TRIBUN-BALI.COM - Perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran semakin memanas. Konflik tersebut menyebabkan gangguan keamanan global, serta pembatalan penerbangan akibat tutupnya wilayah udara di beberapa tempat.

Seorang warga Bali asal Sanur, Kota Denpasar Adi Darmadi (31) bahkan kini terjebak di Dubai dan belum dapat kembali ke Bali.

Adi datang ke Dubai untuk berlibur yang rencananya akan menghabiskan waktu hanya satu pekan. Setelah berlibur selama tiga hari di Dubai, Adi tak menduga akan terjadi perang antara AS-Israel versus Iran sehingga ia pun memutuskan segera pergi dari Dubai dan kembali pulang ke Bali. 

Namun, sayangnya hal tersebut tak dapat ia lakukan. Sebab aktivitas penerbangan di Bandara Dubai dan Uni Emirat Arab (UAE) masih ditutup.

“Kemarin dapat informasi kalau maskapai Emirates akan melanjutkan jadwal penerbangan mereka kemarin, Senin 2 Maret pukul 15.00. Tetapi belum ada konfirmasi dari pihak Bandara Dubai,” ungkapnya kepada Tribun Bali, Selasa (3/3).

Baca juga: SURVEI Sapras di Sepanjang Jalur Mudik, Tim Gabungan Temukan Jalan Berlubang dan LPJ Mati

Baca juga: TRAGEDI Crash dengan Truk, Pikap Terperosok di Jalur Tengkorak, Begini Kondisi Kedua Sopir

Kini Adi sudah berada di Dubai selama lima hari. Ia pun diselimuti rasa khawatir sebab belum mendapatkan kepastian kapan untuk kembali pulang ke Bali. Terlebih juga muncul kekhawatiran saat nanti pesawat sedang terbang terkena rudal perang.

“Sangat ada rasa khawatir karena belum ada kepastian kapan akan bisa balik ke Bali. Dan ada rasa takut juga kalau nantinya sudah bisa terbang ke Bali, pesawat kena rudal. Semoga tidak ya,” imbuhnya.

Adi juga menuturkan, situasi di Dubai saat ini masih dapat dikatakan kondusif. Ia sempat berbicara dengan pihak hotel dan mereka sangat mempercayai akan kuatnya Menteri Pertahanan Dubai.

“Jadi semua aktivitas berjalan dengan normal. Belum ada fasilitas publik yang tutup selain bandara setahu saya. Harapannya supaya bandara cepat buka dan saya bisa balik ke Bali untuk makan babi guling,” pungkasnya.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali mengatakan hingga saat ini belum ditemukan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang bekerja di Iran. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan situs resmi KP2MI, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 2.490 PMI asal Bali bekerja di kawasan Timur Tengah. Sementara pada 2026 (hingga Februari) tercatat 187 orang.

Dari 11 negara tujuan di kawasan Timur Tengah pada 2025, di antaranya Turki, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, Oman, Qatar, Bahrain, Lebanon, dan Mesir, tidak terdapat penempatan PMI asal Bali ke Iran pada tahun tersebut. Pada 2024, tercatat hanya satu orang yang terdata bekerja di Iran.

Negara tujuan terbanyak pada 2025 adalah Turki, dengan dominasi pekerjaan di sektor hospitality dan wellness therapist (spa terapis).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan BP3MI Bali serta Dinas Ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk inventarisasi jumlah PMI asal Bali yang bekerja di negara-negara Timur Tengah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan BP3MI Bali dan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk menginventarisir berapa jumlah PMI asal Bali yang bekerja di negara-negara yang terdampak kondisi global, khususnya di Timur Tengah dan lebih spesifik di Iran. Sampai saat ini belum ada laporan PMI asal Bali yang bekerja di Iran,” jelasnya, Selasa (3/3).

Lebih lanjut ia mengatakan, proses pendataan terus berjalan sehingga jumlah pasti PMI asal Bali di kawasan Timur Tengah masih dalam tahap verifikasi. Pihaknya juga menunggu data resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan validitas informasi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga berkoordinasi dengan kabupaten/kota. Selain itu, komunikasi terus dilakukan dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan kondisi WNI, baik yang berstatus PMI maupun yang telah berkeluarga dengan Warga Negara Asing (WNA).

