Laporan Wartawan Tribun Gayo Bustami | Bener Meriah
TribunGayo.com, REDELONG - Bupati Bener Meriah, Ir Tagore Abubakar, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas seluruh tuntutan yang disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bergerak (AMMB) saat unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Kamis (5/3/2026).
Baca juga: Bantuan Daging Meugang Prabowo Diduga Dimark-up, DPRK Bener Meriah Didemo Massa
Aksi oleh AMMB ini diketahui dipicu oleh tudingan praktik markup pada pengadaan bantuan daging meugang dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Dimana bantuan tersebut diperuntukkan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Bener Meriah.
Bupati Tagore menyatakan dukungannya terhadap peran mahasiswa sebagai pengontrol pemerintah dan menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap kritikan.
Tapi ia tetap menekankan pentingnya pembuktian mengingatkan agar aspirasi yang disampaikan tetap berdasarkan data dan tidak menjadi fitnah.
"Saya sepakat mahasiswa dan masyarakat menjadi controller bagi pemerintah, tetapi jangan sampai menyebar fitnah apalagi bulan puasa.
Maka kini kita minta APH mengusut tuntas semua tuntutan mereka agar dibuktikan secara transparan menurut norma hukum," tegas Tagore.
Kemudian dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan, Tagore turut mengungkap adanya dugaan praktik pemerasan yang dilakukan oknum wartawan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian.
Baca juga: Kejari Aceh Tengah Panggil Reje Bukit Rata Soal Selisih 30 Kg Daging Meugang Banpres
Oknum tersebut disinyalir meminta uang sebesar belasan juta rupiah terkait bantuan daging meugang bagi korban banjir.
Namun Tagore menyatakan telah menghentikan praktik tersebut secara tegas.
Ia bahkan menduga adanya keterkaitan antara penghentian "uang jatah" tersebut dengan munculnya aksi demonstrasi yang dilakukan hari ini.
"Ada oknum wartawan yang meminta uang belasan juta rupiah kepada Plt Kepala Dinas Pertanian, dan sudah saya hentikan. Bisa saja karena sikap tegas saya itu, kemudian muncul demo ini," ungkap Tagore.
Selanjutnya Bupati menegaskan agar seluruh persoalan ini baiknya diselesaikan melalui jalur hukum guna mencegah berkembangnya opini liar di masyarakat.
Di sisi lain, personel Polres Bener Meriah melaksanakan pengamanan ketat di Kantor DPRK Bener Meriah, Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung tertib.
Meski sempat terjadi insiden kecil berupa kerusakan kaca meja saat sesi tanya jawab di ruang sidang DPRK, situasi dapat segera dikendalikan oleh aparat yang mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.
Massa aksi akhirnya diterima oleh pimpinan dan anggota DPRK Bener Meriah untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Kegiatan unjuk rasa berakhir sekitar pukul 12.15 WIB dalam situasi yang aman dan kondusif.
Kehadiran personel kepolisian di lokasi merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjamin keamanan sekaligus melindungi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*)
Baca juga: Diduga Tak Sesuai Spek, Desa di Bebesen Terima Sapi Meugang Bantuan Prabowo Hanya 65 Kilogram
