TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU – Konflik bersenjata melibatkan Israel dan Amerika Serikat (AS) dengan Iran memicu kekhawatiran global.

Eskalasi perang tersebut dinilai berpotensi memengaruhi perekonomian dunia, termasuk sektor perjalanan ibadah umrah dan haji.

Pengusaha travel umrah di Kabupaten Bulukumba berharap ketegangan antarnegara itu segera mereda agar tidak berdampak panjang terhadap aktivitas keagamaan umat Islam.

Tindakan ekspansionis yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran dinilai membuka ruang eskalasi baru yang mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.

Salah satu dampak langsung yang dirasakan adalah melonjaknya harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Kondisi ini berpotensi memicu gejolak ekonomi global.

Selain itu, penutupan ruang udara dan pembatalan sejumlah penerbangan di beberapa negara Arab turut memengaruhi jadwal keberangkatan jamaah umrah asal Indonesia.

“ Kita berharap tensi konflik ini segera mereda agar peribadatan di Tanah Suci dapat terus berjalan, baik umrah maupun persiapan Haji 2026,” ujar pengusaha travel umrah di Bulukumba, Andi Mahawardana Ningrat, kepada TribunBulukumba.com, Senin (2/3/2026).

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan seluruh jamaah umrah asal Indonesia yang tengah atau akan menjalankan ibadah di Arab Saudi maupun kawasan Timur Tengah dalam kondisi aman.

Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau kewaspadaan.

Sejumlah penerbangan jamaah umrah dilaporkan mengalami pembatalan maupun penundaan akibat eskalasi konflik tersebut.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Puji Raharjo, menyampaikan, situasi perang di Timur Tengah telah berdampak pada jadwal keberangkatan dan kepulangan jamaah Indonesia.

Tercatat sebanyak 58.873 jamaah Indonesia masih berada di Arab Saudi hingga Sabtu (28/2/2026).

Beberapa maskapai juga mengubah rute penerbangan sebagai langkah antisipatif.

Pemerintah Indonesia memastikan seluruh jamaah tetap dalam pemantauan melalui koordinasi intensif dengan perwakilan RI dan otoritas setempat. (*)