“Kami siaga dan terus update informasi. Negara pasti hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk krama Bali yang berada di luar negeri,” tegasnya. 

Pemprov Bali menegaskan, apabila terdapat perkembangan terbaru atau laporan PMI terdampak, langkah-langkah penanganan dan perlindungan akan segera dilakukan sebagaimana pengalaman pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Hingga kini, belum ada pengaduan maupun laporan resmi terkait PMI asal Bali yang berada di Iran. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi (DTKSK) Kota Denpasar, I Gusti Ayu Ngurah Raini juga mengungkapkan pihaknya secara intensif melakukan komunikasi dan sharing data, serta memantau keberadaan dan kondisi PMI yang bekerja di kawasan Timur Tengah. Khususnya untuk PMI di wilayah terdampak eskalasi seperti Iran, UEA, dan Kuwait. “Kami berkoordinasi dengan BP3MI Bali dan Disnaker ESDM Provinsi Bali,” paparnya.

Pihaknya menambahkan, untuk penempatan bulan Januari-Februari 2026 tidak ada PMI dari Denpasar yang berangkat ke Iran. “Juga tidak ada penempatan ke Iran yang terdata di kami,” tegasnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan data DTKSK Denpasar, penempatan PMI selama periode tersebut hanya terjadi ke beberapa negara dengan jumlah terbatas dan mayoritas bersifat mandiri. 

Rinciannya ke Rusia tercatat 5 orang untuk penempatan mandiri dan 5 orang re-entry, ke UEA sebanyak 12 orang secara mandiri. Kemudian ke Arab Saudi 4 orang secara mandiri, serta ke Qatar masing-masing 1 orang melalui P3MI dan 1 orang mandiri.

Secara administrasi pihaknya juga memberikan imbauan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri khususnya di kawasan Timur Tengah.

Mereka diminta mempertimbangkan proses keberangkatan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi kerja di kawasan tersebut. “Kami juga meminta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk mengkaji kembali penempatan PMI atau CPMI ke daerah rawan,” imbuhnya.

Raini menambahkan, sejumlah perwakilan RI di kawasan Timur Tengah juga telah mengeluarkan surat edaran dan imbauan resmi kepada WNI.

KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai mengimbau WNI di Persatuan Emirat Arab (PEA) untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul laporan adanya suara dentuman di wilayah Abu Dhabi, namun tetap menjalankan aktivitas secara normal serta menghindari area berisiko. Imbauan serupa juga dikeluarkan KBRI Amman bagi WNI di Yordania, terutama terkait keselamatan diri, kepatuhan terhadap aparat setempat, serta kehati-hatian bermedia sosial di tengah situasi konflik. 

Sementara itu, KBRI Manama mengumumkan penutupan sementara layanan sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan, dengan tetap membuka layanan darurat melalui hotline. Di Kuwait, KBRI Kuwait City juga mengeluarkan imbauan agar WNI terus memantau perkembangan situasi, memastikan lapor diri, serta mempelajari panduan kontinjensi yang telah disiapkan perwakilan RI.  

Langkah serupa juga dilakukan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Gianyar. Pihaknya menelusuri jumlah warganya yang sedang berada di kawasan Timur Tengah. Per Selasa (3/3), baru dua orang terkonfirmasi dan berada di Kuwait. Dua PMI tersebut bernama Putu Kramania Sinta Dewi dan Ni Nyoman Juliantari.

Namun pemerintah belum bisa mengkonfirmasi kondisi mereka saat ini. Hal tersebut dikarenakan pemerintah belum bisa menghubungi yang bersangkutan. Diketahui mereka diketahui diberangkatkan melalui perusahaan.
Kepala Disnaker Kabupaten Gianyar, Gede Suasana saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Gede Suasana mengatakan, pihaknya akan terus mengumpulkan informasi terkait warga Gianyar yang sedang di wilayah Timur Tengah. Hal tersebut untuk memastikan aspek perlindungan dan keselamatan mereka. Berdasarkan penelusuran Tribun Bali, seorang PMI asal Gianyar berada di Kuwait berinisial DNK. Namun DNK ini tak termasuk dalam PMI Gianyar yang disebutkan Disnaker Gianyar. (sar/sup/weg)

Bali Terancam Kehilangan 30 Persen Wisatawan 

Konflik militer yang memanas antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran terjadi ribuan kilometer dari Bali. Namun, dampaknya mulai terasa nyata di Bali khususnya di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Pelaku pariwisata di Bali kini mulai cemas akan kondisi pariwisata di Bali dampak perang di wilayah Timur Tengah tersebut. Pasalnya perang di wilayah Timur tengah dipastikan akan mempengaruhi pariwisata di Bali.

