TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pengembangan layanan feeder menjadi pekerjaan rumah (PR) besar transportasi massal di Kota Semarang.

DPRD mendorong agar layanan feeder Trans Semarang bisa menjangkau lebih dekat ke permukiman warga. 

Saat ini, akses menuju koridor utama dinilai belum merata.

Baca juga: TY Warga Pemalang Pamit Bekerja ke Surabaya Sebelum Tabrakan Diri ke Feeder Trans Semarang

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut, Pemerintah Kota (Pemkot) sebenarnya ingin memperluas feeder hingga ke kawasan permukiman.

Namun menurutnya, anggaran belum mencukupi.

"Utuk membiayai feeder-feeder ini, kita membutuhkan anggaran. Saya mau, betul."

"Masalahnya fiskal kita cukup apa enggak?" kata Agustina di Balaikota, Senin (2/3/2026).

Menurut Agustina, layanan feeder bersifat pelayanan publik dan tidak bisa ditopang hanya dari pendapatan tiket.

"Feeder itu kan kecil yang kecil ya, menuju ke bus besar ke sub terminal gitu. Nah ini harus dibiayai oleh pemerintah, karena enggak cukup kalau hanya tiket," ucapnya.

Menurutnya, Pemkot ingin menambah jumlah feeder sejalan dengan harapan DPRD. Namun, kata dia, tetap harus didasarkan kemampuan fiskal daerah.

"Ya, doakan saja PAD kita naik banyak ya, sehingga kita memiliki tambahan keleluasaan anggaran untuk bisa feeder-feeder-nya ini ditambahkan. Sementara ini kan baru berapa kan? Kurang banyak, masih banyak angkutan milik warga masyarakat dan itu sudah enggak bisnis lagi. Pasti rugilah. Maka pemerintah harus ambil alih," katanya.

Sebelumnya, DPRD Kota Semarang dalam evaluasi setahun kepemimpinan Agustina–Iswar menilai sektor transportasi massal belum sepenuhnya optimal.

Dini menilai kebijakan tarif gratis Trans Semarang bagi pelajar, mahasiswa, dan lansia menjadi langkah positif untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal.

Ia juga menyoroti rencana peremajaan sekitar 130 armada Trans Semarang serta pengoperasian bus listrik sebagai upaya peningkatan kualitas layanan. 

"Ada bus listrik untuk peningkatan kualitas layanan. Tahun ini mulai beroperasi di Koridor 1. Pemerintah Kota juga memberikan biaya operasional kendaraan yang cukup besar sehingga tahun ini ada 130 armada yang diremajakan di beberapa koridor," jelas Dini.

Namun, menurutnya, tantangan berikutnya adalah memperluas akses layanan.

DPRD mendorong pengembangan sistem feeder agar transportasi massal dapat menjangkau kawasan permukiman.

Baca juga: Detik-detik Pria Berbaju Hitam Tabrakkan Diri ke Feeder di Kaligawe Semarang, Videonya Viral

"PR berikutnya adalah bagaimana transportasi massal tidak hanya murah, tetapi juga mudah diakses dan berkualitas. Prinsip idealnya, sekitar 500 meter dari rumah masyarakat sudah bisa mengakses transportasi umum," lanjutnya.

Dini juga menekankan pentingnya reformasi manajemen transportasi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, yaitu pemisahan antara operator dan regulator agar layanan lebih profesional dan akuntabel.

"Hal yang perlu diperhatikan adalah manajemen transportasi massal secara keseluruhan. Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, diamanahkan bahwa operator dan regulator harus dipisah," ungkapnya. (idy)