SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo terus mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
Apalagi Kabupaten Sidoarjo sudah punya kawasan sentra industri halal.
Menurut Bupati Sidoarjo Subandi, sertifikasi halal melalui Dinas Pertanian juga telah berjalan dan perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Mudah-mudahan kita bisa mengajak UMKM yang belum memiliki sertifikasi untuk segera mendaftar, sehingga seluruh produk yang dipasarkan benar-benar sudah bersertifikat halal,” ujar Subandi di sela audiensi dengan jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur di ruang transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (2/3/2026).
Dia meminta koordinasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendata secara detail jumlah UMKM yang telah dan belum memiliki sertifikat halal.
“Tadi disampaikan masih ada biaya Rp 200 ribu dengan kuota gratis yang cukup besar. Kalau kuota itu habis, minimal Pemkab Sidoarjo bisa memfasilitasi agar seluruh UMKM di Sidoarjo bisa memiliki sertifikat halal,” tegasnya.
Subandi juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi produk halal di tengah dinamika perdagangan internasional.
Menurutnya, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, produk UMKM yang dikelola harus memiliki kejelasan dan jaminan halal.
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Siapkan Rp100 Miliar untuk Betonisasi 2026
Sementara itu, Muhammad Fauzi, perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur menyampaikan bahwa terhitung mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk UMKM.
Karena itu, percepatan sertifikasi harus dilakukan agar pelaku usaha tetap bisa beroperasi dan menjaga perputaran ekonomi.
“BPJPH menyiapkan 1.350.000 kuota sertifikat halal gratis, dengan alokasi Jawa Timur 216.986 kuota. Nah, jika hingga Juni mampu menghabiskan kuota tersebut, maka setelah itu di awal Juni kita bisa memperebutkan kuota nasional,” ujarny.
Sementara Sidoarjo, baru mencapai 38.000 sertifikat.
Perlu dukungan Pemkab dan kolaborasi lintas OPD untuk fasilitasi tambahan serta harus bergerak cepat agar UMKM tetap bisa berusaha dan perekonomian tetap berputar.
“Selain itu, diharapkan pembentukan ekosistem halal seperti Zona KHAS (Kuliner, Halal, Aman, dan Sehat) guna memperkuat pemasaran produk UMKM,” imbuh Muhammad Fauzi.
Diharapkan, para pelaku UMKM berlomba-lomba mengurus sertifikasi halal demi meningkatkan daya saing produk Sidoarjo.