Selain mempengaruhi penerbangan menuju Timur Tengah, perang tersebut juga membuat terjadinya pembatalan pemesanan akomodasi penginapan di Bali. Ketua Bali Villa Rental and Management Association (BVRMA), I Kadek Adnyana mengungkapkan, sejak perang berlangsung, telah terjadi pembatalan yang tercatat dari anggota mencapai sekitar 30 persen. 

“Sementara ini villa management dan villa rental melaporkan pembatalan sekitar 20 sampai 30 persen. Pembatalan dipicu penutupan jalur penerbangan di sejumlah negara akibat perang. Dampaknya terutama terasa dari pasar Eropa dan Timur Tengah,” jelasnya, Selasa (3/3). 

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya. Menurutnya pariwisata di Bali sangat dipengaruhi dengan adanya perang di Timur Tengah. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya penundaan penerbangan dari Middle East atau negara-negara yang berada di Timur Tengah.

“Sangat berpengaruh perang ini dengan pariwisata kita di Bali. Apalagi penerbangan internasional ada yang tertunda khususnya untuk di Middle East,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (2/3).

Kendati demikian, Rai Suryawijaya belum berani memastikan berapa persen perang itu akan mempengaruhi Bali, namun dipastikan dampaknya pasti akan dirasakan. Dia mengakui kunjungan wisatawan pasti akan turun karena keamanan global terganggu.

“Sebenarnya kunjungan wisatawan dari Middle East ke Bali sih tidak begitu banyak. Namun karena keamanan global terganggu yang mengakibatkan semua terdampak. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain mungkin mengingatkan masyarakatnya untuk antisipasi jika berlibur keluar negeri,” bebernya.

Dirinya mengaku saat ini memang buka musim liburan, namun untuk wisatawan Mancanegara biasanya ramai karena adanya Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) yang dilaksanakan di Bali. Dia mengaku kalua hari normal biasanya kunjungan wisatawan mencapai 60 persen, namun dengan kondisi seperti saat ini ditakutkan akan menurun drastis.

“Kalau berbicara masalah domestik, biasanya meningkat saat momen lebaran yang akan datang. Bahkan peningkatan diangka 10-15 persen. Tapi untuk tahun ini kita belum memastikan akan meningkat atau tidak, dengan situasi saat ini,” bebernya

Lebih lanjut pihaknya berharap agar pelaku pariwisata tetap waspada dengan pengaruh global ini, mengingat apapun bisa terjadi karena adanya perang di Timur Tengah. Sayangnya Rai Suryawijaya yang juga merupakan Ketua PHRI Badung itu tidak membeberkan berapa jumlah kunjungan wisatawan saat ini yang datang ke Bali.

“Sementara untuk tingkat hunian hotel saat ini di angka 55 persen. Angka ini menurun dari biasanya yang di kisaran 60 persen,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dampak dari perang tersebut sudah terlihat dengan batalnya sejumlah penerbangan dari Bali ke sejumlah kawasan di Timur Tengah seperti Doha, Qatar, Dubai, dan Abu Dhabi. Tiga kota di atas juga menjadi transit wisatawan dari negara-negara Eropa. Penerbangan dari Inggris, Jerman dan negara Eropa lainnya dengan tujuan Bali, banyak transit ke bandara di tiga kota tersebut.

Sementara itu, Pengamat Pariwisata dari Universitas Warmadewa, Dr. I Made Suniastha Amerta, S.S., M.Par., CPOD., mengungkapkan, dampak konflik ini langsung menyasar pada konektivitas, dimana penerbangan dibatalkan, rute diputar, dan harga tiket melonjak. 

