BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, menyoroti adanya kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru yang menunggak pajak.

Ia menyebutkan, Pemko Banjarbaru akan melakukan pengecekan untuk mengetahui penyebab tunggakan pajak tersebut. Pengecekan akan dilakukan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Kendaraan dinas yang menunggak pajak ini menjadi perhatian kami. Jadi kita akan melihat apa sebenarnya yang menjadi masalahnya,” katanya.

Menurut Sirajoni, ada beberapa kemungkinan penyebab tunggakan, seperti kendala administrasi, misalnya surat-surat kendaraan yang hilang, maupun faktor ketersediaan anggaran.

“Sepengetahuan saya, kadang surat-suratnya tidak ditemukan sehingga menyulitkan proses pembayaran. Atau mungkin juga karena ketersediaan anggaran yang tidak ada. Itu semua akan kita cek,” ujarnya.

Baca juga: Aparatur Desa di Kabupaten Banjar Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Kades hingga BPD Sudah Terdaftar

Ia menegaskan, pihaknya akan menelusuri kondisi di masing-masing SKPD terkait tunggakan kendaraan dinas, baik mobil maupun sepeda motor.

Terkait kendaraan yang sudah dilelang, Sirajoni menyatakan statusnya harus segera diubah agar tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemko Banjarbaru.

“Kalau memang sudah dilelang, ya sebaiknya cepat diubah statusnya. Karena itu sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemko Banjarbaru,” jelasnya.

Ia juga berencana mengarahkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menyurati kantor Samsat terkait kendaraan yang telah dilelang, agar tidak lagi menjadi beban administrasi bagi Pemko Banjarbaru.

“Kalau memang kendaraannya sudah mati pajaknya, ya sebaiknya segera dibayarkan supaya tidak menimbulkan masalah ke depannya,” pungkasnya. (Banjarmasinppst.co.id/Rizki Fadillah)