, Indonesia kini berdiri pada persimpangan antara idealisme perdamaian dan tantangan geopolitik yang tidak sederhana.
***