“Selama ini, denyut pariwisata Bali dari Eropa dan Timur Tengah sangat bergantung pada hub penerbangan utama seperti Doha, Dubai, dan Abu Dhabi. Ketika ruang udara di kawasan Timur Tengah dibatasi, rantai kedatangan wisatawan internasional otomatis tercekik,” ungkap Suniastha Amerta, Senin (2/3).

Ia pun menyoroti potensi penyusutan jumlah wisatawan secara signifikan jika eskalasi ini terus berlanjut. “Sulit untuk memprediksi persentase Bali kehilangan tamu dari wilayah terdampak secara pasti, tapi jika mengacu pada data sebelumnya, wisatawan dari Timur Tengah sekitar 10-20 persen dari total kunjungan wisatawan asing ke Bali,” ungkapnya. 

“Jika konflik berlanjut, kemungkinan kehilangan tamu dari wilayah terdampak bisa mencapai 10-30 persen. Harapan kita semoga perang AS-Israel versus Iran tidak berlanjut,” imbuhnya.

Ia pun menambahkan, permasalahan yang kemudian muncul bukan sekadar pembatalan sejumlah jadwal penerbangan, melainkan menyasar struktur ekonomi Bali yang hampir sepenuhnya bertumpu pada pariwisata internasional.

Ketika konflik meletus, harga minyak dunia melonjak.  Hal ini akan memaksa maskapai menaikkan tarif tiket penerbangan. Rantai ini pada akhirnya akan membuat wisatawan berpikir ulang untuk bepergian.

“Jika perang ini berlanjut hingga berbulan-bulan, pasar wisatawan Eropa dipastikan akan menyusut drastis. Dampaknya akan memukul tingkat hunian hotel berbintang, menekan industri MICE, dan secara langsung mencekik UMKM serta pekerja lapangan yang menggantungkan hidupnya pada daya beli wisatawan,” paparnya.

Jika volume wisatawan turun, nilai belanja per wisatawan harus naik.  Bali tidak bisa terus mengejar angka kunjungan tanpa memperhitungkan daya tahan ekonomi. Ketiga, sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah menyiapkan dana stabilisasi sektor pariwisata. Krisis global bukan kemungkinan, melainkan keniscayaan yang akan berulang dalam bentuk berbeda.

“Konflik antara Amerika dan Iran adalah alarm keras. Dunia semakin tidak stabil. Harga energi mudah bergejolak. Jalur udara bisa sewaktu-waktu ditutup. Jika Bali tetap bergantung pada satu mesin ekonomi tanpa bantalan, maka setiap gejolak global akan menjadi ancaman eksistensial,” paparnya.

Menurutnya, perang mungkin terjadi jauh dari Bali, tetapi dampaknya kini sudah mulai terasa di Bandara Ngurah Rai. “Dan jika kita tidak berbenah, setiap dentuman di Timur Tengah akan terus menggema di ekonomi Bali,” tandasnya. 

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Anggota Komite III DPD RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, menilai pemerintah perlu menunjukkan empati kepada wisatawan yang terdampak dan masih berada di Bali.

Ketidakpastian jadwal penerbangan, kata dia, berpotensi menimbulkan keresahan. Ia mengusulkan pemerintah pusat melalui kementerian terkait bersama pemerintah daerah membentuk satuan tugas (satgas) pelayanan.

“Satgas ini penting agar wisatawan yang belum bisa kembali tetap mendapat informasi dan pelayanan yang jelas. Ini bukan sekadar soal citra, tetapi bagian dari komitmen kita sebagai destinasi pariwisata budaya,” ujar mantan Wali Kota Denpasar tersebut.

Lebih lanjut ia mengingatkan, saat Perang Teluk 1991 terjadi pembatalan massal kunjungan wisatawan. Konflik Israel-AS dengan Iran, lanjutnya, sulit diprediksi kapan akan berakhir. Karena itu, seluruh komponen pariwisata di Bali diminta bersiap menghadapi berbagai kemungkinan.

“Termasuk memikirkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang jumlahnya cukup banyak di kawasan Timur Tengah. Semua harus diantisipasi sejak dini,” pungkasnya. (sar/gus/sup)