TRIBUNTRENDS.COM - Gelombang konflik di Timur Tengah yang kian membara memunculkan keprihatinan luas, tidak hanya di tingkat global, tetapi juga di dalam negeri.
Di tengah eskalasi militer yang dipicu gagalnya perundingan Amerika Serikat dengan Iran, tawaran Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjadi mediator kembali disorot. Kali ini, kritik dan harapan datang dari kalangan ormas Islam besar di Jawa Timur.
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menilai, niat baik saja tidak cukup. Diperlukan langkah nyata dan terukur agar inisiatif perdamaian Indonesia tidak berhenti sebagai wacana diplomatik semata.
Baca juga: Niat Baik Prabowo Jadi Mediator Dibalas Realita Pahit, Dubes Iran: Negosiasi dengan AS Tidak Berguna
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyatakan penyesalan atas kegagalan perundingan AS–Iran yang berujung pada meluasnya eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.
Tawaran Presiden Prabowo untuk menjadi mediator pun sempat mendapat apresiasi dari Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi.
Namun, hingga kini, belum terlihat adanya respons lanjutan atau mekanisme konkret yang menandai dimulainya proses mediasi tersebut.
Situasi inilah yang kemudian memicu kegelisahan berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah Jawa Timur.
Sorotan tajam juga diarahkan pada dampak kemanusiaan dari konflik yang meletus. Serangan militer tersebut dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, beserta anggota keluarganya dan sejumlah pejabat tinggi Iran.
Tak hanya itu, kabar menyebutkan lebih dari 500 warga sipil turut menjadi korban.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Muhammad Mirdasy, menyampaikan kecaman keras atas tragedi tersebut.
“Saya rasa itu adalah sebuah kebiadaban yang sangat luar biasa dan kami sangat menyesalkan terhadap hal ini,” kata Muhammad Mirdasy kepada Kompas.com, Senin (2/3/2026).
Pernyataan ini mencerminkan kegundahan moral Muhammadiyah terhadap praktik kekerasan yang terus berulang dan menelan korban tak berdosa.
Baca juga: MUI Dukung Prabowo Segera Terbang ke Teheran: Damaikan Iran-AS, Tapi Jangan Lupakan Kondisi Bangsa!
Meski demikian, PWM Jatim tetap mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo untuk menawarkan diri sebagai mediator antara AS–Israel dan Iran. Apresiasi itu, menurut Muhammadiyah, selaras dengan komitmen Presiden saat bergabung dalam Board of Peace (BOP), yang bertujuan menghentikan agresi militer di Timur Tengah, khususnya oleh Amerika Serikat dan Israel.
Namun, apresiasi tersebut dibarengi dengan tuntutan ketegasan sikap.
“Bagaimana politik bebas aktif Indonesia harus dibuktikan dalam hal ini tidak boleh Presiden Prabowo punya kecenderungan kepada salah satu pihak yang ada,” terangnya.
Bagi Muhammadiyah, politik luar negeri bebas aktif bukan sekadar doktrin historis, melainkan prinsip yang harus tampak dalam sikap dan tindakan nyata, terutama ketika dunia dihadapkan pada konflik berskala besar.
PWM Jatim juga menyoroti dampak konflik yang berpotensi meluas, termasuk terhadap rakyat Palestina di Gaza. Momentum Ramadan yang seharusnya diwarnai ketenangan dan refleksi spiritual justru dibayangi ketegangan dan kekerasan.
“Apa yang menjadi harapan utama dari presiden sebagai bagian dari BOP yang memastikan keadilan semua pihak itu sepertinya sangatlah tidak terwujud kenyataannya,” tegasnya.
Menurut mereka, situasi ini memperlihatkan jurang antara harapan normatif dan realitas geopolitik yang dihadapi umat manusia saat ini.
Baca juga: Muhammadiyah Jatim Semprot Niat Prabowo Jadi Mediator Iran-AS: Buktikan, Jangan Cuma Jargon!
Lebih jauh, PWM Jatim menilai bahwa sejauh ini Presiden Prabowo belum sepenuhnya tampil sebagai juru adil yang menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak. Sikap tegas untuk mengutuk serangan yang terjadi pun dinilai belum terdengar secara jelas.
Karena itu, Muhammadiyah mendorong Presiden agar melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan niat.
“Kami ingin mendorong Presiden Prabowo melakukan langkah konkret sistematis bagi perdamaian dunia. Buktikan, perdamaian bukan jargon, harus dibuktikan sebagai realitas,” pungkasnya.
Seruan tersebut menjadi penegasan bahwa di tengah dunia yang kian terpolarisasi, peran Indonesia sebagai penyeimbang moral dan jembatan dialog hanya akan diakui bila disertai tindakan nyata—bukan sekadar retorika diplomasi.
***
