TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Riau, Fairus, menegaskan pihaknya siap menampung aspirasi para pekerja yang mengalami persoalan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Hal ini disampaikan sebagai bentuk komitmen DPRD dalam mengawal hak-hak karyawan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Fairus mengatakan, Komisi V DPRD Riau membuka ruang pengaduan bagi pekerja yang merasa haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan.

Ia menyebut, selain memanfaatkan layanan pengaduan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), pekerja juga dapat melaporkan langsung ke DPRD Riau.

"Kami di Komisi V siap menerima aduan dari pekerja. Jika ada perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai aturan, silakan lapor. Nanti akan kami tindaklanjuti,"ujarnya.

Menurutnya, DPRD Riau akan berkoordinasi dan melakukan mediasi bersama Disnaker serta pihak perusahaan apabila ditemukan pelanggaran. Langkah ini dilakukan agar persoalan dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak merugikan pekerja.

Ia menegaskan, perusahaan wajib mematuhi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah terkait pembayaran THR kepada karyawan. Kewajiban tersebut harus dipenuhi tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"THR adalah hak pekerja yang harus dibayarkan. Perusahaan tidak boleh mengabaikan kewajiban ini, apalagi dengan alasan yang tidak jelas," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Disnaker juga telah membuka posko pengaduan THR guna memfasilitasi laporan dari para pekerja. Posko ini dibuka untuk memastikan hak-hak karyawan tetap terlindungi menjelang hari besar keagamaan.

Dengan adanya sinergi antara DPRD Riau dan Disnaker, diharapkan persoalan pembayaran THR dapat diminimalisir serta hubungan antara pekerja dan perusahaan tetap kondusif menjelang perayaan Idul Fitri.

(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)